OTT KPK terhadap Rektor Unsoed terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa menyoroti celah korupsi dan lemahnya tata kelola perguruan tinggi.
Tabooo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026).
Salah satu orang yang KPK amankan ialah Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan operasi tersebut. Ia menyebut penyidik menduga para pihak terlibat tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
“Salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsoed,” ujar Budi, Jumat (21/8).
KPK menangkap 12 orang di Purwokerto. Penyidik juga mengamankan dua orang lainnya di Jakarta.
Dua orang di Jakarta langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 12 orang di Purwokerto menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas.
Penyidik kemudian membawa tujuh orang dari Purwokerto ke Jakarta. Dengan demikian, KPK kini memeriksa sembilan orang secara intensif di Gedung Merah Putih.
KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Namun, uang tersebut belum otomatis membuktikan keterlibatan seseorang. Penyidik masih harus mengurai hubungan antara uang, pihak yang mereka periksa, dan dugaan transaksi dalam penerimaan mahasiswa baru.
Dugaan Suap Menyentuh Pintu Masuk Pendidikan
Kasus ini menarik perhatian bukan hanya karena KPK menangkap seorang rektor.
Dugaan perkara menyentuh proses penerimaan mahasiswa baru, titik yang menentukan siapa mendapat akses menuju pendidikan tinggi.
Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau suap oleh penyelenggara negara.
Di sinilah persoalan menjadi lebih besar.
Penerimaan mahasiswa seharusnya menguji kemampuan, prestasi, dan kelayakan calon mahasiswa. Jika seseorang menggunakan uang untuk memengaruhi proses tersebut, transaksi dapat menggeser prinsip keadilan.
Akibatnya tidak berhenti pada calon mahasiswa yang gagal masuk.
Praktik semacam itu juga dapat merusak kepercayaan terhadap seluruh mekanisme seleksi.
Calon mahasiswa yang mengikuti aturan dapat merasa kalah bukan karena kemampuan, tetapi karena tidak memiliki akses terhadap transaksi tertentu.
Kondisi tersebut menciptakan persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran administratif.
Ia menyentuh keadilan akses pendidikan.
Ketika Korupsi Masuk dari Gerbang Kampus
Perguruan tinggi memiliki posisi khusus dalam kehidupan publik.
Kampus tidak hanya memberikan pengetahuan. Kampus juga membentuk cara berpikir, karakter, dan etika generasi berikutnya.
Karena itu, dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa menciptakan kontradiksi yang tajam.
Kampus mengajarkan integritas kepada mahasiswa. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum kini menyelidiki dugaan transaksi yang terjadi di lingkungan kampus.
Budi menyoroti persoalan tersebut.
Menurutnya, ruang akademik seharusnya menjadi tempat transfer ilmu sekaligus pembentukan moral dan karakter.
Dugaan transaksi sejak proses penerimaan mahasiswa membuat persoalan semakin serius. Praktik tersebut, jika terbukti, menunjukkan bahwa masalah tidak muncul di ujung birokrasi.
Masalah justru muncul di pintu masuk.
Pintu masuk itu menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk membangun masa depan melalui pendidikan tinggi.
Pejabat Kampus dan Pihak Swasta Ikut Terseret
Informasi yang diperoleh Hukumonline menyebut Wakil Rektor dan sejumlah pejabat tinggi kampus turut terjaring dalam operasi tersebut.
Pihak swasta juga masuk dalam daftar orang yang KPK amankan.
Namun, KPK belum mengungkap secara lengkap identitas dan peran masing-masing pihak.
Karena itu, publik perlu menunggu hasil pemeriksaan sebelum menarik kesimpulan mengenai keterlibatan setiap orang.
Proses hukum juga harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Yang jauh lebih penting saat ini ialah mengungkap konstruksi perkaranya.
Siapa yang meminta?
Siapa yang memberikan?
Bagaimana transaksi berlangsung?
Keputusan apa yang kemudian muncul?
