Listyo Sigit mengaku siap memimpin demo setelah pensiun jika Desk Ketenagakerjaan Polri tak optimal. Ia meminta komitmen perlindungan buruh tetap berjalan.
Tabooo.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah mengetahui calon Kapolri berikutnya. Nama calon itu belum ia sebutkan. Namun, Listyo sudah menitipkan satu pesan kepada para penerusnya Desk Ketenagakerjaan Polri harus tetap bekerja untuk mengawal kepentingan dan kesejahteraan buruh.
Listyo menyampaikan pesan itu saat meresmikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, Jumat (21/8/2026). Ia juga menjabat Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Menurut Listyo, ia sudah menyampaikan pesan tersebut kepada calon-calon Kapolri.
“Karena ini juga menjadi bagian dari untuk terus menjaga komitmen yang sudah terbangun. Dan saya juga sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti, kan begitu?” ujarnya.
Sekilas, pernyataan itu terdengar seperti pesan biasa menjelang pergantian pimpinan.
Namun, ada ironi yang sulit dilewatkan.
Seorang Kapolri yang hendak pensiun ternyata masih harus mengingatkan calon penggantinya agar sebuah program tidak ikut pensiun.
Kalau desk tidak bekerja, mantan Kapolri turun demo
Listyo bahkan menyiapkan ancaman yang terdengar seperti lelucon, tetapi menyimpan pesan serius.
Ia mengatakan akan turun langsung bersama buruh untuk berdemonstrasi jika Desk Ketenagakerjaan tidak bekerja optimal setelah dirinya pensiun.
“Kalau saya sudah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan itu tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo. Setuju, ya?” tambahnya.
Ada ironi di sana.
Polisi biasanya mengawal demonstrasi. Listyo justru mengatakan siap menjadi bagian dari demonstrasi ketika sudah tidak lagi menjadi Kapolri.
Mantan Kapolri berdemo karena polisi tidak optimal mengurus buruh.
Kalimat itu lucu.
Masalah di baliknya tidak.
Sebab sebuah institusi seharusnya tidak membutuhkan mantan pimpinannya untuk mengingatkan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan.
Polisi punya desk, buruh tetap punya masalah
Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk menangani konsultasi, pengaduan, mediasi sengketa, serta penegakan hukum terkait tindak pidana ketenagakerjaan.
Konsepnya sederhana.
Buruh punya tempat mengadu. Polisi punya jalur untuk merespons.
Tetapi persoalan ketenagakerjaan tidak pernah sesederhana nama sebuah desk.
Namun, persoalan ketenagakerjaan tidak pernah sesederhana nama sebuah desk. Di belakangnya ada PHK, sengketa upah, konflik industrial, dan pekerja yang kehilangan penghasilan.
Karena itu, keberadaan desk saja tidak cukup.
Buruh tidak membutuhkan meja pengaduan yang sekadar tersedia. Mereka membutuhkan meja yang benar-benar bekerja.
Listyo mengatakan, sejak desk tersebut terbentuk, sejumlah persoalan hubungan industrial yang berlangsung bertahun-tahun dapat selesai lebih cepat.
Polri juga pernah memfasilitasi pekerja yang terkena PHK agar memperoleh pekerjaan kembali.
Klaim itu menunjukkan bahwa desk tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif.
Namun, keberhasilan sebuah program juga menguji hal lain apakah program itu mampu bertahan ketika pejabat yang mengawalnya pergi?
Penyakit lama birokrasi: program ikut berganti bersama pejabat
Pertanyaan itu penting karena Indonesia punya kebiasaan buruk dalam mengelola program.
Pejabat berganti.
Prioritas bergeser.
Program baru muncul.
Program lama perlahan kehilangan suara.
Namanya mungkin masih ada. Struktur organisasinya mungkin masih berdiri. Tetapi publik mulai kesulitan menemukan hasilnya.
Karena itu, pesan Listyo sebenarnya jauh lebih besar daripada soal Desk Ketenagakerjaan.
