Sehari setelah negara merayakan kemerdekaan, mahasiswa turun ke jalan membawa delapan tuntutan. Mereka tidak mempersoalkan usia Republik, melainkan siapa yang benar-benar merasakan hasil kemerdekaan itu.
Tabooo.id – Pada 17 Agustus, Jakarta masih penuh Merah Putih.
Sementara itu, panggung berdiri di kawasan pusat kota dan lagu kebangsaan terdengar dari berbagai sudut. Di Istana, upacara berlangsung khidmat. Pada saat yang sama, rakyat merayakan kemerdekaan dengan caranya sendiri.
Pemerintah memang menetapkan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” sebagai tema resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara menyebut tema tersebut sebagai gambaran semangat dan kerja pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan.
Tidak ada yang aneh sampai kalender berganti satu hari.
Pada Selasa, 18 Agustus 2026, mahasiswa kembali memenuhi pusat Jakarta.
Mereka tidak datang membawa panggung hiburan. Sebaliknya, mereka turun ke jalan dengan satu pertanyaan yang langsung menabrak suasana perayaan sehari sebelumnya, yaitu merdeka untuk siapa?
Pesta Selesai. Pertanyaan Baru Mulai.
Dalam Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, BEM Universitas Indonesia berencana menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menempatkan aksi tersebut tepat sehari setelah perayaan nasional.
Sulit untuk menganggap pilihan waktunya sebagai kebetulan.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan masih ada persoalan struktural yang menyentuh kehidupan rakyat. Mahasiswa menilai kondisi tersebut membuat sebagian warga belum merasa sepenuhnya merdeka.
Di sini kata merdeka berhenti menjadi benda sejarah.
Sebaliknya, maknanya masuk ke urusan yang jauh lebih dekat: harga makanan, tanah, anggaran, hingga hubungan Jakarta dengan daerah. Lebih jauh lagi, kemerdekaan juga menyentuh pertanyaan sederhana tentang seberapa bebas warga berdiri di ruang publik dan menyatakan ketidaksetujuan.
Itulah yang membuat demonstrasi 18 Agustus berbeda dari sekadar aksi dengan daftar tuntutan panjang.
Mahasiswa sedang menyeret sebuah kata yang biasanya aman di podium, lalu mengujinya di trotoar. Namun, ketika makna kemerdekaan berbenturan dengan pengalaman sehari-hari, hasilnya tentu tidak akan serapi spanduk perayaan.
Delapan Tuntutan, Satu Kegelisahan Besar
Gerakan itu tidak hanya melibatkan satu organisasi kampus. Sejumlah laporan menyebut konsolidasi mencakup 15 BEM fakultas dan sekitar 25 organisasi aliansi. Kelompok mahasiswa dari kampus lain juga terlihat dalam aksi di Jalan Jenderal Sudirman.
Mereka membawa delapan tuntutan utama:
- menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri;
- menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- mewujudkan reforma agraria;
- menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
- mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP;
- menolak pemusatan kekuasaan, pemangkasan TKD, dan meminta penguatan kembali otonomi daerah;
- menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan;
- menghentikan represivitas serta intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan membubarkan Yon TP.
Daftarnya terlihat melebar.
Harga BBM berdampingan dengan reforma agraria. Sementara itu, program makan gratis bertemu persoalan militer di ruang sipil. Isu bencana pun beririsan dengan urusan fiskal daerah.
Sekilas, semuanya tampak seperti kumpulan kritik terhadap pemerintah. Namun, ada satu benang yang menghubungkan seluruh tuntutan itu: siapa yang memegang keputusan, siapa yang menanggung akibatnya, serta seberapa luas ruang warga untuk menolak.
Di titik itulah, aksi ini menjadi lebih menarik untuk dibaca secara mendalam.
Ketika Harga Makan Bertemu Politik Anggaran
Salah satu tuntutan yang paling mudah memancing perdebatan adalah evaluasi PSN, penghentian MBG, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dari sisi pemerintah, program seperti MBG membawa misi pelayanan sosial yang jelas. Namun, mahasiswa melihat persoalan dari arah berbeda.
Apakah belanja besar otomatis menempatkan kebutuhan paling mendesak sebagai prioritas?
Masalahnya, perdebatan ini tidak sesederhana menentukan siapa yang lebih peduli kepada rakyat. Anggaran selalu menuntut pilihan. Setiap rupiah yang masuk ke satu program berarti tidak tersedia untuk kebutuhan lain.
