Saat rapat DPRD membahas stunting, kematian ibu, dan layanan kesehatan warga, publik justru melihat video anggota dewan diduga bermain game sambil merokok. Reaksi pun meledak. Banyak orang mulai bertanya kalau wakil rakyat tidak fokus, siapa sebenarnya yang mereka wakili?
Tabooo.id – Video anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, viral di media sosial. Video itu memperlihatkan saat rapat DPRD dirinya diduga memainkan game Clash of Clans ketika rapat dengar pendapat berlangsung pada Senin, 11/05/2026. Rapat itu bukan rapat biasa.
Forum tersebut membahas isu kesehatan yang langsung menyentuh hidup warga. Para peserta membicarakan stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga Universal Health Coverage (UHC).
Karena itu, kemarahan publik terasa masuk akal. Orang tidak hanya melihat seseorang bermain game. Mereka melihat simbol.
Kalau seorang wakil rakyat terlihat santai saat membahas masalah kesehatan, publik tentu sulit merasa dihargai.
BK DPRD Tunggu Laporan Resmi
Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember belum memulai pemeriksaan. Anggota BK DPRD Jember, Muhammad Holil Asy’ari, menegaskan lembaganya tetap mengikuti prosedur etik.
BK tidak bisa langsung bergerak hanya karena video viral.
“Kami verifikasi dulu. Setelah itu, kami lakukan penyelidikan dan pemeriksaan,” kata Holil.
Ia menjelaskan, BK baru bekerja setelah menerima laporan resmi dari masyarakat atau internal DPRD.
Holil juga mengingatkan bahwa BK memiliki beberapa tingkat sanksi. Mulai dari teguran ringan sampai pemberhentian sebagai anggota DPRD.
“Kalau sanksi maksimal bisa sampai diberhentikan dari anggota DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, sudah berjanji membawa persoalan tersebut ke BK karena menyangkut etika lembaga.
Namun sampai sekarang, BK masih menunggu laporan resmi.
Mahasiswa: Ini Bukan Salah Kecil
DPC GMNI Jember ikut mengkritik tindakan tersebut. Mereka tidak melihat kasus ini sebagai kesalahan pribadi semata. Ketua DPC GMNI Jember, Faizin, justru melihat persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, tindakan itu menunjukkan rendahnya sensitivitas pejabat terhadap masalah publik.
“Semua itu berasal dari pajak rakyat, tetapi fasilitas yang dibiayai publik justru dipertontonkan dengan perilaku bermain game,” tegas Faizin.
Ia juga menyoroti biaya rapat DPRD yang berasal dari APBD.
Dokumen anggaran Kabupaten Jember Tahun 2026 mencatat biaya koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai Rp356 juta per tahun. Selain itu, DPRD juga memakai anggaran fasilitas rapat Rp44 juta dan konsumsi sekitar Rp57 ribu per orang.
Karena itu, publik mulai mengajukan pertanyaan sederhana Kalau rakyat membayar rapat, apakah rakyat terlalu berlebihan saat meminta keseriusan?
Manusiawi atau Tidak Profesional?
Di sisi lain, perdebatan publik mulai muncul. Sebagian orang menganggap kejadian itu manusiawi. Mereka menilai siapa pun bisa kehilangan fokus saat rapat panjang.
Namun kelompok lain melihat persoalan berbeda. Banyak warga membandingkan situasi itu dengan dunia kerja biasa.
Kalau pegawai kantor bermain game saat rapat penting, atasan kemungkinan besar langsung menegur. Lalu kenapa standar pejabat publik sering terlihat lebih longgar?
Pengamat politik kerap mengingatkan satu hal: jabatan publik tidak hanya soal kebijakan. Perilaku juga menentukan kepercayaan masyarakat.
Sosiolog politik menilai simbol kecil sering memicu krisis kepercayaan besar. Publik tidak selalu marah karena keputusan politik. Kadang, publik marah karena merasa tidak dihargai.
Dan di titik itu, persoalannya bukan lagi soal game. Persoalannya berubah menjadi rasa hormat.
Ini Bukan Sekadar Video Viral
Kasus ini terlihat sederhana. Satu video. Satu anggota dewan. Satu momen yang viral. Namun publik melihat konteks yang jauh lebih besar.
Saat rakyat berjuang menghadapi biaya kesehatan, angka stunting, dan layanan medis, seorang wakil rakyat justru terlihat tidak fokus saat rapat membahas persoalan tersebut.
Tentu, semua pihak tetap harus menghormati proses etik. BK perlu memeriksa fakta secara adil. Tapi publik juga berhak kecewa.
Karena kursi dewan bukan sekadar tempat duduk. Kursi itu membawa tanggung jawab.
Lalu, menurutmu main game saat rapat DPRD masih manusiawi, atau justru sudah tidak profesional?. @teguh
