BEM UI dicegat polisi saat hendak demo di Bundaran HI. Perdebatan soal ketertiban dan hak menyampaikan pendapat pun mengemuka.
Tabooo.id – Ketegangan mewarnai aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Massa mahasiswa yang hendak menyampaikan delapan tuntutan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) justru mendapat pencegahan dari Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold Hutagalung.
Reynold meminta mahasiswa memindahkan lokasi aksi. Ia menyebut Bundaran HI berada di jantung Ibu Kota dan kegiatan demonstrasi di kawasan tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Namun, alasan itu langsung mendapat pertanyaan dari mahasiswa.
“Mana yang merasa terganggu, mana?” tanya seorang mahasiswa kepada Reynold.
Reynold kemudian menunjuk aktivitas gedung-gedung di sekitar kawasan tersebut sebagai alasan.
“Anda lihat berapa banyak gedung, menurut Anda ada orang tidak di situ? Ya, itu bagian dari pelayanan,” ujar Reynold, dikutip dari Kompas.com.
Perdebatan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar pemilihan lokasi demonstrasi.
Ketika pemerintah berbicara tentang ketertiban, mahasiswa berbicara tentang hak menggunakan ruang publik.
Ketika Lokasi Demo Menjadi Persoalan
BEM UI sejak awal memilih Bundaran HI bukan tanpa alasan.
Mahasiswa ingin membawa kritik keluar dari lingkungan kampus dan menempatkannya di salah satu ruang publik paling dikenal di Jakarta. Mereka membawa delapan tuntutan yang mencakup ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, bencana, otonomi daerah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.
Pilihan lokasi itu membuat pesan aksi menjadi lebih kuat.
Bundaran HI bukan sekadar titik pertemuan jalan. Kawasan tersebut berada di pusat aktivitas Jakarta. Karena itu, kehadiran massa mahasiswa di sana berpotensi menarik perhatian publik sekaligus mengganggu aktivitas lalu lintas dan perkantoran.
Di sinilah kepentingan kedua pihak bertemu.
Pemerintah berkepentingan menjaga aktivitas masyarakat. Mahasiswa berkepentingan memastikan suara mereka terdengar.
Masalahnya, di mana batas antara menjaga ketertiban dan membatasi ruang menyampaikan pendapat?
Mahasiswa Minta Dasar Aturan
Perdebatan menjadi lebih tajam ketika mahasiswa menanyakan dasar aturan yang melarang mereka melakukan aksi di Bundaran HI.
“Aturan apa yang melarang demo di sini? Mana aturannya?” tanya mahasiswa.
Reynold tidak memberikan jawaban yang secara langsung menunjuk aturan tertentu. Ia justru menawarkan lokasi lain.
“Silakan di Silang Selatan Monas, silakan di DPR MPR,” ujar Reynold.
Percakapan tersebut menyisakan persoalan penting.
Jika aparat meminta massa berpindah lokasi karena pertimbangan pelayanan dan aktivitas masyarakat, apakah alasan itu juga otomatis membatasi hak mahasiswa memilih lokasi aksi?
Jawabannya tidak sederhana.
Ruang publik memang membutuhkan pengaturan. Pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan, lalu lintas, pelayanan publik, serta kepentingan warga lain.
Namun, pengaturan juga membutuhkan dasar yang jelas.
Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan izin untuk berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kepastian mengenai batas kekuasaan ketika negara mengatur tempat warga berbicara.
Delapan Tuntutan Tak Berhenti di Gerbang Kampus
Persoalan lokasi menjadi semakin penting karena BEM UI tidak datang dengan tuntutan tunggal.
Mahasiswa membawa delapan agenda.
Mereka meminta penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri. Mereka juga menuntut penghentian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta reforma agraria sejati.
Pada sisi ekonomi, mahasiswa meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Mereka juga meminta evaluasi total Proyek Strategis Nasional serta penghentian Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Tuntutan berikutnya menyasar hubungan pusat dan daerah. BEM UI meminta penghentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah serta mengembalikan otonomi daerah.
