Gerakan mahasiswa 1998 sering dibaca sebagai sejarah politik. Padahal, di balik tuntutan reformasi, ada pola sosial yang lebih dalam, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem lama. Dari kampus, jalanan, hingga gedung DPR/MPR, mahasiswa tidak hanya menuntut perubahan kekuasaan, tetapi juga membuka cara baru masyarakat melawan.
Tabooo.id – Saat membicarakan 1998, banyak orang langsung mengingat mahasiswa, gedung DPR/MPR, dan tuntutan Soeharto mundur. Namun, kalau kita melihatnya lebih dalam, gerakan itu bukan cuma cerita tentang anak muda turun ke jalan. Momen itu menandai runtuhnya kepercayaan masyarakat pada cara lama negara mengatur hidup mereka.
Dari Kampus yang Menghadapi Pembungkaman
Gerakan mahasiswa 1998 tidak muncul tiba-tiba.
Ia lahir dari akumulasi panjang. Selama Orde Baru, pemerintah menekan kehidupan politik kampus lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK.
Kebijakan itu membatasi ruang gerak mahasiswa secara formal. Namun, justru dari tekanan itulah muncul kelompok diskusi bawah tanah, pers mahasiswa, dan jaringan kritis yang bergerak pelan di luar panggung resmi.
Masalahnya, kekuasaan sering lupa satu hal.
Semakin penguasa menekan suara rakyat, semakin kuat pula dorongan untuk mencari jalan keluar.
Ketika krisis moneter meledak pada akhir 1997, kemarahan publik tidak lagi berhenti sebagai keluhan ekonomi. Harga naik. Hidup makin berat. Kepercayaan runtuh. Dari situ, mahasiswa mulai bergerak dari “aksi keprihatinan” menuju tuntutan politik yang lebih tajam.
Ini bukan sekadar demo mahasiswa.
Ini pola sosial ketika masyarakat mulai sadar bahwa masalah hidup mereka bukan cuma harga beras, rupiah, atau krisis ekonomi. Masalahnya ada pada sistem yang terlalu lama menutup suara publik.
Reformasi atau Revolusi?
Narasi populer sering menyebut 1998 sebagai gerakan reformasi. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi itu juga belum utuh.
Perbedaan ini penting.
Sebab, dari sini terlihat bahwa gerakan 1998 bukan satu suara tunggal. Ada mahasiswa yang ingin Soeharto mundur. Tapi ada juga yang melihat mundurnya Soeharto belum cukup.
Bagi kelompok radikal, masalahnya bukan hanya satu orang di puncak kekuasaan. Masalahnya adalah struktur yang membuat kekuasaan itu bisa bertahan begitu lama.
Ia menunjukkan bagaimana masyarakat bisa terbelah antara keinginan “memperbaiki sistem” dan dorongan “mengganti sistem”.
Ketika Gerakan Moral Berubah Jadi Gerakan Politik
Pada awalnya, banyak aksi mahasiswa memakai bahasa gerakan moral. Mereka bicara tentang penderitaan rakyat, krisis ekonomi, dan keadilan.
Namun, represi aparat dan sikap rezim yang tetap bertahan membuat gerakan itu bergeser. Mahasiswa tidak lagi cukup hanya menyampaikan kritik moral. Mereka mulai bergerak sebagai kekuatan politik. Dalam fase ini, istilah “Reformasi Total” makin sering muncul. Bagi kelompok garis keras, istilah itu bahkan menjadi cara lain untuk menyebut revolusi.
Ini pola yang sering berulang dalam masyarakat.
Awalnya orang hanya ingin didengar. Lalu mereka ingin dijawab. Tapi ketika negara terus menutup telinga, tuntutan berubah menjadi lebih keras.
Masyarakat jarang langsung radikal sejak awal. Biasanya, kekuasaan yang keras kepala ikut mendorong radikalisasi itu.
Rakyat tidak selalu lahir sebagai lawan, kadang negara sendiri yang mendidik mereka menjadi lawan.
Forkot, Famred, PRD, dan Masyarakat yang Tidak Lagi Percaya Elit
Gerakan 1998 juga memperlihatkan satu pola penting, krisis kepercayaan terhadap elit.
Organisasi seperti Forkot, Famred, dan PRD tidak hanya menuntut Soeharto mundur. Mereka juga menolak kompromi dengan elit politik lama. Bahkan, beberapa kelompok menuntut pembubaran DPR/MPR hasil Pemilu 1997 karena mereka menilai lembaga itu tidak memiliki legitimasi rakyat. Mereka memilih jalur ekstra-parlementer, yaitu perjuangan di luar lembaga formal negara.
Dari sini terlihat bahwa masyarakat tidak hanya marah kepada penguasa.
Mereka juga curiga pada lembaga yang seharusnya mewakili mereka.
Saat masyarakat tidak lagi percaya pada DPR/MPR, jalanan berubah menjadi ruang politik. Anggapan bahwa penguasa mengendalikan hukum membuat massa mencari bentuk keadilan lain. Sementara itu, banyak kelompok menilai pemilu tidak cukup mewakili rakyat, sehingga gagasan tentang komite rakyat dan dewan rakyat mulai muncul.
Ini bukan sekadar romantisme demonstrasi. Ini tanda bahwa masyarakat mulai mencari saluran baru karena mereka menilai saluran lama sudah gagal.
Slogan Jalanan Bukan Cuma Emosi
Tuntutan seperti “Cabut Dwifungsi ABRI Total”, “Adili Soeharto dengan Pengadilan Rakyat”, dan “Bubarkan DPR/MPR” menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa ingin perubahan yang jauh melampaui reformasi administratif.
