Nilai tukar rupiah kembali menjadi bahan percakapan ketika tekanan global dan risiko domestik datang bersamaan. Bagi banyak orang Indonesia, pergerakan rupiah bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan pengingat pada luka lama yang belum sepenuhnya hilang krisis 1998. Namun pertanyaan yang lebih penting sebenarnya bukan apakah krisis itu akan terulang, melainkan apakah kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi masih cukup kuat untuk menahannya.
Tabooo.id: Talk – Pada akhir 1990-an, rupiah pernah kehilangan jangkar. Nilainya jatuh dari sekitar Rp2.450 per dolar AS menjadi lebih dari Rp17.000 dalam waktu singkat. Di balik kejatuhan angka itu, kehidupan sehari-hari ikut runtuh perusahaan tutup, pekerja kehilangan pekerjaan, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam.
Lebih dari dua dekade kemudian, bayangan itu tetap hidup dalam ingatan kolektif. Karena itu, setiap kali rupiah melemah, kekhawatiran publik sering bergerak lebih cepat daripada data. Namun di balik kegelisahan tersebut, ada persoalan yang sebenarnya lebih mendasar: bukan sekadar fluktuasi nilai tukar, melainkan bagaimana pasar membaca kredibilitas fiskal dan arah kebijakan ekonomi Indonesia hari ini.
Ingatan Kolektif yang Membentuk Persepsi
Di Indonesia, nilai tukar rupiah tidak pernah benar-benar menjadi sekadar angka. Ia sering bertindak seperti detak jantung ekonomi sedikit bergetar, ingatan lama langsung ikut berdenyut. Setiap kali rupiah melemah terhadap dolar AS, percakapan publik hampir selalu kembali pada satu bayangan yang sama krisis ekonomi 1998.
Ingatan itu memiliki dasar yang kuat. Pada awal Januari 1998, rupiah kehilangan jangkar. Nilainya jatuh dari sekitar Rp2.450 per dolar AS pada Juli 1997 hingga menyentuh Rp17.000. Penurunan tajam itu tidak hanya mengguncang pasar keuangan. Ia juga mengguncang kehidupan sehari-hari: perusahaan menutup operasi, pekerja kehilangan pekerjaan, dan dapur rumah tangga mendadak sunyi.
Pada 23 Februari 1998, sekelompok perempuan berdiri di Bundaran Hotel Indonesia untuk memprotes harga susu yang melonjak. Aksi itu sederhana, tetapi ia menunjukkan wajah paling nyata dari krisis. Krisis tidak lagi hadir dalam grafik ekonomi. Ia muncul dalam antrean, kecemasan, dan ketidakpastian. Inflasi melonjak hingga sekitar 77 persen. Ekonomi runtuh. Mahasiswa turun ke jalan.
Bagi mereka yang melewati masa itu, 1998 bukan sekadar episode ekonomi. Ia menjadi luka dalam ingatan kolektif bangsa. Trauma tersebut menjelaskan mengapa setiap gejolak rupiah hari ini terasa lebih besar daripada sekadar fluktuasi pasar.
Ketika Trauma Mengubah Reaksi Pasar
Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai peso problem. Pasar selalu menyimpan kemungkinan sekecil apa pun bahwa kejadian ekstrem di masa lalu dapat terulang.
Akibatnya, sinyal kecil sering memicu reaksi besar. Ketika pelaku pasar mulai memperkirakan depresiasi rupiah, investor cenderung menarik modal. Arus keluar tersebut kemudian memperlemah rupiah lebih jauh. Proses ini menciptakan apa yang oleh ekonom Maurice Obstfeld disebut sebagai self-fulfilling currency crisis krisis yang muncul karena pasar percaya krisis akan terjadi.
Sejarah menunjukkan betapa berat dampaknya. Pada 1997, data Departemen Tenaga Kerja mencatat sekitar satu juta pekerja kehilangan pekerjaan akibat krisis moneter. Pengangguran terselubung bahkan mencapai 37 hingga 40 juta orang, hampir setengah dari angkatan kerja Indonesia saat itu.
Namun pertanyaan yang sering muncul sekarang adalah: apakah Indonesia kembali mendekati situasi serupa?
Kemungkinannya kecil selama pemerintah menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sektor perbankan.
Risiko Utama: Kredibilitas Fiskal
Ancaman yang perlu diperhatikan hari ini bukanlah pengulangan krisis 1998. Risiko yang lebih nyata adalah erosi kredibilitas fiskal. Pasar biasanya menagih harga dari erosi tersebut melalui nilai tukar.
Salah satu indikator yang sering dipantau investor global adalah Credit Default Swap (CDS) lima tahun. Instrumen ini mencerminkan premi risiko atas kemungkinan gagal bayar suatu negara. Semakin tinggi CDS, semakin mahal harga ketidakpercayaan.
Ketika CDS meningkat, investor obligasi menuntut imbal hasil yang lebih tinggi. Sebagian investor bahkan menarik dana mereka dari pasar. Pergerakan ini kemudian menekan nilai tukar rupiah.
