Food estate di ujung timur Indonesia kini bertemu dengan lanskap kehidupan yang jauh lebih tua dari peta pembangunan negara. Di Merauke, hutan berdiri seperti perpustakaan kehidupan yang dibaca turun-temurun oleh masyarakat adat. Dari rimba itu mereka mengenali musim, menemukan pangan, dan merawat hubungan spiritual dengan tanah leluhur. Namun dalam rencana pembangunan nasional, wilayah yang sama kini ditandai sebagai ruang produksi baru: kawasan pangan dan energi berskala raksasa dalam skema Proyek Strategis Nasional.
Tabooo.id – Ambisi negara membangun lumbung pangan baru di Papua Selatan bertemu dengan kenyataan sosial dan ekologis yang jauh lebih rumit. Pemerintah merencanakan pembukaan jutaan hektar kawasan hutan untuk pertanian dan perkebunan. Pada wilayah yang sama, masyarakat adat Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima selama ini menggantungkan hidup pada hutan sebagai sumber pangan, pengetahuan, dan identitas budaya.
Sejumlah peneliti, jurnalis, serta organisasi masyarakat sipil menilai proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan. Penelusuran mereka menemukan pola lama: proyek food estate sering berujung pada kerusakan ekologis, konflik lahan, serta tekanan terhadap wilayah adat yang telah menjadi ruang hidup masyarakat Papua selama generasi.
Di Merauke, masyarakat adat memandang hutan sebagai bagian dari sistem kehidupan. Hutan memberi pangan, menjadi ruang belajar, sekaligus menjaga hubungan spiritual antara manusia dan alam. Namun pemerintah kini memosisikan wilayah yang sama sebagai lokasi proyek pangan dan energi berskala besar. Melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN), negara mendorong pembukaan kawasan hutan secara luas untuk kepentingan produksi.
Situasi itu memunculkan pertanyaan yang semakin kuat apakah proyek ini benar-benar memperkuat ketahanan pangan nasional, atau justru membuka jalan bagi ekspansi komoditas yang mengorbankan hutan dan masyarakat adat?
Hutan sebagai Ruang Kehidupan
Masyarakat adat Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima tidak pernah memandang hutan sebagai ruang kosong. Mereka mengambil pangan, obat-obatan, dan pengetahuan dari lanskap yang diwariskan turun-temurun.
Berburu, berkebun, dan meramu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sungai, rawa, dan pohon tertentu memiliki makna khusus karena berkaitan dengan sejarah leluhur serta nilai spiritual yang terus mereka jaga.
Namun rencana pembangunan kawasan pangan dan energi perlahan menggeser lanskap tersebut menjadi wilayah investasi berskala besar.
Diskusi bertajuk “Ada Proyek Apa di Papua Selatan: Membedah Proyek Sengsara Nasional” membawa isu ini ke ruang publik. Peneliti, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil memaparkan hasil penelusuran lapangan yang menunjukkan pola lama kembali muncul.
Banyak proyek food estate gagal mencapai target produksi pangan. Sebaliknya, proyek tersebut sering meninggalkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di wilayah adat.
Perubahan Istilah Tanpa Perubahan Arah
Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franki Samperante, menyoroti perubahan istilah dalam kebijakan PSN.
Pemerintah sempat mengganti istilah “proyek strategis nasional” menjadi “program strategis nasional” melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. Namun perubahan itu tidak menggeser arah kebijakan di lapangan.
“Kalau kita lihat Permenko terakhir terkait PSN, sempat ramai karena namanya diubah. Padahal sebenarnya yang berubah hanya judulnya, dari proyek menjadi program. Praktiknya sama saja,” kata Franki.
Di tingkat implementasi, pemerintah tetap mendorong pembukaan kawasan hutan untuk proyek pangan dan energi.
Ambisi Lahan Berskala Jutaan Hektar
Penelusuran jurnalis Tempo, Agoeng Wijaya, menunjukkan bahwa gagasan pengembangan kawasan pangan di Merauke telah muncul sejak beberapa tahun lalu.
Menurut Agoeng, Prabowo Subianto pernah membicarakan rencana tersebut ketika masih menjabat Menteri Pertahanan.
Pada tahap awal, rencana itu hanya menyasar sekitar 100.000 hektar lahan yang dijanjikan oleh politisi lokal Papua. Namun dalam waktu singkat skala proyek berkembang jauh lebih besar.
“Jika dihitung secara keseluruhan, luas proyek ini bisa mencapai sekitar 2,73 juta hektar,” ujar Agoeng.
Skala tersebut menjadikannya sebagai salah satu ekspansi lahan pertanian terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia.
