BEM UI menyiapkan aksi lebih besar jika pemerintah tak merespons tuntutan mahasiswa soal kekuasaan, MBG, ekonomi, hingga ruang sipil.
Tabooo.id – Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, kembali menjadi ruang kritik terhadap pemerintah pada Selasa (18/8/2026).
Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan. Mereka mempersoalkan harga kebutuhan pokok, BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemusatan kekuasaan, hingga keterlibatan TNI-Polri di ruang sipil.
Namun, aksi itu tidak berhenti pada tuntutan yang mereka bawa hari ini.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar. Mereka akan mengambil langkah tersebut jika pemerintah tidak merespons keresahan dan tuntutan mahasiswa.
Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Dimas, menyebut aksi lanjutan bukan bentuk tantangan kepada pemerintah.
“Pernyataan bahwa kita akan terus turun ke jalan itu bukan sebuah tantangan, tapi sebuah keniscayaan ketika mereka tidak mau melakukan perubahan dan perbaikan,” kata Dimas kepada wartawan, Selasa.
Pernyataan itu memberi pesan penting. Mahasiswa tidak lagi melihat demonstrasi sebagai peristiwa satu hari, tetapi sebagai tekanan politik yang dapat terus muncul ketika pemerintah gagal menjawab persoalan publik.
Dari Jalanan, Mahasiswa Menguji Respons Negara
Sekitar 500 hingga 700 mahasiswa UI mengikuti aksi tersebut. Mereka sebelumnya berkumpul di lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.
Sekitar pukul 12.00 WIB, massa bergerak menuju Bundaran HI menggunakan angkot.
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengatakan mahasiswa membawa sedikitnya delapan tuntutan.
Tuntutan pertama menyasar relasi antara negara dan rakyat.
Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk “penjajahan negara atas rakyat”.
Istilah itu menunjukkan tingkat kekecewaan yang cukup tinggi. Mahasiswa tidak sekadar mempersoalkan satu keputusan pemerintah.
Mereka mempertanyakan hubungan yang lebih mendasar antara kekuasaan dan warga negara.
Dalam pandangan mereka, negara seharusnya hadir melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik atau layanan publik bermasalah, pemerintah menghadapi pertanyaan tentang kualitas kehadirannya.
Karena itu, tuntutan penurunan harga bahan pokok dan BBM menjadi bagian penting dalam aksi tersebut.
Persoalan ekonomi memiliki dampak langsung. Harga pangan menentukan daya beli keluarga, sedangkan harga BBM memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang.
Kritik mahasiswa kemudian bergerak dari persoalan ekonomi menuju persoalan kekuasaan.
Ketika Kritik Ekonomi Bertemu Kekhawatiran Politik
BEM UI juga meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan.
Mereka menuntut penghentian Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan meminta pemerintah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
Hafidz mengatakan BEM UI memiliki pandangan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada pemusatan kekuasaan.
“Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi,” ujar Hafidz.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik mahasiswa. Pernyataan itu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta bahwa pemerintah telah menjalankan sistem kekuasaan seperti Orde Baru.
Namun, kritik tersebut tetap penting untuk dibaca.
Mahasiswa sedang mempertanyakan batas kekuasaan.
Mereka melihat konsentrasi kewenangan sebagai persoalan yang dapat memengaruhi ruang demokrasi dan otonomi daerah.
Di titik ini, aksi BEM UI tidak lagi sekadar berbicara tentang harga kebutuhan pokok.
Mereka mulai memperdebatkan desain kekuasaan negara.
MBG Menjadi Ujian Tata Kelola Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling mendapat sorotan mahasiswa.
Dimas menilai MBG sebenarnya dapat berjalan dengan baik jika pemerintah menerapkannya secara tepat dan mengevaluasinya secara berkala.
Kritik muncul setelah sejumlah siswa mengalami dugaan keracunan akibat makanan MBG.
“Untuk siswa-siswi yang keracunan program MBG, mereka mengelak, tidak menghapuskan itu dari anggaran pendidikan, dan tidak mengevaluasi programnya,” kata Dimas.
Ia juga menyinggung dugaan korupsi dalam struktur MBG. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan pembenahan dan evaluasi konkret.
Kritik tersebut membawa MBG ke persoalan yang lebih luas.
Program publik tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan, pengawasan, keamanan, dan evaluasinya berjalan.
Ketika muncul persoalan, publik membutuhkan jawaban yang jelas.
Siapa yang bertanggung jawab?
Apa penyebabnya?
Bagaimana pemerintah memperbaikinya?
Dan apakah mekanisme pengawasan benar-benar bekerja?
Pertanyaan semacam itu menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah kebijakan.
MBG karena itu tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi. Program tersebut juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah mengelola kebijakan berskala besar.
Mahasiswa Persoalkan Peran TNI-Polri di Ruang Sipil
Tuntutan berikutnya menyentuh sektor keamanan.
Mahasiswa meminta revisi UU TNI dan Polri. Mereka juga meminta evaluasi total terhadap aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, BEM UI menolak intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
Mereka juga mempersoalkan rencana pembangunan batalyon di berbagai daerah.
Hafidz menilai penguatan militer di daerah bukan kebutuhan utama masyarakat.
“Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan seperti gizi anak, pendidikan, alat tulis, dan kesehatan mental.
Pandangan itu memperlihatkan cara mahasiswa membaca persoalan keamanan.
Bagi mereka, keamanan tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparat atau kekuatan militer.
