Di ruang rapat membahas soal stunting mestinya menghadirkan kegelisahan bersama. Angka kematian ibu, kesehatan bayi, hingga campak jelas bukan bahan obrolan santai. Namun di Jember, perhatian publik justru bergeser ke video viral yang memperlihatkan seorang anggota DPRD diduga bermain game online sambil merokok ketika rapat berlangsung.
Tabooo.id – Alih-alih membahas solusi kesehatan, media sosial ramai memperdebatkan satu pertanyaan sederhana bagaimana mungkin ruang rapat berubah seperti ruang tunggu yang terlalu santai karena seorang anggota DPRD diduga bermain game online.
Video itu memancing kritik dari berbagai arah. Mahasiswa ikut bersuara. Warganet menyerbu kolom komentar. Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember memilih tetap berjalan di jalur prosedur.
Viral Belum Tentu Langsung Diproses
Anggota BK DPRD Jember, Muhammad Holil Asy’ari, menegaskan lembaganya belum dapat memeriksa anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi. Hingga kini, BK belum menerima laporan resmi dari pimpinan DPRD maupun masyarakat. Holil menjelaskan, BK tetap harus mengikuti mekanisme kode etik.
“Ketika ada pengaduan dan yang mengadukan itu juga menyertakan identitas, baik itu dari masyarakat umum maupun dari anggota DPRD, maka akan kita verifikasi. Setelah itu, kita lakukan penyelidikan. Setelah itu, pemeriksaan,” ujarnya.
Publik mungkin bertanya bukankah video viral sudah cukup jelas? Namun bagi BK, prosedur tetap menjadi pintu utama.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sempat menyampaikan bahwa kasus ini akan masuk ke BK karena menyangkut etika kelembagaan. Meski begitu, sampai sekarang BK masih menunggu langkah resmi dari pimpinan DPRD.
“Kami menunggu dari Ketua DPRD. Karena ketua DPRD sudah berjanji kemarin bahwa ini nanti akan ditindaklanjuti oleh BK,” kata Holil.
Bukan Soal Main Game, Tapi Soal Momentum
Mari luruskan satu hal: bermain game bukan masalah besar. Banyak orang menjadikannya hiburan setelah hari panjang atau bahkan sumber penghasilan. Namun konteks mengubah segalanya.
Rapat tersebut membahas stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi, hingga Universal Health Coverage (UHC). Saat isu sepenting itu hadir di meja pembahasan, publik tentu berharap perhatian penuh dari wakil rakyat. Di titik ini, masalahnya bukan sekadar game. Masalahnya terletak pada situasi.
Ketua DPC GMNI Jember, Faizin, menilai perilaku tersebut mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap persoalan publik.
Menurut dia, masyarakat membiayai rapat melalui pajak daerah. Dalam DPA-SKPD Kabupaten Jember 2026, anggaran koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai Rp356 juta per tahun. Selain itu, fasilitas rapat menelan Rp44 juta dan konsumsi rapat mencapai Rp57 ribu per orang.
“Semua itu berasal dari pajak rakyat, tetapi fasilitas yang dibiayai publik justru dipertontonkan dengan perilaku bermain game,” ujarnya.
Faizin juga menyoroti ironi lain. Sosok yang tersorot justru berasal dari generasi muda.
“Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perilaku tersebut malah memperkuat stigma negatif tentang budaya rebahan, mageran, dan kecanduan game tanpa mengenal situasi,” katanya.
Politik Kadang Terasa Seperti Meme yang Kebablasan
Kasus ini terasa absurd bukan karena ada game. Publik sering melihat hal lebih aneh di panggung politik. Namun kali ini, kontrasnya terlalu mencolok: rapat kesehatan rakyat bertemu dugaan sesi gaming pribadi.
Pengamat politik kerap mengingatkan bahwa krisis terbesar demokrasi lokal bukan cuma soal uang atau kekuasaan. Publik juga kehilangan kepercayaan ketika pejabat tampak tidak serius menjalankan perannya.
Meski begitu, satu hal tetap penting semua pihak perlu menunggu proses etik berjalan.
Holil kembali mengingatkan bahwa BK belum mengambil kesimpulan apa pun.
“Kita tidak bisa langsung men-justice bahwa ini nanti akan dikenai sanksi atau tidak,” tegasnya.
Namun publik tetap punya hak bertanya jika video viral belum cukup memantik evaluasi cepat, lalu standar kedaruratannya ada di level apa?
Ini Bukan Sekadar Dugaan Main Game
Kasus ini sebenarnya bukan cuma tentang layar ponsel, rokok, atau beberapa menit video.
Persoalan utamanya jauh lebih sederhana sekaligus lebih rumit bagaimana rakyat memandang keseriusan wakilnya sendiri.
Saat ruang rapat membahas kesehatan anak dan ibu, masyarakat ingin melihat kehadiran penuh, bukan perhatian yang terpecah.
Sebab dalam demokrasi, rasa kecewa sering muncul bukan karena keputusan buruk. Kadang, rasa itu hadir ketika pemimpin terlihat seperti sedang online, tapi pikirannya offline. @teguh
