Target bebas gunungan sampah 2027 harus diikuti pembenahan sistem pengelolaan sampah Indonesia, bukan sekadar menghilangkan tumpukan.
Tabooo.id – Ada target besar di depan mata: Indonesia bebas gunungan sampah pada akhir 2027.
Sekilas, target itu terdengar sederhana. Namun, persoalan sampah tidak berhenti pada tumpukan yang mengganggu pemandangan.
Sampah lahir dari rantai panjang. Produksi, konsumsi, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan ikut menentukan akhirnya.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah gunungan sampah bisa hilang.
Setelah gunungannya hilang, ke mana sampah itu pergi?
Sampah Kini Masuk Ruang Konstitusi
Persoalan sampah bahkan sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 255/PUU-XXIV/2026.
Pemohon Dudy Mempawardi Saragih mempersoalkan frasa “pengawasan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah.
Sekilas, persoalannya terlihat teknis. Namun, dampaknya menyentuh kehidupan warga secara langsung.
Warga memang memiliki ruang untuk mengawasi dan melaporkan persoalan sampah. Pemerintah juga menyediakan kanal pengaduan dan mekanisme penanganan.
Mekanisme itu mencakup pemantauan, verifikasi, pemeriksaan, tindakan korektif, hingga penegakan hukum.
Di atas kertas, perangkatnya terlihat lengkap.
Namun, kehidupan warga tidak berlangsung di atas kertas.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti lambannya respons terhadap tumpukan sampah. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan negara menjamin lingkungan yang sehat dan bersih.
Dengan begitu, persoalan sampah berubah menjadi pertanyaan tentang kehadiran negara.
Sebab, aturan yang lengkap tidak otomatis membuat sistem bekerja.
Target Dua Tahun, Masalah Struktural
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas gunungan sampah pada akhir 2027.
Prabowo menyampaikan target itu saat meresmikan akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan KUR Perumahan di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.
Ia menyebut perubahan drastis dalam pengendalian sampah dapat berlangsung dalam satu atau dua tahun.
Tentu, target tersebut penting. Pemerintah setidaknya memberikan tenggat yang jelas.
Namun, tenggat tidak boleh menggantikan desain sistem.
Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai target tersebut sangat ambisius.
Menurut Mahawan, target itu masih mungkin dikejar jika istilah “tanpa gunungan sampah” berarti tidak ada lagi sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak terkelola.
Akan tetapi, persoalannya berbeda jika target tersebut berarti seluruh masalah persampahan Indonesia selesai.
Pasalnya, persoalan sampah tidak berakhir ketika satu gunungan menghilang.
Sampah Bisa Hilang dari Pandangan
Bayangkan sebuah jalan yang selama berbulan-bulan penuh sampah.
Kemudian, truk datang dan mengangkut semuanya.
Jalan kembali bersih. Foto perubahan pun mudah dibuat.
Namun, cerita belum selesai.
Sampah itu mungkin berpindah ke tempat lain. Petugas bisa meratakan gunungan. Pemerintah juga bisa menutup tempat pembuangan ilegal.
Secara visual, masalah terlihat selesai.
Secara sistem, belum tentu.
Inilah jebakan terbesar target bebas gunungan sampah.
Sampah yang tidak terlihat bukan berarti sampah yang selesai.
Jika pola produksi, konsumsi, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan tetap sama, gunungan baru hanya menunggu waktu.
Karena itu, pemerintah perlu mengubah cara melihat persoalan sampah.
Indonesia tidak bisa terus mengandalkan pola kumpul-angkut-buang.
Sebaliknya, sistem harus bergerak menuju pengurangan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, lalu pembuangan residu ke TPA.
Dengan pola tersebut, TPA seharusnya menjadi tempat terakhir.
Bukan pusat dari seluruh sistem.
Masalah Sampah Tidak Berhenti di Rumah Tangga
Selama ini, masyarakat sering menjadi sasaran utama ketika sampah menumpuk.
Warga dianggap kurang disiplin. Mereka dianggap tidak mau memilah sampah.
Narasi itu memang memiliki dasar. Namun, menyalahkan warga saja terlalu mudah.