Karena itu, lebih tepat untuk membaca protes terhadap MBG pada aksi 18 Agustus sebagai perdebatan soal prioritas, bukan sekadar penolakan terhadap makanan gratis.
Pada saat yang sama, mahasiswa meminta pemerintah menekan harga kebutuhan pokok dan BBM. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga ikut masuk ke pusat perdebatan.
Bagi keluarga yang setiap pekan menghitung ulang uang belanja, istilah seperti efisiensi fiskal mungkin terdengar jauh. Sebaliknya, yang benar-benar terasa adalah angka pada struk belanja.
Kadang politik paling nyata memang tidak berada di gedung parlemen.
Justru, ia terasa di depan rak minyak goreng.
Tanah Tidak Pernah Cuma Tanah
Tuntutan reforma agraria dan evaluasi Proyek Strategis Nasional membawa persoalan lain.
Pembangunan memang membutuhkan ruang. Namun, masalah muncul ketika ruang yang disebut sebagai lokasi pertumbuhan ternyata merupakan rumah, kebun, kampung, atau sumber penghidupan warga.
Di atas peta, satu garis mungkin terlihat sederhana. Sebaliknya, di lapangan, garis yang sama bisa memotong riwayat hidup satu keluarga.
Karena itu, kritik terhadap PSN tidak cukup dibaca sebagai sikap antikonstruksi atau antipembangunan. Mahasiswa justru mempertanyakan bagaimana negara menghitung biaya pembangunan dan siapa yang akhirnya menanggung konsekuensinya.
Bagi pemerintah, proyek besar dapat mendorong pertumbuhan, konektivitas, investasi, serta aktivitas ekonomi. Sementara itu, warga yang menghadapi konflik ruang memakai ukuran berbeda.
Mereka bertanya apakah pembangunan masih layak disebut kemajuan ketika seseorang harus kehilangan tempat hidup agar grafik nasional bergerak naik.
Pada akhirnya, keduanya sama-sama berbicara tentang masa depan. Hanya saja, mereka berdiri dari sisi yang berbeda.
Jakarta Mengatur, Daerah Menanggung?
Tuntutan keenam menyentuh sesuatu yang jarang terdengar seksi dalam demonstrasi: Transfer ke Daerah.
Sekilas, TKD terdengar seperti istilah yang hanya cocok tinggal di dokumen APBN. Padahal, pengaruhnya bisa menjangkau layanan kesehatan, infrastruktur lokal, pendidikan, hingga kemampuan daerah mengurus kebutuhan publik.
Secara resmi, Kementerian Keuangan mendefinisikan TKD sebagai dana APBN yang disalurkan kepada daerah untuk membiayai urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Selain itu, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyatakan arah kebijakan TKD 2027 ditujukan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal.
Namun, mahasiswa membawa kekhawatiran berbeda. Mereka menyoroti pemangkasan transfer sekaligus kecenderungan pemusatan keputusan.
Kontrasnya cukup tajam.
Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang penguatan desentralisasi. Di sisi lain, mahasiswa mencurigai ruang gerak daerah justru makin sempit.
Karena itu, persoalannya jauh lebih besar daripada menentukan siapa yang memenangkan debat.
Seberapa besar daerah benar-benar punya ruang menentukan kebutuhannya sendiri?
Sebab, otonomi akan kehilangan makna jika keputusan berada di daerah, sementara kendali anggarannya tetap tertahan di pusat.
Bencana Membuka Pertanyaan tentang Jarak
Tuntutan berikutnya membawa Sumatra dan Flores ke jalanan Jakarta.
Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Di sinilah perdebatan tidak berhenti pada label administratif.
Bagi pemerintah, efektivitas respons dapat diukur melalui bantuan, koordinasi, logistik, evakuasi, serta kerja lembaga di lapangan. Namun, kelompok yang menuntut status bencana nasional melihat persoalan dari sisi berbeda.
Bagi mereka, status tersebut juga membawa pesan politik tentang seberapa serius negara membaca skala penderitaan warga.
Sebab, jarak geografis kadang berubah menjadi jarak perhatian. Jakarta bisa terasa sangat jauh ketika rumah runtuh ribuan kilometer dari pusat pemerintahan.
Karena itu, isu bencana ikut masuk ke dalam aksi kemerdekaan. Bukan karena gempa mengenal politik.
Sebaliknya, manusialah yang menentukan seberapa cepat korban kembali merasakan kehadiran negara yang sama.
