Bantargebang penuh, Jakarta mulai membatasi sampah. Mengapa krisis sampah harus dimulai dari rumah dan kebiasaan kita?
Tabooo.id – Setiap pagi, sampah meninggalkan rumah sebelum sebagian besar orang memulai aktivitas.
Gerobak mengangkutnya dari gang. Truk kemudian membawanya keluar dari permukiman. Setelah itu, gunungan sampah menunggu di tempat yang jauh dari pandangan warga Jakarta.
Selama hampir empat dekade, pola tersebut terasa biasa.
Jakarta membuang sampah ke TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga melihat lingkungan kembali bersih. Pemerintah pun terus mengangkut sampah setiap hari.
Namun, sampah sebenarnya tidak pernah hilang.
Ia hanya berpindah.
Kini, ruang untuk memindahkannya semakin sempit. Bahkan, longsor di Zona 4 TPST Bantargebang pada 9 Maret 2026 merenggut tujuh nyawa dan melukai enam orang.
Tragedi itu membuat satu pertanyaan terasa semakin dekat:
Sampai kapan Jakarta bisa terus membuang masalahnya ke tempat lain?
Ketika Sampah Keluar dari Rumah, Masalah Belum Selesai
Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa dengan pola yang sederhana.
Sampah masuk tempat sampah. Petugas mengangkutnya. Truk lalu membawa semuanya menuju Bantargebang.
Akibatnya, persoalan sampah terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.
Padahal, setiap kantong sampah membawa konsekuensi. Plastik membutuhkan ruang. Sisa makanan menambah beban organik. Barang sekali pakai terus memperbesar volume timbulan.
Berdasarkan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Jakarta, timbulan sampah mencapai 9.059 ton per hari.
Masalahnya, kemampuan pengelolaan belum mampu mengejar jumlah tersebut.
Data yang sama menunjukkan baru 7,6 persen sampah yang terkelola dengan baik. Sementara itu, 86,7 persen tempat pemrosesan akhir masih menggunakan sistem open dumping.
Selain itu, sebanyak 5,7 persen sampah masih terbuang ke lingkungan.
Angka tersebut memperlihatkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar kapasitas Bantargebang.
Jakarta menghasilkan sampah lebih cepat daripada kemampuan sistem mengelolanya.
Bantargebang Tidak Bisa Terus Menjadi Jalan Keluar
Karena itu, Pemprov Jakarta mulai mengubah pola pengelolaan sampah.
Sejak 1 Agustus 2026, pemerintah membatasi sampah yang masuk ke Bantargebang secara bertahap. Kebijakan tersebut memprioritaskan residu.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan perubahan itu dengan sederhana.
“Dulu angkut, buang, ditimbun di Bantargebang. Sekarang menjadi pilah, angkut, olah.”
Sekilas, kalimat tersebut terdengar sederhana.
Namun, penerapannya membutuhkan perubahan besar.
Pemprov Jakarta menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029. Untuk mencapainya, pemerintah ingin mengurangi sampah dari sumber, memperluas fasilitas pengolahan, lalu menangani residu dengan sistem yang lebih aman.
Akan tetapi, target itu tidak mungkin hanya bergantung pada teknologi.
Warga juga harus mengubah kebiasaan.
Masalah Besar Dimulai dari Rumah
Bayangkan satu rumah membuang lima kantong sampah setiap hari.
Jumlah itu mungkin terasa kecil.
Sekarang, kalikan dengan jutaan rumah.
Di situlah persoalannya membesar.
Satu botol plastik terlihat sepele. Begitu pula satu bungkus makanan, satu gelas kopi, atau satu kantong belanja.
Namun, jutaan benda kecil tersebut akhirnya membentuk gunungan besar.
Karena itu, gerakan pilah sampah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintah.
Pemprov Jakarta telah mendorong gerakan tersebut sampai tingkat RT dan RW. Hingga awal Agustus, cakupan pemilahan sampah mencapai 23,14 persen.
Angka tersebut memang belum cukup.
Meski begitu, perubahan tetap harus dimulai dari sesuatu.
Satu rumah dapat memisahkan sampah organik dan anorganik. Di sisi lain, satu sekolah bisa mengurangi plastik sekali pakai. Sementara itu, kantor dapat mengurangi sampah konsumsi harian.
Kebiasaan kecil memang terlihat sederhana.
Namun, kota berubah melalui jutaan kebiasaan kecil yang dilakukan bersama.
Fasilitas Bertambah, Sampah Jangan Ikut Bertambah
Di sisi lain, Jakarta terus menambah infrastruktur pengelolaan sampah.
Saat ini terdapat 8.615 fasilitas pengelolaan sampah, 2.247 bank sampah, dan 31 TPS3R.
Kapasitas TPS3R mencapai 710 ton per hari. Akan tetapi, sampah yang masuk baru sekitar 146,2 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, fasilitas TPS3R baru mengolah 76,6 ton.