Mahasiswa juga meminta penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan.
Terakhir, mereka menuntut penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran YON TP.
Artinya, aksi tersebut bukan sekadar soal tempat berdemo.
Bundaran HI menjadi panggung bagi kritik yang jauh lebih luas terhadap cara negara menjalankan kekuasaan.
Ketertiban Versus Kebebasan
Pemerintah memiliki alasan untuk menjaga kawasan strategis tetap berfungsi.
Jika aksi massa menutup jalan, mengganggu akses gedung, atau menghambat pelayanan masyarakat, pemerintah memang harus mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya.
Namun, persoalan berubah ketika pengendalian tersebut membuat warga kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Di titik itu, negara harus berhati-hati.
Pengamanan tidak boleh berubah menjadi pembungkaman. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat lain.
Keduanya harus berjalan bersamaan.
Demokrasi bukan berarti jalanan bebas tanpa aturan. Tetapi demokrasi juga bukan berarti ketertiban dapat menjadi alasan untuk memindahkan suara rakyat sesuka kekuasaan.
Polisi Menawarkan Monas dan DPR
Reynold menawarkan Silang Selatan Monas atau kawasan depan Gedung DPR/MPR sebagai alternatif.
Pilihan itu menarik karena pemerintah pada dasarnya tidak meminta mahasiswa berhenti menyampaikan aspirasi. Aparat meminta mereka memindahkan tempatnya.
Namun, bagi mahasiswa, lokasi bukan perkara sepele.
Tempat menentukan visibilitas. Tempat juga menentukan siapa yang melihat dan mendengar pesan yang dibawa.
Aksi di kawasan parlemen memiliki makna berbeda dengan aksi di Bundaran HI. Begitu pula demonstrasi di lingkungan kampus berbeda dengan aksi di pusat aktivitas ekonomi Jakarta.
Karena itu, memindahkan lokasi juga dapat mengubah karakter sebuah aksi.
Yang diperdebatkan bukan hanya titik di peta, tetapi siapa yang menentukan ruang bagi suara publik.
Massa Masih Dicegat
Hingga pukul 15.36 WIB, massa BEM UI masih mendapat pencegahan di Jalan MH Thamrin.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan antara mahasiswa dan aparat belum berhenti pada perdebatan verbal.
Di satu sisi, polisi berusaha menjaga kawasan pusat Jakarta tetap berjalan. Di sisi lain, mahasiswa berupaya mempertahankan rencana aksi di lokasi yang mereka pilih.
Keduanya berdiri pada kepentingan yang berbeda.
Polisi melihat potensi gangguan aktivitas. Mahasiswa melihat potensi pembatasan hak sipil.
Dan di antara keduanya terdapat ruang publik yang menjadi rebutan.
Bukan Sekadar Demo di Bundaran HI
Peristiwa hari ini akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih besar.
Jika ruang publik memang milik masyarakat, siapa yang berhak menentukan kapan ruang itu boleh digunakan untuk menyampaikan kritik?
Negara tentu memiliki kewenangan mengatur. Tetapi kewenangan tersebut harus berjalan bersama aturan yang jelas, alasan yang terukur, dan penghormatan terhadap hak warga.
Sebaliknya, mahasiswa juga harus memahami bahwa ruang publik bukan hanya milik mereka yang berdemo. Ada pekerja, pengendara, pedagang, warga, dan masyarakat lain yang memiliki hak yang sama.
Karena itu, ujian sebenarnya bukan memilih antara demonstrasi atau ketertiban.
Ujian demokrasi terletak pada kemampuan negara menjaga keduanya sekaligus.
BEM UI datang membawa delapan tuntutan. Polisi datang membawa mandat menjaga keamanan. Bundaran HI akhirnya menjadi lebih dari sekadar lokasi aksi.
Ia menjadi tempat satu pertanyaan diuji secara nyata:
ketika rakyat ingin berbicara di ruang publik, seberapa luas ruang yang masih diberikan negara untuk mendengarkan? @dimas
