Kasus Sum Kuning mengguncang Yogyakarta pada 1970 dan menjadi simbol bagaimana kekuasaan membelokkan hukum demi melindungi elite.
Tabooo.id – September 1970. Yogyakarta masih bergerak pelan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Becak melintas tanpa suara gaduh. Radio-radio tua memutar lagu lawas dari rumah-rumah yang mulai tertidur. Namun malam itu, sebuah tragedi memecah ketenangan kota.
Seorang gadis penjual telur pulang dengan tubuh penuh luka dan hidup yang berubah selamanya.
Ia baru berusia 17 tahun ketika sekelompok pemuda menculik dan memperkosanya secara bergilir. Warga segera membicarakan identitas para pelaku. Banyak orang menyebut mereka berasal dari keluarga berpengaruh. Pada masa Orde Baru, status sosial sering lebih kuat daripada suara korban.
Karena itulah, kasus ini cepat berubah menjadi ketakutan publik.
Alih-alih mengejar pelaku, aparat justru membangun narasi berbeda. Polisi memeriksa Sum Kuning berhari-hari dan menekannya dengan berbagai pertanyaan. Aparat memperlakukan korban seperti tersangka. Situasi itu memicu kemarahan masyarakat karena hukum terlihat kehilangan nurani.
Padahal, seorang korban seharusnya mendapat perlindungan, bukan intimidasi.
Rekayasa Kasus dan Nama-Nama yang Terlindungi
Tekanan publik terus membesar. Akan tetapi, arah penyelidikan malah bergerak semakin aneh. Polisi menghadirkan seorang tukang bakso bernama Trimo sebagai pelaku tunggal. Langkah itu membuat banyak orang curiga karena cerita yang muncul terasa tidak masuk akal.
Publik melihat pola yang jelas: seseorang sedang melindungi nama besar.
Selain itu, berbagai rumor mengenai “anak pejabat” semakin menyebar dari kampus ke warung kopi. Mahasiswa mulai turun ke jalan. Diskusi publik berubah menjadi gelombang protes. Mereka tidak hanya menuntut keadilan untuk Sum Kuning, tetapi juga mempertanyakan keberanian negara menghadapi elite sendiri.
Di titik itu, kasus Sum Kuning tidak lagi menjadi kasus kriminal biasa.
Kasus ini berubah menjadi simbol tentang bagaimana kekuasaan dapat membelokkan hukum.
Hoegeng Melawan Arus Kekuasaan
Di tengah kekacauan itu, Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso turun langsung menangani kasus tersebut. Banyak orang mengenal Hoegeng sebagai polisi yang bersih dan keras terhadap penyimpangan. Karena itu, kehadirannya memberi harapan baru bagi publik.
Hoegeng kemudian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Sum Kuning. Ia bahkan mengakui adanya rekayasa dan intervensi dari orang-orang kuat. Pernyataan itu mengguncang situasi politik saat itu.
Namun, keberanian sering membawa harga mahal.
Tekanan politik terus menguat. Tidak lama kemudian, pemerintah mencopot Hoegeng dari jabatannya. Banyak pihak percaya pencopotan itu berkaitan dengan upayanya membongkar kasus Sum Kuning.
Sejak saat itu, harapan publik mulai runtuh.
Ketika Pengadilan Kehilangan Nurani
Setelah Hoegeng tersingkir, proses hukum bergerak cepat. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis kepada Sum Kuning atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Sementara itu, pelaku yang sebenarnya tidak pernah muncul ke hadapan publik.
Putusan tersebut meninggalkan luka besar dalam sejarah hukum Indonesia.
Pengadilan yang seharusnya melindungi korban justru menghukum orang yang mencari keadilan. Selain itu, media-media yang mencoba mengkritik kasus ini juga menghadapi tekanan keras dari pemerintah Orde Baru. Negara tidak hanya mengontrol hukum, tetapi juga mengendalikan suara publik.
Karena itulah, kasus Sum Kuning berubah menjadi simbol pembungkaman.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat menghapus kebenaran secara perlahan. Negara membiarkan korban tenggelam dalam sunyi, sementara publik dipaksa menerima versi resmi yang penuh lubang.
Luka yang Tidak Pernah Benar-Benar Hilang
Hingga hari ini, jejak kehidupan Sum Kuning nyaris tidak terdengar lagi. Publik hampir tidak menemukan cerita tentang bagaimana ia melanjutkan hidup setelah tragedi itu. Keheningan tersebut terasa seperti bagian dari luka panjang yang belum selesai.
Namun sejarah selalu menyimpan gema.
Kasus Sum Kuning terus hidup dalam ingatan banyak orang sebagai simbol gelap Orde Baru. Tragedi ini mengingatkan publik bahwa hukum bisa kehilangan arah ketika kekuasaan ikut bermain. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa korban sering menghadapi pertarungan kedua setelah kekerasan terjadi: pertarungan melawan sistem.
Dan sampai hari ini, pertanyaan itu masih menggantung di udara, kalau negara gagal melindungi korban, lalu siapa yang benar-benar aman?
“Ketika kekuasaan takut pada kebenaran, korban sering dipaksa menanggung rasa malu sendirian.” @dimas
