BEM UI turun ke Bundaran HI membawa 8 tuntutan di tengah perayaan kemerdekaan, dari MBG dan PSN hingga ruang sipil dan bencana.
Tabooo.id – Sehari setelah Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan, mahasiswa Universitas Indonesia justru membawa pertanyaan tentang arti kemerdekaan ke jalanan.
BEM Universitas Indonesia menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Mereka membawa delapan tuntutan yang menyentuh ekonomi, korupsi, agraria, kebijakan pemerintah, otonomi daerah, bencana, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.
Namun, delapan tuntutan itu bukan sekadar daftar protes.
Di baliknya terdapat satu kegelisahan besar sejauh mana rakyat masih memegang kendali atas republik yang mereka rayakan setiap 17 Agustus?
Aksi Sehari Setelah Perayaan Kemerdekaan
Momentum aksi BEM UI tidak muncul secara kebetulan.
Mahasiswa turun ke jalan sehari setelah seremoni peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ketika negara menampilkan berbagai simbol keberhasilan dan persatuan, mahasiswa memilih mengajukan pertanyaan yang lebih kritis.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa berangkat dari UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka kemudian menuju Bundaran HI dan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Yatalathof.
Pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami delapan tuntutan BEM UI.
Mahasiswa tidak hanya mempersoalkan satu kebijakan. Mereka menghubungkan berbagai persoalan menjadi satu gambaran tentang hubungan negara dan rakyat.
Delapan Tuntutan yang Dibawa ke Jalan
Tuntutan pertama berbicara tentang relasi kekuasaan. BEM UI meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri.
Kedua, mahasiswa menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selanjutnya, mereka membawa persoalan agraria. BEM UI meminta pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati.
Persoalan ekonomi juga masuk dalam tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Pada sektor pembangunan dan program pemerintah, BEM UI meminta evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka sekaligus menuntut penghentian Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tuntutan keenam menyentuh hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mahasiswa meminta penghentian pemusatan kekuasaan serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan otonomi daerah.
Bencana menjadi tuntutan berikutnya. BEM UI meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan Flores sebagai bencana nasional serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Terakhir, mahasiswa menyoroti ruang sipil. Mereka meminta pemerintah menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Jika seluruh tuntutan tersebut dibaca secara utuh, terlihat satu pola.
BEM UI sedang mempersoalkan bagaimana negara menggunakan kekuasaan, mengelola sumber daya, dan memperlakukan rakyat.
Dari Harga BBM hingga Reforma Agraria
Tuntutan ekonomi menjadi salah satu bagian paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Harga kebutuhan pokok dan BBM langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Kenaikan biaya hidup juga dapat mempersempit ruang ekonomi masyarakat yang penghasilannya tidak bertambah secepat pengeluaran.
Karena itu, tuntutan penurunan harga bukan sekadar persoalan angka.
Bagi pekerja, pedagang, mahasiswa, hingga keluarga berpenghasilan rendah, harga menentukan kemampuan bertahan. Setiap perubahan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari dapat mengubah prioritas pengeluaran.
Namun, BEM UI tidak berhenti pada persoalan konsumsi.
Mereka juga membawa reforma agraria ke dalam tuntutan. Artinya, mahasiswa melihat persoalan ekonomi tidak hanya dari harga yang dibayar masyarakat, tetapi juga dari persoalan penguasaan sumber daya.
Di sinilah isu ekonomi bertemu dengan isu keadilan.
Siapa yang menguasai tanah? Siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan? Lalu, siapa yang menanggung dampaknya?
Pertanyaan tersebut membuat tuntutan reforma agraria memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan pertanahan.
PSN, MBG, dan KDMP dalam Sorotan
BEM UI juga menempatkan PSN, MBG, dan KDMP dalam satu kelompok tuntutan.
Mahasiswa meminta evaluasi total PSN sekaligus menghentikan MBG dan KDMP. Sikap tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mempertanyakan hasil program, tetapi juga arah kebijakan dan penggunaan sumber daya negara.
Program pemerintah selalu membawa konsekuensi.
Anggaran yang masuk ke satu program berarti negara menentukan prioritas tertentu. Karena itu, ketika mahasiswa meminta evaluasi, pertanyaan berikutnya menyangkut efektivitas, transparansi, manfaat, dan siapa yang memperoleh dampak terbesar.
Dalam konteks tersebut, kritik BEM UI menjadi kritik terhadap proses pengambilan keputusan publik.
Bukan sekadar apa programnya, tetapi untuk siapa program itu bekerja.
Ketika Otonomi Daerah Ikut Dipersoalkan
Tuntutan tentang TKD membuka persoalan lain.
BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah. Mereka juga meminta pengembalian otonomi daerah.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya berfokus pada pemerintah pusat.
Hubungan pusat dan daerah ikut menjadi perhatian karena kebijakan fiskal menentukan kemampuan daerah menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
Dengan demikian, pemangkasan transfer bukan sekadar urusan angka dalam anggaran.
Dampaknya dapat terasa dalam kemampuan daerah mengelola kebutuhan masyarakat.