Keamanan juga berkaitan dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Anak yang mendapatkan makanan bergizi membutuhkan negara.
Pelajar yang memperoleh pendidikan layak juga membutuhkan negara.
Begitu pula warga yang membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Dengan perspektif tersebut, mahasiswa mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menggunakan sumber daya negara.
NTT dan Flores Membawa Isu Kemanusiaan ke Tengah Aksi
Aksi BEM UI juga menyoroti kondisi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Flores.
Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah tersebut.
Hafidz juga menyinggung persoalan kesehatan mental anak hingga kasus bunuh diri yang disebut terjadi di NTT.
Ia kemudian mengkritik pidato Presiden pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Menurut dia, pidato tersebut tidak memberi perhatian yang cukup terhadap kondisi NTT dan Flores.
“Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali,” ujar Hafidz.
Pernyataan itu kembali merupakan penilaian dari pihak mahasiswa.
Namun, isu yang mereka angkat menyimpan pertanyaan penting tentang perhatian negara terhadap daerah.
Kemerdekaan tidak hanya hadir melalui upacara dan pidato kenegaraan.
Makna kemerdekaan juga terlihat dari kemampuan pemerintah melihat wilayah yang mengalami persoalan.
Karena itu, tuntutan mengenai NTT dan Flores membawa aksi mahasiswa dari isu politik menuju isu kemanusiaan.
Delapan Tuntutan, Satu Benang Merah
Delapan tuntutan BEM UI terlihat menyasar persoalan yang berbeda.
Harga kebutuhan pokok dan BBM berbicara tentang ekonomi.
MBG berbicara tentang gizi, pendidikan, anggaran, dan tata kelola.
Revisi UU TNI-Polri menyentuh hubungan sipil dan militer.
Otonomi daerah berkaitan dengan distribusi kekuasaan.
Sementara NTT dan Flores membawa persoalan bencana serta kemanusiaan.
Jika semua tuntutan tersebut dibaca secara bersamaan, terlihat satu benang merah.
Mahasiswa sedang mempertanyakan cara negara menggunakan kekuasaan dan merespons kebutuhan rakyat.
Inilah yang membuat aksi 18 Agustus memiliki makna lebih luas.
Aksi tersebut tidak hanya mempertemukan mahasiswa dengan aparat di jalan.
Aksi itu mempertemukan kritik publik dengan tanggung jawab pemerintah.
Setelah Massa Bubarkan Diri, Apa yang Berubah?
Demonstrasi memiliki batas waktu.
Massa akhirnya membubarkan diri. Jalan Sudirman kembali dibuka. Aktivitas kota kembali berjalan.
Tetapi persoalan yang mahasiswa bawa tidak otomatis selesai.
Di sinilah pemerintah menghadapi ujian berikutnya.
Respons terhadap demonstrasi tidak cukup melalui pengamanan massa. Pemerintah perlu menjawab substansi tuntutan.
Pemerintah perlu menjawab kritik dengan data, menunjukkan evaluasi atas kelemahan kebijakan, dan menjelaskan langkah perbaikan jika memang diperlukan.
Cara tersebut jauh lebih penting daripada sekadar meredam demonstrasi.
Sebab demonstrasi biasanya muncul karena saluran komunikasi publik tidak bekerja secara optimal.
Ketika ruang dialog berjalan, jalanan tidak perlu menjadi satu-satunya tempat warga menyampaikan keresahan.
Eskalasi Aksi Menjadi Alarm Demokrasi
Pernyataan BEM UI tentang aksi yang lebih besar perlu dibaca dalam konteks tersebut.
Mahasiswa telah memberi sinyal bahwa mereka belum menganggap pemerintah memberikan jawaban yang memadai.
Jika pemerintah merespons dengan evaluasi dan komunikasi terbuka, eskalasi aksi masih memiliki ruang untuk mereda.
Sebaliknya, jika pemerintah mengabaikan tuntutan, demonstrasi berikutnya dapat membawa massa lebih besar dan isu yang lebih luas.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius.
Pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan menjaga ketertiban umum.
Pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik.
Demokrasi tidak mengharuskan pemerintah menyetujui semua tuntutan mahasiswa.
Namun, demokrasi mengharuskan pemerintah mendengar kritik dan memberikan alasan ketika menolak sebuah tuntutan.
Kritik tidak otomatis menjadi ancaman.
Dalam banyak situasi, kritik justru menjadi mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Ini Bukan Sekadar Demo. Ini Pola.
Aksi BEM UI memperlihatkan pola yang lebih besar.
Persoalan ekonomi, kebijakan sosial, keamanan, otonomi daerah, dan kemanusiaan bertemu dalam satu ruang kritik.
Pertemuan isu tersebut menunjukkan adanya keresahan terhadap cara negara mengambil keputusan dan menjawab persoalan publik.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya apakah BEM UI akan kembali turun ke jalan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pemerintah mampu membuat masyarakat percaya bahwa kritik mereka benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.
Jika jawabannya tidak, jalanan akan terus menjadi ruang koreksi.
Jika jawabannya iya, demonstrasi dapat berubah menjadi pintu dialog.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa cepat massa membubarkan diri.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat negara memperbaiki persoalan yang membuat rakyat memilih turun ke jalan.
Dan jika pemerintah gagal menjawabnya, 18 Agustus mungkin bukan akhir.
Ia bisa menjadi awal dari eskalasi berikutnya. @dimas