Data itu menunjukkan persoalan lain.
Jakarta tidak hanya membutuhkan fasilitas baru. Sistem juga harus memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar bekerja.
RDF Plant Rorotan menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Fasilitas itu kini mengolah sekitar 800 ton sampah per hari.
Bahkan, tiga jalur pasokan di sana mampu menampung hingga 2.000 ton per hari.
Selain Rorotan, pemerintah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter.
RDF Plant Bantargebang mendapat target pengolahan 433 ton sampah per hari pada 2026. Kapasitas itu kemudian ditargetkan mencapai 1.000 ton per hari pada 2028.
Sementara itu, RDF Plant Rorotan diproyeksikan mengolah sekitar 1.000 ton per hari pada periode 2027–2029.
Semua fasilitas tersebut penting.
Namun, teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk terus menghasilkan sampah.
Jika volume sampah terus meningkat, fasilitas baru hanya akan terus mengejar dari belakang.
Sampah Juga Bicara tentang Cara Kita Hidup
Pada dasarnya, krisis sampah tidak dimulai di Bantargebang.
Ia dimulai dari kebiasaan konsumsi.
Kita membeli makanan dengan kemasan. Kemudian, kita memesan minuman menggunakan gelas sekali pakai. Barang belanja datang bersama lapisan plastik.
Setelah semuanya selesai digunakan, sampah masuk ke tempat pembuangan.
Persoalan kemudian terasa selesai.
Padahal, justru saat itulah perjalanan sampah dimulai.
Di sinilah masalah sampah berubah menjadi persoalan gaya hidup.
Kita sering menilai kota dari jalan yang bersih. Sebaliknya, kita jarang bertanya ke mana sampah dari jalan tersebut pergi.
Ketika petugas mengangkut sampah dari depan rumah, kita merasa lega. Namun, pekerjaan petugas hanya memindahkan beban dari satu titik ke titik lain.
Mereka tidak mungkin menyelesaikan persoalan jika masyarakat terus menghasilkan sampah tanpa mengurangi volumenya.
Karena itu, pengelolaan sampah membutuhkan tanggung jawab bersama.
Warga perlu memilah. Pemerintah harus menyediakan sistem. Pelaku usaha pun perlu mengambil tanggung jawab.
Ada Pekerjaan Baru di Balik Krisis
Menariknya, perubahan sistem persampahan juga dapat membuka peluang ekonomi baru.
Dalam peta jalan Jakarta, potensi green jobs mencapai 10.890 tenaga kerja baru.
Mereka dapat bekerja sebagai pengumpul, pemilah, operator pengolahan, tenaga lingkungan, hingga pekerja yang masuk ke sektor formal.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema producer responsibility organization atau PRO.
Melalui skema tersebut, produsen nantinya ikut menanggung tanggung jawab atas sampah dari produk yang mereka hasilkan.
Langkah ini penting karena beban sampah selama ini sering berhenti pada konsumen dan petugas kebersihan.
Padahal, produsen juga membentuk pola konsumsi.
Ketika sebuah produk menggunakan banyak kemasan sekali pakai, volume sampah ikut meningkat.
Dengan demikian, tanggung jawab tidak boleh berhenti di tempat sampah rumah.
Bantargebang Adalah Cermin
Pada akhirnya, Bantargebang bukan sekadar tempat pembuangan.
Tempat itu menjadi cermin cara Jakarta memperlakukan sampah selama puluhan tahun.
Kota menghasilkan sampah. Sistem mengangkutnya. Bantargebang menerima sisanya.
Kini, pola tersebut mulai mencapai batas.
Pemprov Jakarta menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bahkan menantang penyelesaian persoalan persampahan pada akhir 2027 atau semester pertama 2028.
Target itu patut diapresiasi.
Meski demikian, publik tetap perlu mengawalnya.
Sebab, target di atas kertas tidak otomatis mengubah kebiasaan.
Perubahan membutuhkan konsistensi. Pemerintah perlu menjalankan aturan. Produsen harus mengambil tanggung jawab. Warga juga perlu memilah dan mengurangi sampah.
Pada akhirnya, persoalan sampah bukan hanya milik pemerintah.
Ia masuk ke dapur kita. Ia ikut dalam kantong belanja. Bahkan, ia hadir dalam kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari.
Ini bukan sekadar cerita tentang Bantargebang yang hampir penuh. Ini cerita tentang sebuah kota yang terlalu lama mengira sampah bisa hilang setelah keluar dari rumah.
Padahal, sampah hanya berpindah.
Ketika tempat untuk memindahkannya semakin sedikit, kita akhirnya dipaksa menghadapi sesuatu yang selama ini kita buang.
Mungkin, perubahan terbesar bukan dimulai dari Bantargebang. Mungkin, ia dimulai dari tempat sampah di rumah kita sendiri. @dimas
