Tabooo.id: Talk – Tebak deh ribuan jiwa terdampak bencana, tapi ada pihak yang ingin media diam. Bayangkan banjir dan longsor meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, ribuan rumah hancur, jalan terputus, nyawa melayang namun ada suara dari atas yang bilang, “Eh, jangan ekspose kekurangan kami, ya.” Serius, ini kayak minta jurnalis mingkem, sementara publik haus informasi.
Pers itu seperti cermin realitas. Ia memantulkan kejadian hari ini, lengkap dengan konteksnya. Kebenaran jurnalistik memang nggak absolut ia bisa diperbaiki, diupdate, atau dikurangi seiring proses investigasi. Tapi, tanpa pers yang bebas dan kritis, siapa yang bakal memotret kesalahan sistem, mengingatkan pemerintah, atau sekadar bilang ke publik, “Eh, ini ada yang salah, loh!”?
Jurnalis di Lapangan vs “Imbauan” Atasan
Seorang petinggi TNI meminta media agar tidak mengekspose kekurangan penanganan bencana. Di hari yang sama, anggota kabinet mengingatkan influencer untuk menyampaikan opini publik secara bertanggung jawab. Kedengarannya hampir sama, tapi realitanya langit dan bumi. Media massa wajib memverifikasi informasi, menyajikan fakta, dan mengontrol kekuasaan. Influencer? Boleh berpendapat, tapi tidak terikat sistem kerja jurnalistik. Kalau mereka salah, tinggal debat di kolom komentar. Kalau media salah? Kredibilitas dan kepercayaan publik ikut taruhannya.
Di lapangan, wartawan menangis melihat puing dan penderitaan, lalu melaporkan secara jujur. Tapi laporan itu di-take down karena dianggap “rentan memicu framing negatif.” Jadi, siapa yang sebenarnya mewakili publik? Tentu saja pers. Mereka tidak bekerja untuk TNI, BNPB, atau pemerintah daerah. Mereka bekerja untuk masyarakat untuk memastikan suara rakyat terdengar, termasuk ketika pemerintah belum sepenuhnya siap atau telat merespons.
Kritik Itu Sehat, Bukan Ancaman
Saya teringat kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, dua pekan sebelum bencana “Jurnalisnya mingkem semua, akibatnya ekonomi kita susah.” Oke, agak dramatis, tapi intinya jelas pers harus berani menyampaikan kritik. Tanpa kontrol itu, keputusan publik bisa salah arah. Di bencana Sumatera, kritik pers bahkan bisa menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerugian.
Bayangkan, jembatan putus, sekolah hancur, rumah tenggelam kalau media diam, siapa yang akan menuntut pertanggungjawaban dan mempercepat proses rehabilitasi? Pers yang bebas dan aktif memaksa pemerintah bertindak lebih cepat, lebih tepat, dan transparan.
Perspektif Pemerintah dan Tantangan Lapangan
Pemerintah tentu punya alasan. Mereka bilang, “Kami sudah merespons sejak hari pertama!” Tapi kenyataan di lapangan? Tiga pekan berlalu, korban masih belum merasa tertangani sepenuhnya, dan 27 kabupaten masih memperpanjang status tanggap darurat. Dana Rp 60 triliun sudah tersedia, tapi pengelolaan proyek raksasa dari hunian sementara, pembangunan rumah tetap, hingga rekonstruksi jembatan masih memerlukan kontrol ketat. Tanpa informasi terus-menerus dari pers, prioritas bisa salah sasaran, dan keputusan politik bisa jauh dari realitas.
Pers Bebas : Pilar Demokrasi
Danny Schechter menulis dalam The Death of Media and The Fight to Save Democracy tentang pentingnya pers yang bebas, akurat, dan bertanggung jawab. Paus Yohanes Paulus II bahkan menekankan bahwa media harus menjadi alat keadilan dan solidaritas, bukan sekadar hiburan atau propaganda. Jadi, ketika pers di Sumatera melaporkan bencana dengan objektivitas bercampur emosi lapangan, itu bukan sensasi murahan. Itu panggilan etis untuk memastikan pemerintah tetap pada jalurnya.
Pers yang bebas mampu menjadi wakil publik, memastikan setiap kebijakan yang dibuat relevan, efektif, dan manusiawi. Ia menegakkan prinsip cover both side, memberi ruang bagi pemerintah atau aparat untuk menjawab, tapi tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Refleksi Tabooo
Kalau kamu tanya Tabooo, pers harus tetap berjalan. Mingkem itu mudah, tapi bahaya. Tanpa kritik jurnalis, demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya. Bencana tidak hanya soal alam, tapi juga soal tata kelola, keputusan politik, dan empati. Media yang terkurung akan membuat masyarakat seperti buta, sementara mereka yang di lapangan menanggung risiko, trauma, dan ketidakpastian.
Pers harus tetap bersuara, tidak takut, tapi juga tetap etis dan faktual. Kritik itu bukan musuh pemerintah; kritik adalah bahan bakar reformasi, pengingat bahwa tanggung jawab publik lebih penting daripada citra instansi.
Lalu, Kamu di Kubu Mana?
Apakah kamu setuju pers harus bebas melaporkan apa adanya, termasuk kekurangan pemerintah? Atau kamu pikir demi ketertiban, sebaiknya informasi tertentu dikontrol? Di kafe ini, debatnya bisa panjang, tapi satu yang pasti demokrasi butuh suara yang berani dan jujur. Dan pers adalah salah satunya. @dimas