Ia sedang menguji daya tahan institusi.
Apakah program itu lahir sebagai sistem atau hanya tumbuh karena perhatian seorang pejabat?
Jika sistemnya kuat, pergantian Kapolri tidak akan mengubah arah pelayanan.
Jika sistemnya rapuh, satu pergantian jabatan saja bisa membuat prioritas ikut berubah.
Dan kalau itu terjadi, buruh kembali menjadi pihak yang harus mengetuk pintu dari awal.
Kapolri boleh berganti, persoalan buruh tidak
Listyo boleh pensiun.
Calon Kapolri baru boleh datang.
Struktur pimpinan Polri juga akan berubah.
Namun, persoalan buruh tidak mengikuti kalender pergantian jabatan.
PHK tetap terjadi. Perselisihan upah tetap muncul. Konflik hubungan industrial tetap membutuhkan penyelesaian.
Buruh juga tidak bisa meminta masalah mereka menunggu sampai pejabat baru selesai menyesuaikan diri.
Karena itu, perlindungan pekerja tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang duduk di kursi Kapolri.
Negara harus membuat sistem yang tetap bekerja meski orang di dalamnya berganti.
Di sinilah pernyataan Listyo menjadi semacam tamparan kecil bagi birokrasi.
Kalau mantan Kapolri harus mengancam turun ke jalan agar program kepolisian tetap bekerja, publik boleh bertanya:
seberapa kuat sistemnya jika pengawalnya sudah tidak menjabat?
Jangan sampai desk hanya menjadi nama
Desk Ketenagakerjaan seharusnya tidak berhenti sebagai struktur organisasi.
Ia harus menjadi pintu yang benar-benar terbuka bagi pekerja.
Laporan harus mendapat respons. Mediasi harus berjalan. Pelanggaran hukum harus mendapat penanganan. Pekerja yang kehilangan pekerjaan harus memperoleh akses terhadap solusi yang nyata.
Dengan begitu, keberadaan desk tidak bergantung pada seremoni, spanduk, atau siapa yang sedang menjabat Kapolri.
Sebab birokrasi punya satu godaan klasik terlihat bekerja sering kali lebih mudah daripada benar-benar bekerja.
Program bisa diresmikan.
Foto bisa dipublikasikan.
Pernyataan bisa dikutip.
Tetapi buruh tetap akan mengukur negara dari satu hal sederhana apakah masalah mereka selesai?
Calon Kapolri mendapat titipan. Buruh menunggu bukti
Listyo memang belum menyebut nama calon Kapolri berikutnya dalam pernyataan tersebut.
Namun, ia sudah menyampaikan pekerjaan rumah kepada calon penerusnya.
Kini tantangannya bukan sekadar mempertahankan Desk Ketenagakerjaan.
Tantangannya adalah memastikan desk itu menjadi sistem yang tahan pergantian kekuasaan.
Sebab buruh tidak membutuhkan Kapolri yang sekadar peduli.
Mereka membutuhkan institusi yang tidak bisa lupa pada kepentingan pekerja hanya karena pejabatnya berganti.
Ini bukan sekadar cerita tentang Listyo dan calon Kapolri.
Ini cerita tentang penyakit lama birokrasi program mudah lahir ketika seorang pejabat punya perhatian, tetapi sering kehilangan tenaga ketika pejabat itu pergi.
Listyo boleh pensiun.
Buruh tidak.
Konflik ketenagakerjaan juga tidak.
Karena itu, ukuran keberhasilan Desk Ketenagakerjaan bukan seberapa sering pejabat membicarakannya.
Ukuran sebenarnya jauh lebih sederhana ketika buruh datang membawa masalah, apakah negara masih mau membuka pintu?
Dan kalau jawabannya tidak, mungkin ancaman Listyo untuk turun demo setelah pensiun bukan lagi lelucon.
Mungkin justru itu kritik paling satir terhadap sistem yang ia tinggalkan. @dimas
