Saat stunting, campak, hingga angka kematian ibu dan bayi masih menghantui banyak keluarga, sebuah video dari ruang rapat DPRD Jember memancing amarah publik. Seorang anggota DPRD tampak diduga bermain game sambil merokok ketika rapat kesehatan berlangsung.
Tabooo.id: Kini, Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember membuka peluang pemberian sanksi berat terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi. Namun, BK tetap menunggu laporan resmi sebelum memulai pemeriksaan etik.
Anggota BK DPRD Jember Muhammad Holil Asy’ari menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Kita tidak bisa langsung men-justice bahwa ini nanti akan dikenai sanksi atau tidak. Kita lihat dulu nanti bagaimana hasil penyelidikan dan pemeriksaan kita,” kata Holil kepada Kompas.com, Rabu (13/05/2026).
Holil menjelaskan, BK memiliki sejumlah pilihan sanksi. BK bisa memberi teguran ringan. Namun, jika pelanggaran terbukti berat, BK bahkan dapat merekomendasikan pemberhentian anggota DPRD.
“Kalau sanksi maksimal bisa sampai diberhentikan dari anggota DPRD,” ujar Holil.
Rapat Bahas Kesehatan, Publik Justru Lihat Hal Lain
Video yang viral di media sosial itu memperlihatkan Achmad Syahri As Siddiqi saat rapat dengar pendapat umum (RDP) Komisi D DPRD Jember pada Senin (11/05/2026).
Komisi D saat itu membahas isu yang menyentuh langsung kehidupan warga. Forum tersebut mengulas stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga Universal Health Coverage (UHC).
Karena itu, banyak warga mempertanyakan sikap pejabat publik ketika agenda rapat menyangkut kesehatan masyarakat.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim langsung meminta maaf kepada publik. Ia juga memastikan DPRD akan membawa kasus itu ke BK.
“Tentu prosesnya nanti akan kita proses di Badan Kehormatan,” kata Halim.
Ini Bukan Sekadar Video Viral
Masalahnya bukan cuma soal game atau rokok di ruang rapat. Publik mempertanyakan keseriusan wakil rakyat ketika membahas isu yang menyangkut masa depan anak-anak dan kesehatan warga.
Pengamat politik FISIP Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal, menilai legitimasi lembaga politik tidak hanya lahir dari keputusan politik, tetapi juga perilaku pejabat di ruang publik. Menurutnya, publik mudah kehilangan kepercayaan ketika pejabat terlihat tidak serius dalam agenda yang menyangkut kepentingan warga.
Sosiolog juga kerap melihat pola serupa. Di era media sosial, satu gestur kecil bisa berubah menjadi krisis kepercayaan besar. Apalagi ketika peristiwa muncul di tengah pembahasan stunting dan kesehatan ibu-anak.
Namun, BK tetap harus menjalankan proses sesuai aturan. Holil memastikan BK akan bergerak cepat jika masyarakat atau pimpinan DPRD mengirim laporan resmi.
Pertanyaannya sekarang sederhana kalau isu kesehatan saja gagal mendapat perhatian penuh, lalu kapan rakyat bisa merasa benar-benar diprioritaskan?. @teguh
