Program makan gratis yang digadang-gadang menjadi investasi besar bagi masa depan gizi anak Indonesia kini menghadapi bayang-bayang persoalan tata kelola. Ketika muncul dugaan praktik jual beli titik dapur program dan potensi penggelembungan anggaran, perhatian publik pun bergeser. Program bantuan pangan itu kini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan pengawasan anggaran negara.
Tabooo.id: Nasional – Dugaan praktik jual beli titik Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengemuka di lingkar pemerintahan. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan informasi tersebut setelah bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2026).
Pertemuan itu membahas penguatan pengawasan terhadap program prioritas pemerintah. Program MBG kini mengelola anggaran ratusan triliun rupiah. Dugaan transaksi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi salah satu isu utama yang akan diperiksa pemerintah.
Program MBG juga menjadi agenda sosial besar pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan puluhan juta siswa menerima manfaatnya. Namun, ambisi besar itu kini menghadapi sorotan serius terkait tata kelola program.
Dugaan Jual Beli Titik Dapur
Dudung menyebut pihaknya menerima laporan tentang praktik jual beli titik dapur MBG. SPPG berperan sebagai dapur utama yang menyiapkan makanan bagi siswa di berbagai daerah.
“Salah satunya saya dapat informasi tentang jual beli titik. Nanti akan saya lihat itu. Ya, titik SPPG,” ujar Dudung.
Ia dan Agus Joko Pramono membahas isu itu dalam pertemuan tertutup di Gedung Bina Graha. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Fokus pembahasannya adalah pencegahan korupsi dalam program prioritas pemerintah.
MBG termasuk program dengan alokasi anggaran sangat besar. Karena itu, pemerintah menilai pengawasan harus diperkuat sejak awal pelaksanaan.
Pengawasan Diperluas
Dalam pertemuan itu, Dudung dan Agus juga membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.
Selama ini Stranas PK melibatkan beberapa lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian PAN-RB.
KSP mengusulkan perluasan koordinasi. Pemerintah juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dudung menilai pengawasan lintas lembaga penting untuk mencegah penyimpangan. Program berskala besar seperti MBG rentan memunculkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan anggaran.
KSP juga menerima laporan lain dari lapangan. Beberapa dapur MBG sudah disuspensi karena pelanggaran. Namun, pihak pengelola dapur tersebut masih menerima insentif.
“Itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi insentifnya masih berjalan,” kata Dudung.
Ia menegaskan KSP akan memeriksa laporan tersebut. Hasil pemeriksaan akan ia laporkan langsung kepada Presiden.
Anggaran Melonjak Tajam
KPK juga menyoroti tata kelola program MBG. Agus Joko Pramono menyebut lembaganya terus mempelajari proses penyelenggaraan program tersebut.
“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami sekarang menunggu tindak lanjutnya,” ujarnya.
Dalam laporan tahunan KPK, anggaran MBG melonjak tajam. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun. Pada 2026, anggaran itu meningkat menjadi Rp171 triliun.
KPK menilai kenaikan tersebut belum diikuti kerangka regulasi yang kuat. Mekanisme pengawasan juga belum memadai. Kondisi ini membuka peluang ketidakteraturan administrasi dan konflik kepentingan.
BGN memiliki kewenangan besar dalam menentukan vendor dan lokasi dapur. Tanpa prosedur operasional yang jelas, kewenangan tersebut bisa menjadi titik rawan penyimpangan.
Masalah Teknis di Lapangan
Persoalan tata kelola juga berdampak pada aspek teknis di lapangan. KPK menemukan standar operasional dapur MBG masih lemah di beberapa daerah.
Koordinasi dengan pemerintah daerah juga belum berjalan optimal. Kondisi ini memicu sejumlah insiden keracunan makanan.
Salah satu kasus besar terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Ratusan hingga ribuan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG.
Pemerintah daerah bahkan menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa. Insiden itu menunjukkan ketimpangan antara besarnya anggaran program dan standar keamanan pangan di lapangan.
KPK juga menyoroti belum adanya indikator keberhasilan yang jelas. Program MBG belum memiliki data dasar status gizi penerima manfaat.
Tanpa data tersebut, pemerintah akan kesulitan mengukur dampak program terhadap penurunan stunting.
ICW Soroti Dugaan Mark Up
Kritik juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga ini melakukan pemantauan lapangan sejak November 2025 hingga Januari 2026.
Pemantauan dilakukan di sejumlah daerah. Tim ICW memeriksa puluhan dapur SPPG dan ratusan sekolah.
Peneliti ICW Eva Nurcahyani menemukan perbedaan biaya pembangunan dapur MBG yang sangat besar. Biaya pembangunan berkisar antara Rp600 juta hingga Rp2,5 miliar.
Dalam satu wilayah, dua dapur dengan kondisi fisik hampir sama memiliki perbedaan anggaran besar.
“Kami tidak melihat perbedaan mencolok dari segi fisik, tetapi selisih anggarannya sangat besar,” ujar Eva.
Temuan itu memunculkan dugaan penggelembungan anggaran pembangunan dapur MBG.
ICW meminta pemerintah mengevaluasi program secara menyeluruh. Lembaga ini juga mendorong penghentian sementara pengadaan hingga tata kelola diperbaiki.
Program Besar di Persimpangan
Program MBG telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan angka itu meningkat hingga 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini.
Skala program yang besar membawa tantangan besar pula. Pemerintah harus memastikan setiap anggaran digunakan secara transparan.
Ambisi memperbaiki gizi generasi muda kini berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas. Publik tidak hanya melihat jumlah makanan yang dibagikan. Publik juga menilai proses di balik program tersebut.
Jika dugaan jual beli dapur dan potensi korupsi tidak segera ditangani, program ini berisiko tersandera praktik lama. Penyalahgunaan kekuasaan dan kebocoran anggaran bisa merusak tujuan awal program tersebut. @dimas
