Tidak ada sirene darurat. Tidak ada antrean pasien yang membludak di lorong rumah sakit. Yang ada justru sesuatu yang lebih sunyi: ruang praktik yang semakin sesak oleh dokter dan nilai profesi yang perlahan menyusut.
Tabooo.id: Talk – Di balik jas putih yang selama ini identik dengan kehormatan dan keahlian, ada kegelisahan yang jarang dibicarakan. Seorang dokter muda menatap layar ponselnya setelah menyelesaikan shift panjang. Jam kerjanya melewati batas, penghasilannya jauh dari ideal, dan peluang kerja semakin sempit.
Bukan karena dokter semakin sedikit. Justru sebaliknya jumlahnya terus bertambah. Dan di tengah arus produksi dokter yang kian masif, muncul satu pertanyaan yang mulai menghantui dunia medis: ketika dokter semakin banyak, apakah profesinya justru semakin murah?
Tanggal 1 Mei selalu mengingatkan dunia pada satu hal: perjuangan manusia untuk mendapatkan kerja yang layak. Hari Buruh lahir dari tragedi panjang yang mencapai puncaknya dalam Haymarket Affair di Chicago pada 1886. Saat itu para pekerja menuntut sesuatu yang sangat sederhana: delapan jam kerja, delapan jam istirahat, dan delapan jam untuk kehidupan. Prinsip itu kemudian menjadi fondasi modern dalam sistem ketenagakerjaan global.
Namun lebih dari satu abad kemudian, prinsip tersebut terasa semakin jauh dari realitas yang dihadapi sebagian profesi modern termasuk profesi yang selama ini dianggap paling prestisius: dokter.
Dokter memang tidak pernah secara formal dicap sebagai buruh. Mereka adalah profesional dengan pendidikan panjang, tanggung jawab besar, serta posisi strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat. Tetapi di lapangan, batas antara “profesional” dan “buruh” mulai kabur. Di banyak tempat, dokter bekerja dengan jam panjang, tekanan administratif tinggi, risiko hukum besar, tetapi dengan posisi tawar yang justru semakin lemah.
Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan melalui serangkaian kebijakan yang pada awalnya terlihat rasional, tetapi rapuh ketika diuji dengan data dan realitas di lapangan.
Narasi “Krisis Dokter”
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar menyampaikan bahwa Indonesia mengalami kekurangan dokter. Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 150.000 hingga 170.000 dokter. Narasi ini kemudian menjadi dasar pembukaan lebih banyak fakultas kedokteran, bahkan membuka peluang bagi institusi luar negeri untuk mendirikan sekolah kedokteran di Indonesia.
Sekilas, kebijakan ini tampak logis. Jika dokter kurang, maka solusi yang paling mudah adalah menambah jumlah dokter.
Namun masalahnya tidak sesederhana itu.
Data dari Konsil Kedokteran Indonesia menunjukkan bahwa jumlah dokter yang memiliki registrasi aktif sebenarnya telah melampaui 221.000 orang. Angka ini jauh berbeda dari angka yang sering disampaikan dalam narasi krisis dokter. Selisih tersebut bukan sekadar perbedaan statistik kecil—ia merupakan deviasi besar yang berpotensi menghasilkan arah kebijakan yang keliru.
Jika dasar data tidak akurat, maka solusi yang dirumuskan pun berisiko meleset dari persoalan utama.
Masalah yang Sebenarnya: Distribusi
Persoalan terbesar dokter di Indonesia bukanlah jumlah, melainkan distribusi.
Di kota-kota besar seperti Jakarta, rasio dokter bisa mencapai sekitar satu dokter untuk 500 penduduk. Tetapi di wilayah terpencil, rasio ini dapat memburuk hingga satu dokter untuk lebih dari 10.000 penduduk. Artinya, dokter sebenarnya ada tetapi terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ini adalah masalah sistemik yang telah berlangsung lama. Infrastruktur kesehatan yang timpang, fasilitas terbatas di daerah terpencil, serta insentif yang tidak menarik membuat banyak dokter memilih bertahan di kota besar.
Namun alih-alih memperbaiki distribusi, solusi yang diambil justru menambah jumlah dokter secara besar-besaran.
Logika yang digunakan tampak sederhana jika dokter diperbanyak, masalah akan selesai. Tetapi dalam praktiknya, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Peringatan Oversupply
Peringatan keras datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Dalam sebuah simposium kependudukan nasional, Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kelebihan dokter pada tahun 2028 jika tren produksi saat ini terus berlanjut.
Jika skenario ini terjadi, sistem kesehatan akan menghadapi fenomena yang dalam ilmu ekonomi tenaga kerja dikenal sebagai oversupply tenaga profesional.
Ketika pasokan meningkat secara drastis sementara permintaan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama, nilai tenaga kerja akan turun.
