BEM UI akan menggelar aksi di Bundaran HI besok dengan delapan tuntutan, dari MBG, PSN, harga BBM hingga ruang sipil.
Tabooo.id – Sehari setelah Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan, mahasiswa memilih turun ke jalan. BEM Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Aksi itu membawa delapan tuntutan. Namun, persoalannya tidak berhenti pada harga kebutuhan pokok, MBG, atau proyek pembangunan. Di balik semuanya, ada pertanyaan yang lebih mendasar kemerdekaan seperti apa yang sedang dirasakan rakyat hari ini?
Sehari Setelah Upacara, Pertanyaan Itu Muncul
Pada 17 Agustus, bendera Merah Putih berkibar di berbagai penjuru negeri. Upacara berlangsung, pidato terdengar, dan perayaan kemerdekaan memenuhi ruang publik.
Namun, sehari kemudian, BEM UI mengambil jalan berbeda.
Bundaran HI akan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kegelisahan. Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyebut aksi tersebut sebagai upaya mempertanyakan kembali makna kemerdekaan.
Menurut Yatalathof, para pendiri bangsa memilih republik karena negara harus menjadi milik seluruh rakyat.
“Itu menandakan negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat,” kata Yatalathof, Senin, 17 Agustus 2026.
Dari gagasan itu, pertanyaan berikutnya menjadi sulit dihindari.
Jika republik memang milik rakyat, seberapa besar rakyat ikut menentukan arah republik?
Delapan Tuntutan, Satu Benang Merah
BEM UI membawa delapan tuntutan dalam aksi tersebut. Isinya menyentuh ekonomi, pembangunan, bencana, hukum, kekuasaan, hingga ruang sipil.
Pertama, mahasiswa meminta penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri. Selain itu, mereka menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Di bidang ekonomi, BEM UI mendorong reforma agraria sejati. Pada saat yang sama, mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Sementara itu, sektor pembangunan juga mendapat sorotan. Mahasiswa meminta evaluasi total Proyek Strategis Nasional serta penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Persoalan hubungan pusat dan daerah ikut masuk dalam daftar. BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah. Karena itu, mereka meminta pemerintah mengembalikan otonomi daerah.
Bencana Sumatera dan Flores juga menjadi perhatian. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Terakhir, BEM UI menyoroti ruang sipil. Mereka meminta penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil. Selain itu, mahasiswa menuntut pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Jika delapan tuntutan tersebut kita tarik menjadi satu garis, persoalannya terlihat lebih besar.
Mahasiswa sedang mempertanyakan batas kekuasaan negara.
Negara Punya Narasi Keberhasilan
Di sisi lain, pemerintah membawa narasi yang berbeda.
Pada Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pidato tersebut, Presiden memaparkan berbagai capaian pemerintah. Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, ekonomi kerakyatan, perlindungan sosial, perumahan, dan pembangunan manusia masuk dalam pembahasan.
Narasi pemerintah bergerak dari capaian menuju optimisme.
Namun, mahasiswa membaca situasi dari sisi lain.
BEM UI menyoroti persoalan yang mereka anggap belum selesai. Menurut mereka, lapangan kerja masih langka. Mereka juga mempertanyakan akses pendidikan dan kesehatan gratis yang mereka kaitkan dengan amanat konstitusi.
Lebih jauh, ketimpangan ekonomi ikut masuk dalam kritik.
Yatalathof menilai kekayaan semakin menumpuk pada segelintir tangan. Ia juga menyoroti perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai merugikan kepentingan bangsa.
Pada saat yang sama, ia melihat kecenderungan pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.
Dengan demikian, dua narasi kini bertemu.
Pemerintah berbicara tentang capaian. Sebaliknya, mahasiswa berbicara tentang kegelisahan.
Di antara dua narasi itu, publik menjadi penonton sekaligus pihak yang merasakan dampaknya.
Dari Krisis Ekonomi ke Krisis Kedaulatan
Bagi Yatalathof, persoalan tersebut tidak berhenti pada ekonomi.
Ia melihat berbagai masalah itu sebagai bagian dari persoalan kedaulatan yang lebih luas. Menurut dia, negara menghadapi masalah ketika kebijakan dan kekayaan tidak lagi terasa dekat dengan kepentingan rakyat.
“Itu bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ujar Yatalathof.
