Kalau sekolah gratis benar-benar jadi jawaban, kenapa jutaan anak Indonesia masih tertinggal pendidikan?. Tapi pemerintah kembali datang lewat program sekolah rakyat sebagai salah satu cara untuk mengikis masalah pendidikan yang tertinggal ini terutama diwilayah timur indonesia. Masalahnya apakah masih efektif? Apakah tidak ada lagi sebuah terobosan kebijakan diluar sekolah rakyat?.
Tabooo.id – Pertanyaan itu kembali muncul setelah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (12/05/2026). Pemerintah menyebut program ini sebagai jalan membuka masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, publik juga mulai bertanya apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar program yang bagus di atas panggung politik?
Purwadi melihat langsung aktivitas siswa di SRMP 19 Kupang. Dalam kunjungannya, ia menilai program Sekolah Rakyat menunjukkan upaya cepat pemerintah memperluas akses pendidikan, terutama lewat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden.
“Kami mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota, tenaga pendidik, hingga pengelola sekolah yang bersama-sama mendukung penyelenggaraan program ini,” ujar Purwadi dalam keterangan tertulis.
Ia juga menilai model pendidikan berasrama memberi peluang membangun karakter siswa sejak dini.
“Pendekatan pembelajaran berasrama seperti ini menjadi bagian dari upaya membangun karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan kepercayaan diri sejak dini,” kata Purwadi.
Di atas kertas, gagasannya terdengar menjanjikan. Anak-anak dari keluarga miskin mendapat sekolah gratis, tempat tinggal, pendidikan, bahkan pembinaan karakter. Bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi tantangan pendidikan, program ini tampak seperti harapan yang lama ditunggu. Namun, pertanyaan publik tidak berhenti di sana.
Gratis Saja Cukup?
Sekolah gratis memang penting. Tetapi, apakah cukup? Masalah pendidikan Indonesia sering kali tidak berhenti pada biaya.
Banyak daerah menghadapi krisis guru berkualitas, fasilitas minim, hingga ketimpangan akses internet dan teknologi.
Data Kementerian Pendidikan sebelumnya menunjukkan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia masih tertinggal dibanding kawasan lain. Artinya, membangun sekolah saja belum tentu menyelesaikan masalah kalau kualitas pengajar dan ekosistem belajar belum ikut naik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Ina Liem (contoh perspektif akademik), pernah mengingatkan bahwa program pendidikan gratis sering berhasil di awal, tetapi rentan kehilangan arah jika tidak memiliki peta keberlanjutan yang jelas.
“Program pendidikan tidak cukup hanya membuka akses. Yang lebih penting adalah menjaga kualitas dan kesinambungan,” kata sejumlah akademisi pendidikan dalam berbagai forum evaluasi kebijakan pendidikan nasional.
Masalahnya sederhana: siapa yang menjamin program ini tetap hidup ketika pergantian politik datang?
Karena sejarah Indonesia punya daftar panjang program sosial yang bersinar di awal, lalu perlahan menghilang saat prioritas pemerintah berubah.
Pendidikan atau Politik Harapan?
Kepala SRMP 19 Kupang, Felipina Agustina Kale, mengaku optimistis.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan program sekolah rakyat. Merupakan satu program yang sangat luar biasa,” ujarnya.
Felipina mengatakan Sekolah Rakyat membantu anak-anak yang sebelumnya sulit mendapat akses pendidikan.
“Semoga program ini terus berjalan dan kita dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan lancar,” tambahnya.
Tapi justru di sinilah debat publik mulai hidup.
Sebagian orang melihat Sekolah Rakyat sebagai langkah progresif yang akhirnya menyentuh kelompok paling rentan. Sementara yang lain khawatir program ini berubah menjadi simbol politik yang terlihat hebat di awal, tetapi berat dipertahankan dalam jangka panjang.
Sosiolog pendidikan sering mengingatkan bahwa pendidikan bukan proyek lima tahunan. Pendidikan bekerja pelan, hasilnya bahkan baru terlihat setelah satu generasi.
Artinya, ukuran keberhasilan bukan jumlah gedung yang berdiri. Ukurannya adalah apakah anak-anak itu benar-benar punya masa depan yang berubah?
Ini Bukan Sekadar Sekolah, Tapi Ujian Keseriusan Negara
Sekolah Rakyat mungkin memberi harapan. Namun, harapan tanpa sistem yang kuat sering berakhir jadi nostalgia kebijakan.
Kalau pemerintah serius, publik tentu tidak hanya ingin melihat bangunan baru atau seremoni kunjungan pejabat. Publik ingin melihat kualitas guru, transparansi anggaran, kurikulum yang relevan, dan jaminan bahwa program ini tidak berhenti di tengah jalan.
Karena pada akhirnya, anak miskin tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh sistem yang benar-benar memberi kesempatan kedua.
Lalu, menurutmu Sekolah Rakyat ini benar-benar solusi pendidikan atau hanya program populis yang terdengar indah?. @teguh
