Di banyak sudut Nusa Tenggara Timur (NTT), sekolah tidak selalu terasa dekat dengan mimpi. Bagi sebagian anak, ruang kelas justru tampak seperti kemewahan yang sulit disentuh. Disinilah kehadiran sekolah rakyat diperlukan bahkan dipertaruhkan.
Tabooo.id – Pagi datang lebih cepat bagi mereka. Sebelum matahari muncul, sebagian anak harus berjalan jauh menuju sekolah. Sebagian lain membantu orang tua di ladang atau pasar. Tidak sedikit pula yang akhirnya berhenti belajar karena hidup terlalu mahal untuk sekadar mengejar cita-cita. Di tengah kenyataan itu, negara datang membawa sebuah nama besar yaitu, Sekolah Rakyat.
Pertanyaannya terdengar sederhana, tetapi jawabannya rumit bisakah pendidikan gratis benar-benar memutus rantai kemiskinan, atau ini hanya harapan yang kembali diuji waktu?
Negara Datang, Harapan Muncul
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang pada Selasa, 12/05/2026.
Dalam kunjungan itu, Purwadi melihat sekolah berbasis asrama tersebut sebagai bentuk nyata pembukaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden di bidang pendidikan bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi kelompok rentan, terutama di wilayah dengan tantangan sosial-ekonomi tinggi seperti NTT.
“Kami mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota, tenaga pendidik, hingga pengelola sekolah yang bersama-sama mendukung penyelenggaraan program ini,” ujar Purwadi dalam keterangan tertulis.
Purwadi menilai pendekatan pendidikan berasrama tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik. Model itu juga dirancang untuk membentuk karakter, kedisiplinan, rasa percaya diri, serta kemandirian siswa sejak dini.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program ini bukan hanya jumlah sekolah yang dibangun, tetapi seberapa besar harapan dan masa depan yang dapat dibuka bagi anak-anak Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu terdengar menjanjikan. Namun, realitas hidup di NTT sering kali jauh lebih keras daripada optimisme di atas podium.
Ketimpangan Pendidikan yang Belum Selesai
NTT sudah lama menghadapi persoalan yang sama kemiskinan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, hingga akses belajar yang belum merata.
Bagi banyak keluarga, biaya pendidikan bukan hanya soal uang sekolah. Ongkos perjalanan, kebutuhan makan, seragam, hingga hilangnya tenaga kerja keluarga sering menjadi alasan anak akhirnya meninggalkan bangku belajar.
Di sejumlah desa, sekolah kadang terasa terlalu jauh, sementara kebutuhan hidup terlalu dekat.
Guru Besar Sosiologi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Suyanto, pernah menjelaskan bahwa kemiskinan sering menciptakan jebakan antargenerasi.
Anak-anak dari keluarga miskin berpotensi tetap hidup dalam keterbatasan ketika akses pendidikan mereka minim atau kualitas pembelajarannya rendah.
Menurutnya, pendidikan memang dapat menjadi alat paling kuat untuk memutus rantai kemiskinan. Namun hasil itu hanya muncul jika negara menjaga kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan program.
“Kalau pendidikan hanya hadir secara simbolik, dampaknya tidak akan besar. Negara harus memastikan akses, kualitas, dan keberlanjutan,” ujarnya dalam berbagai kajian pendidikan nasional.
Masalahnya, Indonesia punya sejarah panjang program pendidikan yang terlihat menjanjikan di awal, tetapi kehilangan tenaga di tengah jalan.
Sekolah Gratis Belum Tentu Menang Melawan Kemiskinan
Kepala SRMP 19 Kupang, Felipina Agustina Kale, menyebut Sekolah Rakyat telah membuka peluang bagi anak-anak yang sebelumnya sulit menjangkau pendidikan layak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan program sekolah rakyat. Merupakan satu program yang sangat luar biasa,” katanya.
Felipina berharap program tersebut tidak berhenti sebagai proyek sesaat.
“Semoga program ini terus berjalan dan kita dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan lancar,” ucapnya.
Harapan itu terlihat sederhana, tetapi justru menjadi inti persoalan.
Keberlanjutan menentukan apakah program ini benar-benar mengubah hidup atau sekadar menghadirkan optimisme sementara.
Ekonom dan pengamat pendidikan Rhenald Kasali pernah menilai bahwa pendidikan hanya menjadi tangga sosial jika kualitas belajar terjaga dan peluang setelah lulus tersedia.
Tanpa itu, sekolah bisa menghasilkan lulusan yang tetap kesulitan keluar dari lingkaran ekonomi yang sama.
Ironisnya, banyak anak di wilayah tertinggal tidak berhenti sekolah karena malas atau tidak mampu belajar. Hidup sering datang terlalu cepat dan memaksa mimpi mundur.
Ini Bukan Sekadar Sekolah Gratis
Di atas kertas, Sekolah Rakyat terlihat menjanjikan. Pendidikan gratis, sistem berasrama, dan sasaran yang jelas bagi keluarga kurang mampu menjadi fondasi kuat program ini.
Namun pertanyaan paling besar justru muncul setelah gedung berdiri apakah negara benar-benar hadir, atau hanya mampir membawa harapan?
Sosiolog Robertus Robet pernah mengingatkan bahwa banyak kebijakan sosial gagal karena terlalu fokus membangun program, tetapi lupa menciptakan ekosistem pendukung.
Sekolah bisa berdiri megah. Namun kualitas guru, dukungan keluarga, akses ekonomi, dan peluang kerja tetap menentukan hasil akhirnya.
Di titik inilah Sekolah Rakyat menghadapi ujian paling berat. Program ini tidak hanya diuji dari jumlah bangunan atau siswa yang masuk. Masa depan anak-anak itulah ukuran sebenarnya.
Karena bagi sebagian anak miskin di NTT, sekolah bukan sekadar tempat belajar. Sering kali, sekolah menjadi satu-satunya jalan untuk melawan nasib.
Lalu pertanyaan besarnya tetap sama Kali ini, apakah negara benar-benar datang untuk tinggal?. @teguh
