Reformasi Polri kembali dipertanyakan ketika praktik “uang damai”, pungli, dan transaksi hukum masih dianggap nyata di tengah masyarakat. Benarkah masalahnya hanya oknum?
Tabooo.id – Reformasi Polri kembali masuk panggung. Lagi. Negara terus bicara soal perubahan kultur, integritas, hingga polisi humanis. Tapi di jalanan, masyarakat masih akrab dengan satu kalimat lama yang terasa tidak pernah pensiun “Bisa damai nggak, Pak?”
Ironisnya, kalimat itu justru terdengar lebih hidup dibanding slogan reformasi sendiri.
“Rahasia Umum” yang Semua Orang Sudah Tahu
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengakui budaya korupsi masih mengakar di tubuh kepolisian. Laporan mereka memuat daftar persoalan yang sebenarnya sudah lama beredar di tengah masyarakat pungutan liar dalam pelayanan, transaksi perkara, dugaan jual beli jabatan, hingga budaya setoran internal.
Publik tidak terkejut membaca itu. Banyak orang justru merasa negara baru mengakui sesuatu yang selama ini mereka alami sendiri.
Masalahnya pun terasa lebih besar daripada sekadar perilaku segelintir oknum. Sebab pola yang sama terus muncul dari proses rekrutmen sampai penyidikan. Situasi itu memunculkan pertanyaan yang makin sulit dihindari: apakah sistem memang membiarkan praktik seperti ini terus hidup?
Ketika Hukum Terasa Seperti Barang Premium
Di negeri yang mengaku menjunjung hukum, keadilan kadang terasa seperti layanan eksklusif. Proses bisa cepat kalau punya akses. Hukuman bisa ringan kalau punya uang. Sementara masyarakat kecil sering kali hanya membawa rasa takut saat berhadapan dengan aparat.
Pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Achmad Munjid, bahkan menilai hukum perlahan berubah menjadi instrumen transaksi. Semakin besar perkara dan semakin kuat elite yang terlibat, hukum justru makin kehilangan ketegasannya.
Ucapan itu terdengar pahit karena terlalu dekat dengan realitas sehari-hari.
Masyarakat juga terlalu sering menyaksikan pola yang sama berulang. Aparat tertangkap kasus, institusi menjanjikan evaluasi, lalu muncul slogan baru tentang reformasi. Namun beberapa bulan kemudian, kasus serupa kembali muncul seperti serial panjang yang tidak pernah benar-benar tamat.
Reformasi atau Sekadar Ganti Istilah?
Reformasi akhirnya terdengar seperti kata yang terus dipoles agar terlihat segar, sementara mesin lama masih bekerja dengan pola yang sama.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengingatkan bahwa perubahan kultur tidak akan berjalan tanpa perubahan struktur kekuasaan. Menurutnya, budaya lahir dari sistem yang membentuknya. Kalau sistem lama tetap bertahan, jargon perubahan hanya menjadi kosmetik institusional.
Bahasanya berubah. Perilakunya tetap sama.
Di titik itulah publik mulai lelah.
Masyarakat tidak membutuhkan slogan baru setiap kali skandal muncul. Publik hanya ingin hukum bekerja tanpa memilih dompet, jabatan, atau koneksi.
Karena ketika hukum masih bisa dinegosiasikan, orang miskin memang sering hanya kebagian takut.
Negara Sibuk Memperbaiki Citra, Publik Mencari Keadilan
Hari ini, negara tampak sibuk memperbaiki citra institusi. Tapi masyarakat justru menunggu keberanian yang lebih nyata membersihkan sistem sampai ke akarnya, bukan sekadar mengganti bahasa konferensi pers.
Sebab publik sudah terlalu lama hidup dalam ironi.
Semua orang diminta percaya pada hukum. Tapi terlalu banyak orang juga melihat hukum berubah arah ketika uang mulai bicara.
“Di negeri ini, kadang yang paling mahal bukan pengacara tapi akses menuju keadilan.” @dimas