Dan apakah transaksi tersebut benar-benar memengaruhi proses penerimaan mahasiswa?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa jauh kasus ini menunjukkan persoalan individu atau kelemahan sistem.
Kemdiktisaintek Tunggu Hasil KPK
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan menghormati proses hukum yang KPK jalankan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya akan mengikuti perkembangan kasus tersebut.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemdiktisaintek akan mencermati perkembangannya dan berkoordinasi sesuai kewenangan yang kami miliki. Penegakan hukum kami serahkan sepenuhnya kepada KPK,” tutur Brian.
Kemdiktisaintek juga akan memeriksa aspek tata kelola perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Kementerian akan menentukan langkah kelembagaan setelah memperoleh informasi resmi dan melihat regulasi yang berlaku.
Brian menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus harus menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia juga meminta civitas akademika Unsoed tetap menjalankan kegiatan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara normal.
Persoalannya Lebih Besar dari Uang Ratusan Juta
Nilai uang yang KPK amankan memang menjadi salah satu fakta penting dalam operasi tersebut.
Namun, angka itu bukan satu-satunya hal yang perlu publik perhatikan.
Pertanyaan yang lebih besar justru menyangkut mekanisme yang memungkinkan transaksi terjadi.
Sebuah sistem penerimaan mahasiswa memiliki banyak tahapan. Setiap tahapan memiliki kewenangan, dokumen, prosedur, dan pihak yang melakukan pengawasan.
Jika dugaan suap benar-benar terjadi, maka publik perlu mengetahui titik mana yang gagal menjaga proses tersebut.
Jika dugaan suap terbukti, publik perlu melihat titik lemah tata kelolanya apakah pengawasan gagal, kewenangan terlalu terkonsentrasi, atau sistem seleksi membuka celah transaksi?
Atau justru ada aktor yang sengaja memanfaatkan celah dalam sistem?
KPK kini memiliki pekerjaan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui proses penyidikan.
Sementara itu, perguruan tinggi juga perlu melakukan evaluasi internal.
Sebab, menangkap pelaku hanya menyelesaikan satu bagian masalah.
Menutup celah yang memungkinkan praktik tersebut terjadi akan menentukan apakah sistem benar-benar berubah.
Ini Bukan Sekadar OTT. Ini Alarm Tata Kelola
OTT terhadap Rektor Unsoed bukan sekadar cerita tentang seorang pejabat kampus yang KPK amankan.
Ini bukan sekadar kejadian. Ini pola yang perlu dibaca.
Jika penyidik membuktikan dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dapat menyentuh ruang yang selama ini masyarakat anggap sebagai benteng moral.
Masalahnya bukan hanya siapa menerima uang.
Masalah utamanya ialah bagaimana uang dapat masuk ke dalam proses yang menentukan masa depan calon mahasiswa.
Di titik itu, persoalan individu bertemu dengan persoalan sistem.
Perguruan tinggi membutuhkan otonomi untuk mengembangkan pendidikan. Namun, kewenangan besar juga membutuhkan pengawasan yang kuat.
Transparansi harus hadir sejak proses penerimaan.
Publik perlu mengetahui mekanisme seleksi, jalur keputusan, standar kelulusan, serta sistem pengawasan yang bekerja di belakangnya.
Sebab, ketika masyarakat mulai percaya bahwa akses pendidikan dapat dibeli, meritokrasi kehilangan makna.
Mahasiswa tidak lagi melihat kampus sebagai ruang yang memberi kesempatan secara adil.
Mereka bisa melihatnya sebagai ruang yang menentukan masa depan berdasarkan kekuatan ekonomi atau koneksi.
Di situlah kerusakan terbesar korupsi terjadi.
Korupsi tidak hanya mengambil uang.
Korupsi juga mencuri kepercayaan.
Dan ketika dugaan transaksi muncul di gerbang pendidikan, yang perlu dibersihkan bukan hanya meja birokrasi.
Yang harus dijaga ialah keyakinan bahwa masa depan masih bisa diraih melalui kemampuan, kerja keras, dan proses yang adil. @dimas