Ketika Jalan Menuju Bundaran HI Berhenti di Barikade
Aksi tersebut direncanakan menuju Bundaran HI.
Massa kemudian berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman. Langkah mereka menuju titik utama tertahan oleh polisi. Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra kemudian berorasi di kawasan Dukuh Atas.
Bagi kepolisian, lokasi aksi berkaitan dengan keamanan, ketertiban, mobilitas warga, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sementara itu, mahasiswa membaca barikade dengan cara berbeda.
Bagi mereka, pembatasan itu mengubah persoalan teknis menjadi simbol politik. Mereka datang membawa tuntutan tentang kebebasan sipil, namun perjalanan menuju titik demonstrasi justru berhenti di depan aparat.
Simbol seperti ini bekerja cepat. Bahkan, lebih cepat daripada konferensi pers.
Di depan barikade, perdebatan tentang ruang publik tidak lagi terasa abstrak. Ada tubuh, ada pagar, dan ada arah jalan yang tidak bisa dilalui.
9.242 Aparat, tetapi Angkanya Harus Dibaca dengan Benar
Salah satu angka yang banyak beredar setelah aksi adalah 9.242 personel gabungan.
Angka itu memang disampaikan kepolisian.
Tetapi konteksnya penting.
Personel tersebut disiapkan untuk seluruh rangkaian penyampaian aspirasi dan kegiatan masyarakat pada hari itu, bukan hanya menjaga satu demonstrasi BEM UI.
Pengamanan mencakup 31 kegiatan unjuk rasa serta 16 kegiatan masyarakat di Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur. Komposisinya meliputi 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 dari Polres jajaran, 1.500 TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri.
Perbedaannya penting.
Menulis 9.242 aparat seolah hanya menghadapi BEM UI memang menghasilkan gambaran dramatis. Namun, dramatis belum tentu akurat. Karena itu, jurnalisme tidak boleh menukar konteks demi efek.
Meski begitu, kehadiran aparat dalam jumlah besar di berbagai titik Jakarta tetap menunjukkan cara negara membaca situasi hari itu: ada risiko ketertiban yang harus dikelola.
Sementara itu, mahasiswa melihatnya dari arah berbeda. Mereka menyaksikan banyak seragam di tengah aksi yang justru membawa tuntutan agar ruang sipil tidak semakin sempit. Akhirnya, dua cara membaca keadaan bertemu di aspal yang sama.
Ada 21 Orang Diamankan. Aksi Tidak Boleh Menelan Fakta Mentah
Sebelum demonstrasi berlangsung, polisi mengatakan telah mengamankan 21 orang untuk dimintai keterangan.
Fakta ini perlu ditempatkan secara proporsional.
Keamanan demonstrasi tetap menjadi kepentingan publik. Karena itu, membawa benda berbahaya ke tengah kerumunan tidak bisa dibenarkan atas nama kebebasan menyampaikan pendapat.
Namun, keberadaan sejumlah orang yang diamankan tidak otomatis membuat seluruh massa identik dengan tindakan mereka.
Masalahnya, kerumunan selalu mudah disederhanakan.
Mahasiswa disebut “pengacau”. Polisi dicap “represif”. Pemerintah dianggap “musuh”. Demonstran ditempatkan sebagai “pahlawan”.
Padahal, kenyataan hampir tidak pernah sesederhana itu.
Justru di wilayah abu-abu inilah, publik perlu membaca fakta dengan lebih teliti.
Dua Puluh Empat Kopaja dan Satu Klaim yang Belum Selesai
Sebelum berangkat dari Depok, massa UI berencana menggunakan 24 Kopaja.
Rencana itu batal.
Satu kata di sini sangat penting, “mengklaim”.
Tanpa kata itu, dugaan bisa bergeser menjadi fakta. Karena itu, pilihan diksi menentukan apakah berita tetap menjaga jarak atau justru ikut membentuk tuduhan.
Meski begitu, kejadian tersebut tetap penting. Jika tekanan benar terjadi, persoalannya menyentuh kebebasan mobilisasi peserta aksi.
Sebaliknya, jika tuduhan itu tidak terbukti, publik juga berhak mengetahui bahwa klaim serius pernah dilontarkan tanpa dasar yang cukup.
Kritik terhadap kekuasaan tidak memberi ruang untuk ceroboh. Justru, semakin berat tuduhannya, semakin tinggi standar pembuktiannya.