Dan itulah yang mulai terlihat pada profesi dokter hari ini.
Ketika Profesi Kehilangan Nilai
Dalam mekanisme pasar tenaga kerja, hukum ekonomi berlaku sederhana: semakin banyak pasokan, semakin rendah harga.
Dalam konteks profesi dokter, “harga” itu bukan sekadar gaji. Ia mencakup posisi tawar, standar kerja, dan penghargaan sosial terhadap profesi tersebut.
Ketika jumlah dokter melimpah, rumah sakit memiliki lebih banyak pilihan tenaga kerja. Dokter menjadi mudah digantikan. Negosiasi gaji menjadi semakin sulit. Jam kerja cenderung meningkat, sementara perlindungan kerja melemah.
Gejala ini sudah mulai terlihat.
Banyak dokter umum di Indonesia bekerja dengan penghasilan yang jauh dari rekomendasi organisasi profesi. Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan pendapatan ideal dokter umum sekitar Rp12,5 juta per bulan. Namun berbagai studi menunjukkan hanya kurang dari 16 persen dokter umum yang mencapai angka tersebut.
Sebagian besar berada di bawahnya bahkan tidak sedikit yang memperoleh pendapatan mendekati upah minimum regional.
Ini adalah paradoks yang sulit diterima. Profesi yang membutuhkan pendidikan panjang, biaya mahal, serta tanggung jawab moral besar justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kuat.
Dari Profesi ke Tenaga Kerja
Jika tren ini berlanjut, transformasi profesi dokter akan terjadi secara perlahan tetapi pasti.
Dokter tidak lagi dipandang sebagai profesi elite dengan otonomi tinggi. Mereka akan semakin mirip tenaga kerja dalam industri kesehatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.
Jam kerja panjang tanpa batas jelas. Target administratif yang menumpuk. Risiko litigasi tanpa perlindungan hukum memadai. Persaingan antar-dokter yang semakin keras.
Dalam kondisi seperti ini, solidaritas profesi juga akan tergerus. Ketika dokter harus bersaing untuk mendapatkan pasien atau posisi kerja, hubungan kolektif di antara mereka perlahan melemah.
Lebih jauh lagi, kualitas pelayanan kesehatan pun berpotensi terdampak. Dokter yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung bekerja dalam kondisi kelelahan dan stres tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas keputusan medis serta hubungan dokter dan pasien.
Pelajaran dari Negara Lain
Banyak negara maju memahami bahwa kesejahteraan dokter merupakan fondasi penting bagi sistem kesehatan.
Di Amerika Serikat, rata-rata pendapatan dokter bisa mencapai 200.000 hingga 350.000 dolar AS per tahun. Di Inggris dan Kanada, meskipun sistem kesehatannya berbasis publik, dokter tetap mendapatkan kompensasi yang layak serta perlindungan kerja yang kuat.
Negara-negara tersebut memahami satu prinsip sederhana: kualitas sistem kesehatan tidak hanya bergantung pada jumlah dokter, tetapi juga pada kesejahteraan dan stabilitas profesinya.
Dokter yang sejahtera memiliki ruang untuk bekerja secara profesional, fokus pada kualitas layanan, dan menjaga integritas keputusan medis.
Alarm untuk Kebijakan Kesehatan
Apa yang terjadi di Indonesia hari ini bukan sekadar persoalan statistik tenaga kesehatan. Ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam merancang kebijakan yang berbasis data dan perencanaan jangka panjang.
Pemerintah terlalu fokus pada angka berapa jumlah dokter, berapa fakultas kedokteran, berapa lulusan setiap tahun. Namun pertanyaan yang lebih penting justru terabaikan: di mana dokter ditempatkan, bagaimana kesejahteraannya dijamin, dan bagaimana kualitas sistem kesehatan dipertahankan.
Hari Buruh seharusnya menjadi momentum refleksi yang lebih luas bukan hanya bagi pekerja informal, tetapi juga bagi profesi yang secara perlahan mengalami tekanan struktural dalam sistem kerja modern.
Dokter mungkin tidak turun ke jalan membawa spanduk. Mereka juga jarang melakukan mogok massal. Namun tekanan yang mereka hadapi tidak kalah nyata.
Jika produksi dokter terus digenjot tanpa perencanaan distribusi yang matang, tanpa standar kesejahteraan yang jelas, dan tanpa perlindungan profesi yang kuat, satu hal hampir pasti akan terjadi.
Profesi dokter akan kehilangan posisi tawarnya.
Dan ketika itu terjadi, profesi yang selama ini menjadi pilar kesehatan bangsa perlahan akan berubah menjadi sekadar tenaga kerja dalam industri kesehatan.
Pada titik itu, kita mungkin harus mengakui sesuatu yang pahit: dokter telah menjadi buruh meskipun tanpa label. @dimas
