Tabooo.id: Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW). Rabu (25/2/2026), penyidik memeriksa mantan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (SA) dan mantan Ketua DPRD Pati Sunarwi (SUN) sebagai saksi.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim penyidik menggelar pemeriksaan di Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Penyidik juga memanggil sejumlah pihak yang pernah masuk dalam tim pemenangan Sudewo pada Pilkada Pati 2024.
Langkah ini menunjukkan KPK tidak hanya menyorot pejabat struktural, tetapi juga menelusuri jejaring politik yang mengantar Sudewo ke kursi bupati.
KPK Telusuri Dugaan Pemerasan di Level Desa
Tim penyidik memanggil beberapa mantan anggota DPRD Pati dan anggota Dewan Pengawas RSUD RAA Soewondo Pati. KPK turut menghadirkan sejumlah kepala desa, mulai dari Perdopo, Gajihan, Pundenrejo, Gesegan, Mojo, Dororejo, hingga Batursari.
Penyidik menduga praktik pemerasan terjadi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. KPK kini mendalami aliran dana dan pola komunikasi antara kepala daerah dan aparatur desa.
Jika dugaan itu terbukti, praktik tersebut tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan, tetapi juga merusak kualitas pelayanan publik. Warga desa berpotensi menerima layanan dari aparat yang naik jabatan karena transaksi, bukan karena kompetensi.
OTT Jadi Titik Awal Pengungkapan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati. Sehari setelah operasi, penyidik membawa Sudewo dan tujuh orang lain ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan intensif.
KPK kemudian menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Selain Sudewo, penyidik menjerat tiga kepala desa yang diduga terlibat aktif dalam praktik tersebut.
Tak berhenti di situ, KPK juga menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, penyidikan kini merambah proyek infrastruktur yang memiliki nilai strategis dan anggaran besar.
Dampak Nyata bagi Politik dan Ekonomi Pati
Kasus ini langsung mengguncang stabilitas politik Kabupaten Pati. Pemerintah daerah harus menjalankan roda administrasi tanpa bupati definitif. Kondisi ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis, termasuk soal anggaran dan proyek pembangunan.
Dari sisi ekonomi, dugaan suap proyek perkeretaapian dapat memicu evaluasi ulang kontrak dan proses lelang. Jika proyek tertunda, kontraktor, pekerja lapangan, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan pendapatan pada proyek tersebut akan merasakan dampaknya.
Di tingkat desa, isu pemerasan jabatan memperdalam krisis kepercayaan publik. Warga yang berharap pelayanan cepat dan transparan kini menyaksikan elite politik sibuk menghadapi proses hukum.
Ujian Konsistensi Penegakan Hukum
KPK terus membangun konstruksi perkara dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti. Penyidik berupaya memetakan peran masing-masing pihak serta menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor lain.
Bagi masyarakat Pati, kasus ini bukan sekadar persoalan individu. Publik menilai perkara ini sebagai cermin tata kelola kekuasaan di tingkat lokal. Ketika jabatan diduga berubah menjadi komoditas, demokrasi kehilangan maknanya.
Kini publik menunggu langkah berikutnya. Apakah penegak hukum benar-benar membongkar akar persoalan, atau kasus ini hanya menggugurkan satu nama tanpa membenahi sistem? Dalam politik lokal, pertanyaan itu sering lebih penting daripada sekadar siapa yang duduk di kursi terdakwa. @dimas
