Survei SMRC mencatat kepuasan publik terhadap Prabowo turun menjadi 44,5 persen. Harga sembako, ekonomi, penegakan hukum, dan program pemerintah menjadi sorotan.
Tabooo.id – Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot tajam. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1-10 Oktober 2026 mencatat hanya 44,5 persen responden yang merasa sangat atau cukup puas terhadap kinerja Prabowo. Sebaliknya, 53,4 persen responden mengaku kurang atau tidak puas sama sekali.
SMRC merilis hasil survei tersebut pada Oktober 2026. Sebanyak 2,1 persen responden tidak memberikan jawaban. Angka ini menunjukkan bahwa lebih banyak warga menyatakan ketidakpuasan daripada kepuasan terhadap kinerja presiden.
Kepuasan Prabowo Turun 36,7 Poin
Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan melonjak dari 16 persen menjadi 53,4 persen.
“Dalam setahun terakhir, yang merasa sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo turun dari 81,2% di survei November 2025 menjadi 44,5% di survei terakhir pada Oktober 2026,” jelas SMRC dalam rilis surveinya.
SMRC mengaitkan penurunan tersebut dengan persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan penegakan hukum.
Ekonomi dan Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Tekanan ekonomi menjadi salah satu persoalan utama dalam penilaian publik. Sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Hanya 17,4 persen yang menilai kondisi ekonomi baik.
Penilaian terhadap situasi politik juga menunjukkan kecenderungan negatif. Sebanyak 44 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk atau sangat buruk. Sementara itu, 40,6 persen memberikan penilaian negatif terhadap penegakan hukum.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Harga Sembako Jadi Masalah Mendesak
Harga kebutuhan pokok turut memengaruhi penilaian publik. Sebanyak 30 persen responden menempatkan mahalnya harga sembako sebagai masalah mendesak yang perlu segera pemerintah tangani.
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menempati perhatian berikutnya dengan 26,8 persen. Sementara itu, 14,7 persen responden menyoroti pengurangan kemiskinan.
Penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan tersebut juga cenderung negatif. Sebanyak 50,6 persen responden menilai upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok semakin buruk dibandingkan tahun lalu.
Selain itu, 38,5 persen responden menilai upaya pemerintah menekan korupsi semakin buruk. Sebanyak 29,4 persen juga menilai langkah pengentasan kemiskinan memburuk.
Kepuasan terhadap Program MBG Merosot
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menghadapi penilaian negatif. Dari warga yang mengetahui program tersebut, 61,4 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap pelaksanaannya.
Tingkat kepuasan terhadap MBG juga turun tajam. Pada November 2025, angkanya mencapai 62,5 persen. Namun, dalam survei Oktober 2026, tingkat kepuasan hanya mencapai 33,8 persen.
Penurunan tersebut memperlihatkan perubahan penilaian masyarakat terhadap salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Meski begitu, angka survei ini tidak menjelaskan secara rinci faktor yang mendorong penurunan kepuasan terhadap MBG.
Publik Ragukan Prospek KDMP
Keraguan publik juga muncul terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebanyak 71 persen responden mengaku kurang yakin atau tidak yakin program tersebut akan berkembang di wilayah mereka.
Temuan ini memperlihatkan tantangan pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan. Pemerintah perlu memperhatikan persoalan yang langsung warga rasakan, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga pelaksanaan program prioritas.
SMRC Libatkan 1.213 Responden
SMRC melakukan survei terhadap 1.213 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Tim survei memilih responden secara acak dan mengumpulkan data melalui wawancara tatap muka serta telepon.
SMRC memperkirakan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini merekam penilaian masyarakat pada periode 1-10 Oktober 2026. Angka tersebut menjadi gambaran opini publik pada saat pengumpulan data, bukan ukuran mutlak atas seluruh aspek kinerja pemerintah.
Penurunan kepuasan memberi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah melalui dampak kebijakan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. @eko