Bagaimana warga bisa memilah jika fasilitasnya terbatas?
Lalu, bagaimana sampah bisa didaur ulang jika pasar daur ulang belum berkembang?
Selain itu, bagaimana masyarakat bisa mengikuti sistem jika pengangkutan dan pengolahan setelah pemilahan belum berjalan?
Di sinilah persoalan sampah berubah menjadi persoalan governance.
Pemerintah daerah membutuhkan fasilitas. Industri juga harus ikut bertanggung jawab.
Pada saat yang sama, pasar pengolahan dan daur ulang perlu tumbuh.
Masyarakat pun membutuhkan sistem yang membuat perilaku baik menjadi masuk akal dan mudah dilakukan.
Jadi, perubahan perilaku saja tidak cukup. Negara juga harus memperbaiki sistem yang menopang perilaku tersebut.
Negara Bicara Antariksa, Indonesia Masih Mengurus Sungai
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah membawa persoalan ini ke perspektif yang lebih luas.
Ia menyinggung negara maju yang mulai membahas sampah antariksa dan sampah satelit.
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi sampah di sungai, perairan, pinggir pantai, dan permukiman.
Perbandingan tersebut bukan sekadar soal teknologi.
Lebih jauh, perbandingan itu menunjukkan ironi kapasitas tata kelola.
Indonesia berbicara tentang transformasi, industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
Namun, persoalan yang paling dekat dengan kehidupan warga masih terus berulang.
Sampah akhirnya menjadi ujian sederhana bagi kemampuan negara mengelola kehidupan publik.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan jargon ketika lingkungan mereka penuh sampah.
Mereka membutuhkan sistem yang benar-benar bekerja.
Lalu, Apa Dampaknya Buat Kamu?
Dampaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Sampah yang tidak terkelola dapat mencemari sungai dan lingkungan. Selain itu, tumpukan sampah dapat memperbesar persoalan banjir dan menimbulkan bau.
Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran TPA dan menurunkan kualitas lingkungan.
Pada akhirnya, masyarakat ikut menanggung biaya kegagalan sistem.
Warga membayarnya melalui lingkungan yang memburuk. Mereka juga menghadapi penurunan kualitas hidup ketika pemerintah gagal mengelola sampah secara konsisten.
Karena itu, target 2027 membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih serius.
Pemerintah perlu menunjukkan berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi.
Kemudian, berapa yang berhasil dipilah?
Berapa yang berhasil didaur ulang?
Berapa yang berhasil diolah?
Lalu, berapa residu yang masuk TPA?
Terakhir, berapa TPA yang sudah berhenti menerapkan open dumping?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat apakah gunungan sampah masih tampak.
Yang Harus Hilang Bukan Gunungannya Saja
Target bebas gunungan sampah patut diapresiasi karena memberikan tenggat yang jelas.
Namun, target besar membutuhkan ukuran keberhasilan yang juga jelas.
Jika pemerintah hanya mengejar hilangnya tumpukan, Indonesia berisiko menciptakan ilusi kebersihan.
Gunungan hilang. Jalan terlihat bersih. Namun, sistem tetap menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
Di titik itu, target berubah menjadi kosmetik.
Sebaliknya, pemerintah bisa menjadikan 2027 sebagai titik balik.
Rumah tangga mulai memilah sampah. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas. Industri ikut bertanggung jawab.
Pasar daur ulang juga berkembang. Sementara itu, TPA menerima residu, bukan seluruh sampah.
Lebih penting lagi, negara membangun mekanisme pengawasan yang benar-benar bekerja.
Ini bukan sekadar soal gunungan sampah. Ini soal sistem yang terus menghasilkan gunungan baru.
Pada akhirnya, target 2027 membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar.
Apakah negara hanya ingin membuat Indonesia terlihat bersih?
Atau, apakah negara benar-benar ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang sehat?
Kebersihan visual bisa tercipta dalam sehari. Sebaliknya, sistem persampahan yang sehat membutuhkan keberanian untuk membenahi seluruh rantainya.
Jadi, pada 2027, yang seharusnya hilang bukan cuma gunungannya.
Yang harus hilang adalah sistem yang terus membuat gunungan baru. @dimas