Di sinilah gagasan otonomi daerah kembali menjadi penting. Jika daerah memiliki tanggung jawab melayani masyarakat, maka kapasitas fiskalnya juga menjadi bagian dari persoalan.
Bencana dan Pertanyaan tentang Kehadiran Negara
Tuntutan penetapan bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores membawa dimensi kemanusiaan ke dalam aksi.
Bagi masyarakat terdampak, status bencana bukan sekadar istilah administratif. Keputusan pemerintah menentukan skala penanganan, koordinasi, serta kecepatan pemulihan yang mereka harapkan.
Karena itu, BEM UI meminta pemerintah tidak berhenti pada respons darurat.
Mereka juga mendesak percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Di titik ini, kritik mahasiswa kembali menyentuh fungsi dasar negara: hadir ketika masyarakat menghadapi situasi paling sulit.
Ruang Sipil dan Batas Kekuasaan
Tuntutan terakhir menyentuh persoalan yang lebih sensitif.
BEM UI meminta penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil. Mereka juga menuntut pembubaran YON TP.
Bagi mahasiswa, persoalan tersebut menyangkut batas antara fungsi keamanan dan kehidupan sipil.
Ruang sipil membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, keterlibatan aparat dalam ruang tersebut selalu memunculkan pertanyaan tentang batas kewenangan.
Apalagi, kritik BEM UI juga menyentuh dugaan pembungkaman suara rakyat.
Jika masyarakat merasa ruang untuk berbicara semakin sempit, persoalannya tidak lagi sekadar komunikasi pemerintah. Kepercayaan terhadap institusi negara ikut menjadi taruhan.
“Ini Bukan Sekadar Krisis Ekonomi”
Yatalathof melihat berbagai persoalan tersebut sebagai satu rangkaian.
Ia menyoroti perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai menguntungkan pihak asing. Ia juga mengkritik pembungkaman suara rakyat dan persoalan penegakan hukum.
Di sisi lain, mahasiswa menyoroti minimnya lapangan kerja serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang menurut mereka masih sebatas janji.
Karena itu, Yatalathof tidak menyebut persoalan tersebut sebagai krisis ekonomi semata.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan.”
Kalimat itu menjadi inti dari seluruh tuntutan.
Sebab, kedaulatan dalam perspektif yang dibawa BEM UI bukan hanya tentang posisi Indonesia di hadapan negara lain. Kedaulatan juga menyangkut posisi rakyat di hadapan negaranya sendiri.
Ini Bukan Sekadar Demo. Ini Pertarungan Makna Kemerdekaan.
Delapan tuntutan BEM UI akhirnya bertemu pada satu persoalan siapa yang menentukan arah republik?
Pemerintah memiliki mandat untuk menjalankan kebijakan. Namun, rakyat memiliki hak untuk menguji kebijakan tersebut.
Mahasiswa menggunakan ruang publik untuk menjalankan fungsi kontrol itu.
Karena itu, aksi di Bundaran HI tidak cukup dibaca sebagai demonstrasi sehari setelah HUT RI. Ini adalah pertarungan narasi antara negara yang berbicara tentang capaian dan mahasiswa yang mempertanyakan dampak kebijakan.
Di situlah makna aksi ini menjadi lebih dalam.
Kemerdekaan bukan hanya kemampuan mengibarkan bendera. Kemerdekaan juga berarti kemampuan rakyat menyampaikan keberatan, mempertanyakan kekuasaan, dan meminta negara mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Delapan tuntutan tersebut mungkin lahir dari ruang kampus. Namun, dampaknya menyentuh masyarakat luas.
Harga BBM berkaitan dengan ongkos hidup. Harga kebutuhan pokok berkaitan dengan dapur keluarga. Lapangan kerja berkaitan dengan masa depan anak muda.
Sementara itu, PSN, TKD, reforma agraria, penanganan bencana, serta ruang sipil menyangkut keputusan yang lebih panjang.
Karena itu, aksi BEM UI tidak hanya meminta pemerintah menjawab mahasiswa.
Mereka sedang melempar pertanyaan kepada publik:
Apakah kemerdekaan cukup dirayakan, atau harus terus diperjuangkan agar rakyat benar-benar memiliki negara?
Kemerdekaan yang Belum Selesai
Setiap 17 Agustus, Indonesia mengulang narasi tentang perjuangan merebut kemerdekaan.
Namun, BEM UI mengingatkan bahwa kemerdekaan juga memiliki pertanyaan baru di setiap zaman.
Dulu, persoalannya adalah keluar dari penjajahan.
Kini, pertanyaannya menyangkut bagaimana negara memperlakukan rakyatnya sendiri.
Jika hukum terasa tidak adil, ekonomi terasa berat, ruang sipil menyempit, dan kebijakan publik menjauh dari kepentingan masyarakat, maka perdebatan tentang kemerdekaan belum selesai.
Bendera boleh berkibar setiap tahun. Namun, makna kemerdekaan tetap harus diuji setiap hari.
Dan pada 18 Agustus 2026, BEM UI memilih mengujinya dari Bundaran HI. @dimas
