Ruang rapat itu seharusnya bicara soal hidup anak-anak, kesehatan ibu, dan masa depan keluarga miskin. Namun perhatian publik justru tersedot ke layar ponsel seorang anggota dewan. Video anggota DPRD Jember yang diduga main game saat bahas kesehatan sambil merokok saat rapat kesehatan viral di media sosial.
Tabooo.id – Masalahnya mungkin lebih besar dari sekadar pelanggaran etika. Sebab Video anggota DPRD Jember yang sudah tersebar ke publik ketika main game saat bahas kesehatan. Publik melihat cara elite politik merespons persoalan rakyat.
Ketika stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi, hingga layanan kesehatan menjadi agenda rapat, seorang wakil rakyat justru tampak kehilangan fokus. Dari sana muncul pertanyaan yang lebih dalam apakah pejabat kita masih punya rasa krisis yang sama dengan masyarakat?
Saat Rapat Serius Kehilangan Keseriusan
Sorotan publik mengarah pada anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi. Video yang beredar memperlihatkan dirinya diduga memainkan game Clash of Clans sambil merokok ketika rapat dengar pendapat (RDP) berlangsung pada Senin, 11/05/2026.
Padahal forum itu membahas isu yang jauh dari kata sepele. Peserta rapat membicarakan stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga Universal Health Coverage (UHC).
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim langsung meminta maaf kepada publik. Ia juga berjanji membawa kasus tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember karena menyangkut etika lembaga. Namun hingga Rabu (13/05/2026), BK belum menerima laporan resmi.
Anggota BK DPRD Jember Muhammad Holil Asy’ari menegaskan pihaknya tetap mengikuti mekanisme kode etik.
“Ketika ada pengaduan dan yang mengadukan juga menyertakan identitas, baik masyarakat umum maupun anggota DPRD, maka akan kita verifikasi. Setelah itu penyelidikan, lalu pemeriksaan,” ujar Holil.
Holil menegaskan BK tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman hanya karena sebuah video viral.
Namun ia mengingatkan, aturan memberi ruang sanksi berat bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran etik.
“Kalau sanksi maksimal bisa sampai diberhentikan dari anggota DPRD,” katanya.
Publik Tidak Marah Karena Game Saja
Kasus ini memicu kritik luas. Mahasiswa, aktivis, hingga warganet ramai mempertanyakan sensitivitas pejabat terhadap persoalan publik.
Ketua DPC GMNI Jember, Faizin, menyebut perilaku tersebut mencerminkan krisis moral politik sekaligus lemahnya kaderisasi partai.
Menurut Faizin, publik membiayai ruang rapat DPRD lewat pajak. Karena itu, publik berhak menuntut keseriusan.
Ia menyoroti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp356 juta untuk rapat koordinasi dan konsultasi. Selain itu, negara juga menyiapkan fasilitas rapat Rp44 juta dan konsumsi Rp57 ribu per orang.
“Semua itu berasal dari pajak rakyat, tetapi fasilitas yang dibiayai publik justru dipertontonkan dengan perilaku bermain game,” tegas Faizin.
Faizin juga menyoroti ironi lain. Pelaku berasal dari generasi muda yang seharusnya membawa standar baru dalam politik.
“Kasus ini membuktikan bahwa pendidikan formal dan gelar akademik bukan jaminan ketuntasan pola pikir maupun etika seorang pejabat publik,” ujarnya.
Kenapa Elite Politik Terlihat Makin Jauh dari Krisis Publik?
Pengamat politik dari Universitas Jember, Mohammad Iqbal, melihat persoalan ini lebih dari sekadar pelanggaran pribadi. Menurut dia, masyarakat membaca simbol politik.
“Ketika pejabat bermain game saat rapat kesehatan berlangsung, publik menangkap pesan bahwa elite tidak menganggap masalah itu mendesak,” ujarnya.
Iqbal menilai ruang rapat bukan sekadar tempat formalitas administrasi. Wakil rakyat hadir untuk menunjukkan keseriusan negara dalam menghadapi masalah publik.
“Jabatan politik selalu membawa pesan simbolik. Gestur kecil bisa merusak kepercayaan publik,” katanya.
Pandangan serupa datang dari sosiolog politik Universitas Airlangga, Bagong Suyanto. Ia kerap menilai publik tidak sekadar bereaksi pada satu kejadian. Publik biasanya membaca pola besar di balik tindakan kecil elite. Dan pola itu terasa makin akrab.
Rakyat diminta serius menghadapi stunting, kesehatan anak, dan gizi keluarga. Namun sebagian elite justru terlihat santai saat masalah itu masuk ruang rapat.
Padahal stunting bukan sekadar angka statistik. Kondisi itu bisa memengaruhi tumbuh kembang anak, produktivitas masa depan, bahkan rantai kemiskinan.
Ini Bukan Sekadar Video Viral. Ini Pola.
Kasus DPRD Jember mungkin akan selesai lewat mekanisme etik. BK bisa memberi teguran. BK juga bisa menjatuhkan sanksi lebih berat bila menemukan pelanggaran.
Namun publik tampaknya menyimpan pertanyaan lain. Kenapa pejabat terlihat makin jauh dari rasa krisis rakyat?
Kalau ruang rapat tentang kesehatan ibu dan anak saja gagal menjaga fokus, bagaimana publik bisa percaya bahwa negara benar-benar mendengar?
Karena hari ini, yang goyah bukan hanya etika seorang anggota DPRD. Kepercayaan publik ikut retak. @teguh