Pernyataan tersebut mengubah cara membaca aksi BEM UI.
Harga BBM, misalnya, bukan sekadar angka di papan SPBU. Begitu pula harga kebutuhan pokok bukan hanya grafik inflasi.
Keduanya masuk langsung ke kehidupan warga.
Saat harga naik, keluarga harus mengatur ulang pengeluaran. Ketika pekerjaan sulit, anak muda terpaksa menunda rencana hidup. Sementara itu, akses pendidikan dan kesehatan yang terasa berat membuat keluarga kembali menghitung kemampuan ekonomi.
Karena itu, isu yang mahasiswa bawa tidak berhenti di lingkungan kampus.
Persoalan tersebut masuk ke dapur, rekening, ruang kelas, dan tempat kerja.
Hukum dan Ruang Sipil Ikut Dipertanyakan
Selain ekonomi, BEM UI mempertanyakan rasa keadilan.
Mahasiswa menilai hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kritik itu menunjukkan persoalan yang lebih dalam, yakni kepercayaan terhadap institusi hukum.
Padahal, kepercayaan publik tidak lahir dari slogan. Sebaliknya, kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum bekerja secara konsisten.
Persoalan serupa muncul dalam tuntutan mengenai ruang sipil.
BEM UI menolak represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil. Mereka juga meminta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Bagi mahasiswa, persoalan tersebut menyentuh batas antara keamanan dan kehidupan sipil.
Jika aparat masuk semakin jauh ke ruang masyarakat, maka pertanyaan tentang batas kewenangan ikut menguat.
Pada titik itu, demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu.
Lebih dari itu, demokrasi juga menyangkut hak warga untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Ini Bukan Sekadar Aksi Mahasiswa
Yatalathof menyebut aksi Selasa pagi sebagai awalan. Ia juga meminta maaf atas potensi kemacetan yang mungkin muncul akibat aksi tersebut.
Namun, menurut dia, kemacetan bukan persoalan utama.
Ia mengajak mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan masyarakat yang merasa republik menjauh dari cita-citanya untuk bersuara.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah aksi yang lebih luas.
BEM UI tidak hanya ingin menyampaikan delapan tuntutan. Lebih jauh, mereka ingin menguji kembali hubungan antara rakyat dan negara.
Aksi tersebut bukan sekadar protes kebijakan. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan arti kemerdekaan.
Negara memiliki narasi tentang keberhasilan. Mahasiswa membawa narasi tentang kegelisahan. Sementara itu, publik harus menilai keduanya dengan kepala dingin.
Apa Dampaknya Buat Kamu?
Pertanyaan BEM UI sebenarnya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari.
Saat harga kebutuhan pokok naik, dampaknya terasa di pasar. Ketika harga BBM berubah, ongkos perjalanan ikut bergerak.
Begitu lapangan kerja menyempit, anak muda menghadapi persaingan yang semakin keras. Pada saat pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program tertentu, uang tersebut berasal dari sumber daya publik.
Karena itu, perdebatan tentang kebijakan negara bukan urusan elite semata.
Ia menyangkut uang yang kamu bayarkan melalui pajak. Ia juga menyangkut layanan yang kamu gunakan serta ruang hidup yang kamu tempati.
Pada akhirnya, pertanyaan mahasiswa kembali kepada satu hal sederhana:
Apakah negara masih terasa sebagai milik rakyat?
Kemerdekaan Tidak Selesai di Upacara
Kemerdekaan memang layak dirayakan. Namun, kemerdekaan juga perlu terus diuji.
Negara boleh menjelaskan keberhasilan. Mahasiswa boleh mengajukan kritik. Publik pun berhak menilai keduanya.
Justru dari benturan itulah demokrasi menemukan ruang hidupnya.
Masalah muncul ketika kritik hanya dianggap sebagai kebisingan. Sebaliknya, kritik juga kehilangan kekuatan jika mahasiswa berhenti setelah turun ke jalan.
Kemerdekaan membutuhkan lebih dari bendera dan pidato.
Ia membutuhkan negara yang mau mendengar. Ia membutuhkan rakyat yang berani bertanya. Selain itu, kekuasaan harus bersedia diuji.
Sebab, 81 tahun setelah proklamasi, persoalannya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka.
Pertanyaannya jauh lebih mengganggu:
Merdeka untuk siapa? @dimas
