Film Pesta Babi kembali dibubarkan. Kali ini terjadi di Ternate, Maluku Utara. Aparat TNI menghentikan kegiatan nonton bareng dan diskusi film tersebut karena mereka menilai acara itu memicu penolakan dan dianggap provokatif. Pembubaran itu kemudian memicu kritik dari Aliansi Jurnalis Independen Ternate yang menilai tindakan aparat mengancam kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi warga.
Tabooo.id: Ternate – Film dokumenter Pesta Babi kembali memicu kontroversi setelah aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi di Kota Ternate. Aparat menilai kegiatan itu menuai penolakan dan memicu kesan provokatif di tengah masyarakat. Panitia menggelar acara tersebut di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5/2026) malam.
Society of Indonesian Environmental Journalist Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen Kota Ternate menjadi penyelenggara kegiatan nobar dan diskusi itu.
TNI Nilai Film Pesta Babi Bersifat Provokatif
Komandan Kodim 1501/Ternate, Jani Setiadi, mengatakan pihaknya mulai memantau kegiatan tersebut sejak informasi acara beredar di media sosial.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” ujar Jani, Sabtu (9/5).
Ia menegaskan penilaian negatif terhadap film tersebut bukan berasal dari pendapat pribadi aparat.
“Ini bukan pendapat pribadi saya. Tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukkan, banyak yang sifat provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial,” ujarnya.
Menurut Jani, aparat menghentikan nobar tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik sosial di Maluku Utara. Mereka menilai isu SARA cukup sensitif di Maluku Utara.
Meski menghentikan pemutaran film, aparat tetap memperbolehkan penyelenggara melanjutkan agenda diskusi.
AJI Ternate Kritik Pembubaran
Pembubaran itu langsung mendapat kritik dari Aliansi Jurnalis Independen Ternate. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menilai tindakan aparat bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Yunita juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal acara berlangsung. Menurutnya, tindakan aparat yang mendokumentasikan panitia dan peserta memunculkan tekanan psikologis di lokasi kegiatan.
Ia menilai alasan potensi konflik tidak cukup kuat untuk membenarkan pembubaran acara karena kegiatan berlangsung aman dan tidak mengandung unsur provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter,” ujar Yunita.
Film yang Terus Memicu Polemik
Film dokumenter Pesta Babi merupakan hasil kolaborasi Watchdoc, Media Jubi, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru.
Dokumenter tersebut mengangkat isu deforestasi, proyek strategis nasional di Papua, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Film itu juga menyoroti dugaan keterlibatan militer dalam agenda pembangunan negara di Papua Selatan.
Kini, kontroversi film Pesta Babi bukan lagi hanya soal isi dokumenter.
Tetapi juga tentang siapa yang berhak menentukan sesuatu boleh diputar atau tidak di ruang publik Indonesia. @tabooo