Artinya, bahasa publik sudah berubah.
Masyarakat tidak lagi hanya meminta belas kasihan negara. Mereka mulai menuntut kedaulatan.
Dan ketika kata “rakyat” muncul terus-menerus dalam slogan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa legitimasi mulai bergeser. Legitimasi mulai bergeser, dari negara ke warga, dari elite ke massa, dari ruang resmi menuju jalanan.
Kenapa Gagasan Dewan Rakyat Penting?
Salah satu bagian paling menarikadalah munculnya gagasan Komite Rakyat Indonesia dan Dewan Rakyat.
Kelompok radikal menilai transisi konstitusional berisiko memberi ruang bagi sisa Orde Baru untuk kembali berkonsolidasi. Karena itu, mereka mengusulkan bentuk pemerintahan transisi di luar kerangka lama, seperti Komite Rakyat Indonesia (KRI) atau Dewan Rakyat.
Forkot membayangkan KRI sebagai badan transisi yang mengambil alih kekuasaan dari Habibie dan menyiapkan pemilu yang benar-benar jujur. Sementara itu, PRD mendorong Dewan Rakyat sebagai struktur dari bawah, dengan basis buruh, petani, dan mahasiswa.
Di titik ini, gerakan mahasiswa tidak lagi sekadar menolak.
Mereka mulai membayangkan bentuk kekuasaan alternatif.
Itulah yang membuat 1998 penting untuk dibaca sebagai pola sosial. Saat kepercayaan publik runtuh, masyarakat tidak hanya bertanya “siapa pemimpinnya?”. Mereka mulai bertanya “sistem seperti apa yang pantas menggantikannya?”.
Semanggi dan Benturan Dua Cara Melihat Negara
Puncak pertentangan itu terlihat dalam penolakan terhadap Sidang Istimewa MPR 1998.
Bagi kelompok revolusioner, SI MPR bukan jalan keluar. Mereka melihat SI MPR sebagai cara rezim Habibie mencari legitimasi melalui lembaga yang masih mereka anggap bagian dari kekuatan lama. Mobilisasi massa pun bergerak untuk menolak SI MPR dan menuntut pemerintahan transisi.
Bentrokan di sekitar Jembatan Semanggi kemudian menjadi simbol keras dari pertarungan itu.
Di satu sisi, negara ingin menjaga transisi lewat jalur formal. Di sisi lain, mahasiswa menilai, struktur lama masih mengendalikan jalur formal .
Benturan itu bukan hanya bentrokan fisik antara mahasiswa dan aparat.
Itu benturan antara dua cara melihat negara.
Apakah negara cukup diperbaiki dari dalam? Atau harus ditekan dari luar sampai struktur lamanya runtuh?
Warisan Sosial 1998 yang Belum Selesai
Kenapa ini penting hari ini?
Karena pola 1998 belum benar-benar hilang.
Saat masyarakat merasa lembaga resmi tidak mendengar suara publik, jalanan kembali menjadi ruang ekspresi. Hukum yang dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas membuat publik mencari bahasa perlawanan. Sementara itu, elit yang terlihat sibuk menyelamatkan diri justru membuat kepercayaan masyarakat semakin menipis.
Bedanya, hari ini jalanan tidak selalu berbentuk demonstrasi fisik.
Kadang ia muncul sebagai tagar. Di lain waktu, ia bergerak sebagai boikot. Bisa juga ia meledak sebagai kemarahan digital, lalu berubah menjadi gelombang opini yang sulit dikendalikan.
Namun polanya sama: ketika saluran formal dianggap buntu, masyarakat akan menciptakan saluran sendiri.
Dan itulah pelajaran sosial paling penting dari 1998.
Gerakan mahasiswa bukan hanya tentang siapa yang turun ke jalan. Ia tentang kapan masyarakat mulai merasa bahwa diam sudah tidak lagi masuk akal.
Pola Lama yang Terus Berulang
1998 sering diperlakukan sebagai arsip. Diperingati, dikutip, lalu disimpan lagi.
Padahal, 1998 adalah cermin.
Ia menunjukkan bahwa masyarakat bisa terlihat patuh selama bertahun-tahun, lalu berubah cepat ketika tekanan sudah melewati batas. Ia juga menunjukkan bahwa kekuasaan bisa tampak kuat dari luar, tapi rapuh ketika legitimasi sosialnya runtuh.
Jadi, kalau hari ini ada anak muda yang kritis, warga yang marah, atau publik yang makin tidak percaya pada lembaga, jangan buru-buru menyebut mereka berlebihan.
Mungkin mereka sedang membaca sesuatu yang tidak mau dilihat kekuasaan.
Karena sejarah 1998 mengajarkan satu hal: masyarakat tidak meledak karena satu kejadian. Masyarakat meledak karena terlalu lama diminta diam.
Pelajaran yang Belum Selesai
Mahasiswa 1998 tidak hanya meninggalkan cerita tentang keberanian.
Mereka meninggalkan pola.
Bahwa ketika negara menutup ruang, masyarakat mencari celah. Ketika suara dibungkam, pikiran bergerak di bawah tanah. Dan ketika krisis bertemu kemarahan, gerakan moral bisa berubah menjadi tuntutan politik.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah 1998 sudah selesai.
Pertanyaannya: kalau pola yang sama muncul lagi hari ini, apakah kita cukup jujur untuk mengenalinya?
Masalahnya bukan masyarakat terlalu sering melawan. Masalahnya, kekuasaan terlalu sering membuat orang merasa tidak punya jalan lain. @tabooo
