Malam itu kampus di Mataram belum benar-benar ramai. Mahasiswa baru menyiapkan layar ketika suasana berubah mendadak. Petugas keamanan mengawasi proyektor, pihak kampus menghentikan pemutaran film, lalu ruang diskusi mengecil sebelum percakapan benar-benar dimulai. ada satu pertanyaaan yang timbul dibenak kita semua yaitu, kenapa kritik soal papua selalu jadi ruang sensistif?.
Tabooo.id – Kenapa kritik soal papua selalu jadi ruang sensistif?. Pertanyaannya sederhana, tetapi mengusik kenapa setiap cerita tentang Papua hampir selalu hadir bersama rasa waswas?
Film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita sebenarnya hanya sebuah karya visual. Namun polemik penghentian nonton bareng di sejumlah kampus mengubah isu ini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Perdebatan itu menyentuh ruang paling sensitif dalam demokrasi Indonesia siapa yang boleh menceritakan Papua, dan siapa yang menentukan batas kritik.
Pemerintah Membantah Ada Pelarangan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan pemutaran film tersebut. Menurutnya, Universitas Mataram dan UIN Mataram menghentikan nobar karena alasan administratif, bukan arahan negara.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” kata Yusril.
Ucapan itu memang terdengar menenangkan. Namun fakta di lapangan memunculkan pertanyaan lain jika pemerintah tidak melarang, kenapa ruang diskusi justru mengecil saat topik Papua muncul?
Indonesia punya pola yang cukup unik. Kadang rasa takut muncul bahkan sebelum larangan resmi hadir.
Alasan Administratif atau Sensor yang Lebih Halus?
Di atas kertas, alasan administratif terdengar masuk akal. Kampus punya aturan. Penyelenggara kegiatan harus memenuhi prosedur.
Namun sejarah memperlihatkan pola yang berulang. Banyak forum tentang Papua berhenti di tengah jalan karena izin belum lengkap, keamanan dianggap rawan, atau prosedur kampus belum terpenuhi.
Publik akhirnya mulai bertanya apakah standar itu berlaku untuk semua isu, atau hanya aktif ketika Papua masuk ruang diskusi?
Sensitivitas biasanya meningkat ketika pembahasan menyentuh konflik agraria, hak ulayat, operasi keamanan, atau kritik terhadap pembangunan negara.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahkan menilai penghentian pemutaran film mengancam kebebasan berekspresi. Menurut mereka, negara semestinya menjaga ruang dialog publik, bukan mempersempitnya.
Pada titik ini, persoalannya tidak lagi berhenti di film dokumenter. Yang mulai terasa sempit justru ruang aman untuk berpikir.
Papua dan Perebutan Cerita Besar
Film Pesta Babi mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Dokumenter itu menyoroti pembukaan lahan, perubahan lingkungan, dan potensi hilangnya hak masyarakat adat. Pemerintah melihat cerita berbeda.
Yusril menolak istilah “kolonialisme modern”. Ia menegaskan Papua merupakan bagian integral NKRI dan pembangunan berlangsung demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, sebagian aktivis dan masyarakat adat memandang proyek besar dengan rasa khawatir. Mereka melihat pembangunan dapat menggeser ruang hidup masyarakat lokal serta mempersempit hak atas tanah. Akhirnya, publik menyaksikan dua narasi besar saling berhadapan.
Di satu sisi, negara berbicara tentang pertumbuhan dan ketahanan pangan. Di sisi lain, warga lokal berbicara tentang tanah, identitas, dan rasa kehilangan.
Istilah “kolonialisme” kemudian menjadi titik ledak. Kata itu bukan sekadar kritik biasa. Ia membawa tuduhan moral sekaligus pertanyaan besar tentang relasi kuasa negara terhadap Papua.
Pengamat sosial politik Prof. Sam’un Jaja Raharja mengingatkan publik agar membaca film dokumenter secara kritis. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kritik, tetapi masyarakat juga perlu memahami kompleksitas Papua secara utuh.
Tetapi satu pertanyaan sulit belum benar-benar hilang. Kalau narasi pembangunan begitu kuat, kenapa kritik sering terasa mengancam?
Kampus dan Ruang Dialog yang Mulai Rapuh
Sejak lama, kampus dikenal sebagai tempat orang menguji gagasan. Mahasiswa belajar membantah, menyusun argumen, lalu memperdebatkan ide tanpa rasa takut.
Kini sebagian mahasiswa mulai bertanya ulang: apakah ruang itu masih benar-benar aman?
Penghentian nobar di beberapa universitas membuat fungsi kampus ikut diperdebatkan. Sebab jika topik Papua saja terasa rumit, bagaimana ruang akademik bisa mengajarkan keberanian berpikir?
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR akan meminta penjelasan dari pihak terkait. Ia juga mengakui isi dan judul film memunculkan sensitivitas di masyarakat.
Ironisnya, semakin banyak ruang diskusi dibatasi, semakin besar rasa penasaran publik.
Sejarah bahkan berkali-kali menunjukkan pola yang sama orang justru semakin ingin melihat sesuatu ketika pihak tertentu mencoba menghentikannya.
Siapa yang Berhak Menulis Cerita Papua?
Mari bicara jujur. Persoalan ini tidak berhenti pada layar kampus atau izin ruangan. Polemik ini juga melampaui urusan film dokumenter dan judul yang terasa provokatif.
Lapisan terdalamnya jauh lebih besar siapa yang berhak membentuk cerita tentang Papua? Pemerintah membawa narasi pembangunan. Aktivis menyoroti luka sosial dan pelanggaran.
Masyarakat adat menyimpan pengalaman hidup yang tak selalu masuk laporan resmi. Sineas mencoba menerjemahkan keresahan itu lewat kamera.
Di tengah tarik-ulur tersebut, mahasiswa sebenarnya meminta sesuatu yang sederhana hak untuk bertanya tanpa tekanan.
Demokrasi tidak tumbuh dari kesepakatan yang sunyi. Demokrasi hidup ketika orang berani membawa gagasan ke ruang debat.
Jika sebuah film dokumenter saja memicu kegelisahan besar, mungkin persoalannya bukan semata isi film.
Barangkali kita sedang melihat satu hal yang lebih jujur betapa sulitnya Indonesia merasa tenang ketika Papua mulai berbicara dengan suara yang berbeda.
Narasi yang kuat biasanya tidak takut diuji. Justru cerita yang rapuh paling sering panik pada layar kecil di halaman kampus. @teguh
