Pembangunan tampak megah lewat angka pertumbuhan, gedung tinggi, dan proyek infrastruktur besar yang terus dipamerkan. Namun bagi banyak orang, kemajuan tidak selalu terasa di meja makan, biaya sekolah, atau akses kesehatan sehari-hari. Publik terus mendengar negara berbicara tentang investasi dan modernisasi, tetapi jutaan warga masih tetap berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Tabooo.id – Perdebatan tentang arah kebijakan publik kembali menguat di tengah kondisi sosial yang masih menyisakan banyak ketimpangan. Pemerintah terus mendorong proyek pembangunan dan simbol kemajuan. Namun persoalan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik belum menemukan jawaban yang utuh.
Banyak masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan negara. Sebab kemajuan tidak hanya bergantung pada kecepatan pembangunan kota, tetapi juga pada kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.
Masalahnya, banyak kebijakan lebih sibuk mengejar pencapaian besar yang mudah dipamerkan daripada memperkuat kebutuhan mendasar yang langsung dirasakan publik. Infrastruktur tumbuh cepat, tetapi akses pendidikan bermutu masih timpang. Teknologi berkembang pesat, tetapi banyak masyarakat belum siap menghadapi perubahan dunia kerja baru.
Di tengah situasi itu, kritik terhadap kabinet yang terlalu gemuk dan kompromi politik yang terlalu besar kembali muncul. Publik mulai melihat bahwa persoalan utama bukan hanya soal anggaran negara, melainkan soal siapa yang benar-benar menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
Kemajuan yang Tidak Selalu Terasa
Di banyak pidato politik, kata “kemajuan” terdengar begitu megah. Pemerintah membangun jalan tol, menjalankan kereta cepat, dan mendirikan gedung-gedung tinggi. Pemerintah juga terus memamerkan angka pertumbuhan ekonomi seperti trofi keberhasilan negara. Tetapi pada saat yang sama, sebagian rakyat masih bertanya sederhana: mengapa hidup tetap terasa berat?
Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa. Namun justru di situlah inti persoalannya. Ketika jutaan orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak, negara perlu kembali bertanya: pembangunan ini sebenarnya berpihak kepada siapa?
Pancasila sebenarnya sudah memberi arah yang jelas. Keadilan sosial bukan sekadar hiasan pidato kenegaraan. Nilai itu menuntut kekuasaan bekerja untuk sebanyak mungkin rakyat, bukan hanya menciptakan simbol kemajuan bagi sebagian kecil kelompok.
Namun politik modern sering mengukur keberhasilan dari sesuatu yang tampak megah di kamera. Pemerintah lebih mudah memamerkan proyek infrastruktur daripada memperbaiki kualitas sekolah di desa. Publik lebih sering mendengar statistik pertumbuhan daripada cerita guru honorer yang hidup pas-pasan. Negara akhirnya sibuk membangun citra kemajuan, sementara banyak warga masih sibuk bertahan hidup.
Ketika Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Pandangan Romo Franz Magnis-Suseno tentang keberpihakan kembali terasa relevan. Ia menekankan pentingnya cara berpikir yang berpihak pada rakyat kecil. Gagasan itu bukan soal ideologi kiri atau kanan, melainkan soal keberanian menempatkan kemanusiaan sebagai pusat kebijakan.
Ukuran negara yang sehat bukan hanya soal seberapa cepat kereta melaju atau seberapa tinggi gedung berdiri. Negara yang sehat memudahkan rakyat mendapatkan makan, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan rasa aman dalam kehidupan mereka.
Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar itu. Pendidikan belum merata. Banyak sekolah tertinggal dari perkembangan teknologi. Banyak guru belum menikmati kesejahteraan yang layak. Dunia kerja berubah cepat karena AI dan digitalisasi, tetapi sistem pendidikan bergerak jauh lebih lambat.
Ironisnya, politik justru lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan daripada memperbaiki stabilitas kehidupan rakyat. Elite mempertahankan jabatan, membangun koalisi, dan memperbesar kabinet. Namun keberpihakan terhadap publik sering terlihat kabur.
Kabinet Gemuk dan Arah Kebijakan
Pemerintah sebenarnya tidak perlu takut mengubah kebijakan yang gagal. Tidak ada aib ketika negara membatalkan keputusan yang tidak efektif. Justru keberanian mengoreksi arah pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mendengar kebutuhan rakyat.
Masalah muncul ketika kekuasaan terlalu gengsi mengakui kesalahan. Pemerintah kemudian memaksa publik menerima kebijakan yang jauh dari kebutuhan nyata masyarakat. Situasi itu membuat rakyat semakin sulit percaya bahwa negara benar-benar bekerja untuk mereka.
Di titik ini, publik mulai melihat perbedaan antara kabinet yang dibangun untuk bekerja dan kabinet yang dibangun demi kompromi politik. Semakin gemuk kekuasaan, semakin besar pula pertanyaan publik apakah semua ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk menjaga keseimbangan elite?
Ini bukan sekadar perdebatan tentang anggaran negara. Ini soal arah moral sebuah pemerintahan.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari slogan pembangunan. Mereka hidup dari harga bahan pokok yang terjangkau, sekolah yang layak, pekerjaan yang manusiawi, dan negara yang hadir bukan hanya saat kampanye.
Kekuasaan selalu memiliki dua pilihan menjadi alat pelayanan atau sekadar panggung kekuatan. Sejarah biasanya mengingat dengan jelas siapa yang benar-benar berpihak pada manusia.
“Negara yang terlalu sibuk terlihat maju kadang lupa memastikan rakyatnya benar-benar hidup layak.” @dimas