Saat ini CDS Indonesia tercatat lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN, serta negara seperti China dan Korea Selatan. Artinya, sebagian investor global menilai risiko fiskal Indonesia relatif lebih tinggi dibanding negara-negara tersebut.
Menariknya, CDS Indonesia mulai meningkat sejak 9 Januari 2026 bahkan sebelum konflik di Timur Tengah memanas. Penurunan outlook Moody’s serta kekhawatiran terhadap defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen menjadi pemicu awalnya.
Data juga menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara CDS dan nilai tukar rupiah. Ketika CDS naik, rupiah biasanya melemah. Mekanismenya sederhana: meningkatnya risiko fiskal mendorong arus keluar dari pasar obligasi domestik.
Tekanan Global yang Membatasi Ruang Kebijakan
Risiko domestik tersebut muncul bersamaan dengan tekanan global. Salah satunya datang dari kenaikan harga minyak akibat konflik di Iran.
Selama konflik berlangsung, harga minyak cenderung meningkat. Bagi negara pengimpor seperti Indonesia, kondisi ini menambah tekanan pada anggaran negara—terutama jika pemerintah menahan kenaikan harga energi domestik.
Di saat yang sama, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan inflasi sekitar 3,3 persen secara tahunan. Inflasi ini tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga isu politik menjelang pemilu sela.
Selama ekonomi AS tetap kuat terutama karena investasi besar di sektor kecerdasan buatan bank sentral AS memiliki ruang terbatas untuk menurunkan suku bunga. Jika Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi, bank sentral negara lain cenderung mengikuti.
Situasi ini mempersempit ruang kebijakan Bank Indonesia. Penurunan suku bunga yang terlalu cepat berisiko menekan rupiah. Sementara penggunaan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar juga memiliki batas.
Pada akhirnya, bank sentral hanya dapat meredam volatilitas, bukan menentukan level nilai tukar.
Mengapa Indonesia Tidak Sama dengan 1998
Meski tekanan global dan domestik cukup kompleks, kondisi Indonesia hari ini berbeda jauh dari situasi akhir 1990-an.
Salah satu perbedaan penting terletak pada rezim nilai tukar. Sebelum krisis 1997, Indonesia menjaga stabilitas rupiah melalui sistem mengambang terkendali. Stabilitas tersebut justru mendorong perusahaan mengambil utang luar negeri jangka pendek tanpa lindung nilai.
Ketika tekanan datang dan rupiah dilepas ke pasar, depresiasi terjadi secara tiba-tiba. Neraca perusahaan runtuh, kredit macet meningkat, dan sistem perbankan ikut terguncang.
Hari ini sistemnya berbeda. Nilai tukar rupiah lebih fleksibel. Volatilitas muncul lebih awal dalam dosis kecil, bukan sekaligus dalam guncangan besar. Pelaku ekonomi juga lebih aktif melakukan lindung nilai dan mengelola risiko valuta asing.
Sebagai gambaran, pada 2014 nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp11.800 per dolar AS. Sepuluh tahun kemudian, pada 2024, nilainya berada di kisaran Rp16.000. Dalam satu dekade rupiah melemah sekitar 36 persen tanpa memicu krisis ekonomi seperti 1998.
Mesin Pertumbuhan yang Berbeda
Struktur ekonomi Indonesia juga memberikan bantalan tambahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh permintaan domestik konsumsi rumah tangga dan investasi.
Karena itu, depresiasi rupiah biasanya tidak memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika dampak muncul, efeknya sering bersifat sementara dan mereda dalam beberapa triwulan.
Namun pelemahan rupiah tetap membawa konsekuensi. Harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, dan daya beli masyarakat terutama kelompok menengah bawah dapat tertekan. Dampak terbesar sering muncul pada harga pangan impor.
Di sinilah perlindungan sosial memainkan peran penting.
Kebijakan yang Sunyi tapi Penting
Pengalaman menghadapi berbagai tekanan ekonomi mulai dari taper tantrum 2013 hingga pandemi COVID-19 menunjukkan satu pelajaran penting: stabilitas dapat dipertahankan ketika pemerintah menjaga disiplin fiskal dan mengelola sektor keuangan secara hati-hati.
Karena itu, arah kebijakan menjadi sangat penting. Program bantuan sosial, misalnya, perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran agar benar-benar membantu kelompok yang paling membutuhkan.
Dalam ekonomi, keputusan kebijakan jarang menawarkan pilihan yang sempurna. Pemerintah sering harus memilih antara kebijakan yang paling diperlukan dan kebijakan yang sekadar diinginkan.
Pada akhirnya, risiko terbesar bagi ekonomi Indonesia bukan terletak pada angka-angka itu sendiri. Risiko terbesar terletak pada kredibilitas kebijakan.
Jika kepercayaan pasar tetap terjaga, tekanan terhadap rupiah dapat dikelola. Namun jika kredibilitas melemah, ruang kesalahan akan semakin sempit.
Di titik itu, tugas kebijakan menjadi sunyi sekaligus berat: memilih keputusan yang paling mungkin dilakukan bukan yang paling sempurna. @dimas