Kemerdekaan Punya Dua Bahasa
Di sinilah benturan antara 17 dan 18 Agustus terasa paling jelas.
Pada satu sisi, pemerintah berbicara dengan bahasa institusi, mengenai kedaulatan, keadilan, kemakmuran, program nasional, pertumbuhan, ketahanan, dan stabilitas.
Akan tetapi, di sisi lain, mahasiswa datang membawa bahasa pengalaman, tentang harga, tanah, bencana, anggaran, aparat, dan kebebasan.
Keduanya tidak selalu saling membatalkan.
Memang, negara membutuhkan stabilitas. Namun, warga juga membutuhkan ruang untuk mengatakan bahwa stabilitas tersebut belum mereka rasakan sebagai keadilan.
Pemerintah boleh menilai programnya berhasil. Sementara itu, masyarakat berhak menguji klaim tersebut melalui pengalaman hidup mereka sendiri.
Demokrasi mulai bermasalah ketika salah satu bahasa dianggap cukup untuk mewakili seluruh negeri.
Sebab, Indonesia tidak hanya hidup dalam pidato kenegaraan. Ia juga hidup di warung, rumah kontrakan, lahan yang masuk peta proyek, kantor pemerintah daerah yang menunggu transfer anggaran, hingga tenda pengungsian.
Dan pada 18 Agustus, sebagian dari suara itu berdiri di Jalan Sudirman.
Bukan Perebutan Bundaran HI
Mudah melihat demonstrasi sebagai perebutan ruang jalan.
Mahasiswa ingin maju. Polisi membatasi pergerakan. Akibatnya, lalu lintas tersendat, pekerja kantor terganggu, dan foto-foto aksi cepat beredar.
Besoknya, banyak orang kembali bekerja seperti biasa.
Namun, ada sesuatu yang bertahan lebih lama daripada kemacetan sore itu. Yang sebenarnya sedang diperebutkan adalah hak menentukan definisi keberhasilan Republik.
Apakah kemerdekaan cukup dibuktikan lewat kedaulatan politik? Atau, kemerdekaan baru terasa utuh ketika warga memiliki keamanan ekonomi?
Apakah pembangunan otomatis menghasilkan keadilan? Lalu, bisakah stabilitas disebut sehat jika kritik diperlakukan sebagai gangguan?
Pertanyaan lain juga ikut muncul. Seberapa jauh pusat boleh menentukan arah daerah? Kapan bantuan sosial berubah dari solusi menjadi perebutan prioritas anggaran?
Karena itu, perdebatan tersebut tidak selesai hanya dengan membubarkan massa. Ia juga tidak selesai ketika demonstran selesai berorasi.
Jalan hanya membuka percakapan.
Setelah itu, jawabannya tetap harus datang lewat kebijakan.
Republik Tidak Kekurangan Slogan. Ia Sedang Diuji oleh Jarak antara Kata dan Pengalaman.
Pada 17 Agustus, Indonesia terlihat sangat kompak.
Bendera berkibar dengan warna yang sama. Lagu kebangsaan terdengar di banyak tempat. Sementara itu, seluruh negeri menandai tanggal yang sama.
Namun, sehari kemudian, keseragaman itu pecah. Dan mungkin memang begitu cara demokrasi seharusnya bekerja.
Cinta kepada Republik tidak selalu hadir dalam bentuk tepuk tangan. Kadang, ia muncul sebagai interupsi. Di waktu lain, ia berbentuk delapan tuntutan yang dibawa ke jalan.
Akibatnya, lalu lintas bisa terganggu dan pemerintah harus kembali menjelaskan kebijakan yang sebelumnya dianggap sudah cukup terang.
Justru di situlah, kemerdekaan berhenti menjadi seremoni dan mulai diuji sebagai ruang untuk berbeda.
Di situlah ironi 81 tahun kemerdekaan terasa paling kuat.
Satu sisi, negara merayakan pencapaian panjang sejak 1945. Sedangkan, di sisi lain, sebagian warga memakai hari setelah perayaan untuk menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang menurut mereka belum selesai.
Keduanya sama-sama berbicara tentang Indonesia. Hanya saja, mikrofon yang mereka gunakan berbeda.
Karena itu, ukuran kemerdekaan yang paling jujur mungkin bukan seberapa megah Republik mampu merayakan dirinya.
Melainkan seberapa kuat negara memberi ruang kepada rakyat untuk mempertanyakan makna perayaan tersebut. @tabooo