Jejak Panjang Kegagalan Food Estate
Guru Besar Kebijakan Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, mengingatkan bahwa Indonesia telah menjalankan proyek food estate selama hampir tiga dekade.
“Sudah hampir 30 tahun proyek food estate ini berjalan, sejak dimulai pada 1996,” katanya.
Ia merujuk pada proyek pembukaan lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah pada akhir 1990-an. Pemerintah saat itu membuka sekitar 1,4 juta hektar lahan dengan target produksi padi dua ton per hektar setiap tahun.
Namun target tersebut tidak pernah tercapai.
Pemerintah menempatkan sekitar 13.500 transmigran untuk mengelola 31 ribu hektar lahan, tetapi produktivitas pertanian tetap rendah. Pada saat yang sama, pembukaan hutan menghilangkan sekitar 56 juta meter kubik kayu.
Bappenas akhirnya menghentikan proyek tersebut pada 1999 setelah negara menghabiskan sekitar Rp3 triliun. Biaya rehabilitasi lahan bahkan hampir menyamai jumlah tersebut.
Kegagalan serupa muncul dalam proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak investor masuk ke kawasan tersebut, tetapi hanya satu perusahaan yang benar-benar menanam padi.
Sebagian besar perusahaan justru mengembangkan perkebunan sawit atau hutan tanaman industri.
“Food estate pada akhirnya berubah menjadi kebun sawit,” kata Agoeng.
Papua sebagai Frontier Ekonomi
Peneliti Centre of Transdisciplinary and Sustainability Science IPB, Yulia Sugandi, melihat persoalan Merauke sebagai krisis keadilan yang lebih dalam.
Menurutnya, proyek pembangunan berskala besar sering memutus relasi antara manusia, alam, dan generasi mendatang.
“Masyarakat adat tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memiliki kewajiban spiritual terhadap lanskapnya,” kata Yulia.
Banyak komunitas adat di Papua memandang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya. Praktik seperti sasi menunjukkan bagaimana masyarakat mengatur pemanfaatan alam dengan prinsip penghormatan terhadap ekosistem.
Papua juga termasuk salah satu wilayah dengan keanekaragaman biokultural tertinggi di dunia, sejajar dengan Amazon Basin dan Afrika Tengah.
Namun kebijakan pembangunan modern sering memposisikan Papua sebagai frontier ekonomi—wilayah yang dianggap siap dibuka untuk investasi besar.
Padahal masyarakat adat telah mengelola wilayah tersebut selama berabad-abad.
Tiga Lapisan Kehancuran
Penelitian tentang ekspansi proyek besar di wilayah adat menunjukkan tiga bentuk kerusakan yang sering muncul bersamaan.
Pertama, ekosida, yaitu kehancuran ekosistem dalam skala luas.
Kedua, etnosida, yakni hilangnya budaya masyarakat adat akibat perubahan lanskap.
Ketiga, epistemisida, yaitu hilangnya sistem pengetahuan lokal.
Ketika hutan hilang, bukan hanya pohon yang tumbang. Pengetahuan tentang tanaman obat, pola migrasi satwa, hingga ritme musim juga ikut menghilang.
Revisi Tata Ruang yang Dipersoalkan
Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Selatan yang berlangsung cepat dan minim partisipasi publik.
Analisis dokumen menunjukkan rencana pelepasan kawasan hutan seluas 543.575 hektar serta penurunan fungsi hutan sekitar 137.872 hektar. Secara keseluruhan, sekitar 695.315 hektar hutan alam berpotensi hilang atau rusak.
Selain itu, sedikitnya 49 wilayah masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat berpotensi terdampak langsung.
Amalya Reza Oktaviani dari Trend Asia menilai proyek bioenergi skala besar berisiko mengorbankan hutan Papua demi komoditas ekspor.
“Hutan alam Papua Selatan dikorbankan bukan untuk ketahanan pangan dan energi nasional, tetapi untuk kepentingan ekspor,” katanya.
Wahyu A. Perdana dari Pantau Gambut juga mengingatkan bahwa proyek food estate di lahan gambut sebelumnya telah meningkatkan risiko kebakaran hutan dan banjir.
“Yang terjadi bukan pembangunan, tetapi reproduksi krisis ekologis,” ujarnya.
Persimpangan Masa Depan Papua
Merauke kini berada di persimpangan sejarah.
Pemerintah berbicara tentang ketahanan pangan dan kemandirian energi nasional. Sementara itu, masyarakat adat berusaha mempertahankan hutan yang menopang kehidupan mereka selama berabad-abad.
Perdebatan ini tidak lagi sekadar soal produksi pangan.
Yang benar-benar dipertaruhkan adalah masa depan hutan Papua serta cara Indonesia menentukan hubungan antara pembangunan, alam, dan manusia. @dimas
