Polri pasca reformasi 1998 berdiri sebagai simbol perubahan besar dari institusi bercorak militeristik menuju kepolisian sipil yang diharapkan lebih profesional, independen, dan dekat dengan masyarakat. Namun setelah lebih dari dua dekade berjalan, transformasi itu belum sepenuhnya melahirkan wajah baru yang utuh. Di tengah berbagai upaya pembenahan kelembagaan, reformasi Polri justru menampilkan lapisan realitas yang kompleks antara institusi modern di atas kertas dan budaya kekuasaan yang masih bertahan di lapangan.
Tabooo.id – Di balik struktur reformasi yang terus diperbarui, sistem kepolisian hari ini memperlihatkan kenyataan yang lebih berlapis. Polri berdiri sebagai institusi modern yang menjalankan fungsi penegakan hukum di bawah negara. Namun di saat yang sama, berbagai kasus besar, polemik internal, dan tarik-menarik kepentingan politik membuka ruang abu-abu yang membuat wajah reformasi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan awal pasca 1999.
Dalam ruang kebijakan dan laporan evaluasi yang terus berjalan, para pemangku kepentingan terus mendorong perbaikan institusi kepolisian. Namun di lapangan, publik masih menyaksikan pola lama yang kembali muncul dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, krisis kepercayaan, hingga kasus yang melibatkan figur tinggi di tubuh kepolisian. Situasi ini menegaskan bahwa Polri pasca reformasi hari ini menampilkan dua wajah sekaligus: institusi reformasi di permukaan, dan sistem lama yang masih bekerja di dalamnya.
Dari Janji Reformasi ke Realitas yang Tak Pernah Tuntas
Reformasi yang mengubah wajah Polri pasca-1998 awalnya membawa harapan besar memisahkan kepolisian dari bayang-bayang militerisme dan membangun sistem penegakan hukum yang sipil, profesional, serta berpihak pada warga.
Negara menempatkan pemisahan itu sebagai simbol lahirnya era baru, di mana aparat tidak lagi berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pelindung masyarakat.
Namun setelah lebih dari dua dekade, realitas tidak sepenuhnya mengikuti desain awal reformasi.
Dari ABRI ke Polisi Sipil: Janji yang Belum Tuntas
Reformasi 1998 mengubah struktur keamanan nasional secara mendasar. Negara memisahkan Polri dari TNI yang sebelumnya berada dalam kerangka ABRI.
Publik saat itu menaruh harapan sederhana namun besar polisi tidak lagi menjalankan fungsi stabilisasi kekuasaan, tetapi benar-benar hadir sebagai pelindung warga sipil.
Namun perubahan struktur tidak otomatis menghapus budaya lama. Di banyak lini, relasi hierarkis masih berjalan. Pendekatan koersif belum sepenuhnya hilang, dan jarak antara aparat dengan masyarakat masih sering terasa dalam praktik sehari-hari.
Di Tengah Reformasi, Kepercayaan yang Terus Terkikis
Dalam perjalanan dua dekade, reformasi kembali diuji oleh berbagai kasus besar yang mengguncang kepercayaan publik. Polri pasca reformasi 1998 menghadapi sorotan tajam setelah kasus seperti yang melibatkan Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa menjadi titik balik yang memperkuat krisis citra institusi.
Persoalan tidak berhenti pada individu, tetapi berkembang menjadi pertanyaan sistemik tentang bagaimana penyimpangan bisa terjadi di level tertinggi.
Di berbagai daerah, kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil juga terus muncul. Setiap peristiwa baru memperpanjang daftar pertanyaan lama: sejauh mana akuntabilitas benar-benar bekerja?
Di ruang publik, seragam cokelat tidak lagi hanya bermakna perlindungan. Ia juga memikul persepsi lain jarak, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan.
KPRP dan Upaya Reformasi yang Dibuka Kembali
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, negara kembali mendorong reformasi Polri melalui pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Jimly Asshiddiqie memimpin komisi ini, sementara Yusril Ihza Mahendra turut terlibat sebagai salah satu tokoh di dalamnya.
Komisi ini menyerahkan laporan ribuan halaman kepada Presiden, berisi analisis kelembagaan dan enam rekomendasi utama yang menyentuh aspek struktural dan regulasi.
Namun di balik dokumen tersebut, satu hal tetap muncul ke permukaan: perdebatan tentang reformasi belum bergeser dari titik yang sama.
Reformasi yang Terkendali, Tapi Tidak Menyentuh Akar
Sejumlah pengamat menilai rekomendasi KPRP belum menyentuh perubahan yang bersifat fundamental. Negara mempertahankan struktur Polri, sementara pihak terkait lebih banyak mengajukan perubahan yang berfokus pada penguatan sistem yang sudah berjalan.
Dengan kata lain, reformasi bergerak dalam bentuk penyesuaian, bukan perombakan arah.
Di titik ini, muncul kekhawatiran bahwa reformasi hanya memperhalus sistem tanpa membongkar akar persoalan yang sudah lama mengendap.
Antara Kekuasaan, Negara, dan Fungsi Polisi
Pertanyaan mendasar kemudian kembali muncul di mana sebenarnya posisi Polri dalam struktur kekuasaan negara?
Secara formal, Polri berada langsung di bawah Presiden. Namun dalam praktiknya, relasi antara penegakan hukum, politik, dan kekuasaan sering bergerak dalam ruang yang tidak sepenuhnya transparan.
Sebagian pihak menilai struktur ini masih relevan. Namun sebagian lain melihatnya sebagai ruang yang rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik.
Di titik ini, reformasi tidak lagi sekadar soal institusi, tetapi menyentuh keseimbangan kekuasaan dalam negara.
Reformasi yang Berulang, Kultur yang Bertahan
Setiap periode reformasi membawa narasi yang sama: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Namun budaya berubah jauh lebih lambat daripada regulasi yang terus diperbarui.
Budaya kekuasaan tidak hilang hanya melalui revisi undang-undang. Ia tetap hidup dalam praktik sehari-hari—dalam cara aparat bekerja, dalam pola penanganan kasus, dan dalam mekanisme internal yang membentuk loyalitas.
Di sinilah paradoks reformasi terlihat jelas sistem bisa berubah di atas kertas, tetapi perilaku belum tentu ikut berubah.
Ketika Kepercayaan Tidak Lagi Otomatis
Publik tidak menuntut kesempurnaan dari aparat kepolisian. Yang publik butuhkan jauh lebih sederhana aparat menegakkan keadilan secara konsisten, memberikan perlindungan secara setara, dan menjalankan hukum tanpa keberpihakan.
Namun ketika kasus terus berulang, kepercayaan tidak lagi hadir secara otomatis. Ia berubah menjadi sesuatu yang harus terus dibuktikan, bukan diberikan begitu saja.
Reformasi yang Masih Berjalan di Tempat yang Sama
Setelah 28 tahun reformasi, Polri masih berdiri di persimpangan yang sama: antara menjadi institusi sipil modern atau tetap membawa bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya hilang.
Laporan telah diserahkan, regulasi terus dibahas, dan struktur terus diperbarui.
Namun satu pertanyaan tetap menggantung di ruang publik, apakah reformasi ini benar-benar mengubah cara kekuasaan bekerja di tubuh kepolisian atau hanya mengubah cara ia terlihat dari luar?
Selama pertanyaan itu belum terjawab, reformasi Polri akan tetap menjadi cerita yang terus berulang tanpa pernah benar-benar selesai. @dimas
