Prestasi akademik IP 4.0 tak menjamin kuliah aman. Biaya kuliah tetap menjadi tembok bagi mahasiswa dari keluarga rentan. Ada mahasiswa yang takut IPK turun. Ada pula yang lebih takut tidak bisa membayar kuliah berikutnya.
Tabooo.id – Dian, 19 tahun, menghadapi ketakutan kedua. Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini meraih prestasi akademik IP 4.0 pada semester pertama, lalu mencatat IP 3,9 pada semester kedua. Prestasinya tidak bermasalah tapi Justru sebaliknya, Dian menunjukkan kemampuan akademik yang sangat baik.
Persoalan muncul ketika biaya kuliah bertemu kondisi ekonomi keluarga. Pengajuan beasiswa melalui aplikasi resmi Pemerintah Kota Surabaya ditolak karena keluarganya tidak masuk kategori keluarga miskin atau pramiskin.
Padahal, ayah Dian bekerja sebagai pengantar galon air minum isi ulang dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Penghasilan itu harus menopang istri dan dua anak, sementara keluarga tinggal di rumah sederhana milik orang tua.
Kini, Dian terancam tidak melanjutkan kuliah ke semester tiga. Bukan karena nilainya buruk. Bukan pula karena ia berhenti belajar. Masalahnya adalah kemampuan ekonomi keluarga.
Ketika Prestasi Akademik IP 4.0 Berhadapan dengan Dompet yang Tipis
Dian sudah melakukan hal yang sering diminta dunia pendidikan.
Belajar keras menjadi rutinitasnya. Prestasi pun tetap terjaga. Nilai akademiknya bahkan berada di tingkat yang sangat tinggi.
Namun, Prestasi akademik IP 4,0 tidak otomatis membayar kebutuhan kuliah. Begitu pula IP 3,9 tidak membuat pendapatan orang tua bertambah.
Setiap semester tetap membutuhkan biaya. Transportasi, makanan, perangkat belajar, dan kebutuhan akademik juga terus berjalan.
Sementara itu, pendapatan keluarga hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan dan di sinilah ironi cerita Dian muncul.
Prestasi bisa membuka pintu pendidikan, tetapi kondisi ekonomi tetap menentukan apakah seseorang mampu bertahan di dalamnya.
Sistem Melihat Data, Keluarga Menjalani Realita
Pengajuan bantuan Dian bergantung pada data sosial ekonomi keluarganya.
Secara administratif, keputusan tersebut terlihat sederhana. Seseorang memenuhi kriteria atau tidak. Pengajuan diterima atau ditolak.
Namun, kehidupan manusia tidak selalu bergerak mengikuti kategori dalam aplikasi.
Pendapatan bisa berubah. Kebutuhan keluarga dapat meningkat. Kondisi ekonomi juga bisa bergeser sebelum data mengalami pembaruan.
Karena itu, status administratif tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh.
Keluarga berpenghasilan rendah belum tentu terlihat sangat miskin. Sebaliknya, keluarga yang masih memiliki rumah dan orang tua yang bekerja belum tentu memiliki kemampuan membayar pendidikan tinggi.
Kelompok rentan justru sering berada di tengah. Tidak cukup miskin menurut sistem, tetapi terlalu miskin untuk membayar semuanya sendiri.
Data Penting, Tetapi Harus Bisa Dikoreksi
Pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan penerima bantuan. Tanpa data, bantuan bisa salah sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih terukur.
Pemerintah Kota Surabaya pada 2025 menyatakan Beasiswa Pemuda Tangguh menyasar mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin atau pramiskin. Program tersebut juga menetapkan IPK minimal 3,00. Namun, persoalan muncul ketika kondisi nyata warga tidak lagi sesuai dengan data.
Pada 06/04/2026, Komisi D DPRD Surabaya bersama BPS dan sejumlah perangkat daerah membahas persoalan kategori kemiskinan berbasis desil. Imam Syafi’i menyoroti warga miskin yang kehilangan status penerima bantuan setelah perubahan desil.
Sebelumnya, pada 07/02/2026, seorang warga Surabaya juga mempertanyakan perubahan status keluarganya dari desil 1 menjadi desil 5. Ia kemudian bertanya apakah anaknya masih bisa memperoleh beasiswa setelah lulus SMA.
Pertanyaan tersebut menunjukkan persoalan yang lebih besar. Orang tua bukan hanya memikirkan bagaimana anak masuk perguruan tinggi. Mereka juga menghitung apakah anak mampu bertahan sampai lulus.
Beban yang Tidak Pernah Masuk Transkrip Nilai
Ada tekanan mahasiswa yang tidak tercatat dalam KHS. Rasa takut menjadi salah satunya adalah kecemasan juga ikut tumbuh ketika biaya kuliah mulai menjadi persoalan keluarga.
Dian harus mempertahankan prestasi sambil memikirkan biaya semester berikutnya. Pada saat yang sama, ia tetap harus mengikuti kuliah, mengerjakan tugas, dan menjaga nilainya.
Dari sisi kampus, perhatian bisa tertuju pada status pembayaran. Dosen melihat IP. Sistem kemudian membaca data sosial ekonomi.
Sementara Dian menjalani seluruh persoalan tersebut secara bersamaan. Inilah sisi manusia yang sering hilang ketika kehidupan diterjemahkan menjadi angka yaitu Data terlihat tapi Kecemasan tidak.
Pendidikan Seharusnya Menjadi Tangga Mobilitas Sosial
Pendidikan tinggi sering menjadi jalan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kehidupan.
Melalui pendidikan, seorang mahasiswa dapat memperoleh keahlian, gelar, dan peluang kerja yang lebih luas. Setelah itu, penghasilan yang lebih baik berpotensi meningkatkan kondisi keluarga.
Namun, tangga tersebut hanya berguna jika seseorang mampu menaikinya sampai akhir. Jika mahasiswa berhenti pada semester tiga karena biaya, jalan mobilitas sosial itu ikut terputus.
Karena itu, persoalan Dian tidak cukup dijawab dengan pertanyaan apakah ia memenuhi satu indikator administratif.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah kebijakan mampu membaca kondisi manusia secara utuh?
Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Beasiswa
Sekilas, kasus Dian terlihat seperti persoalan administrasi. Padahal, dampaknya bisa jauh lebih panjang.
Jika Dian berhenti kuliah, negara bukan hanya kehilangan satu penerima bantuan. Ada pula potensi hilangnya seorang mahasiswa yang sudah menunjukkan prestasi akademik tinggi.
Keluarga kehilangan salah satu peluang untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Lebih jauh lagi, kasus tersebut memperlihatkan paradoks kebijakan.
Negara ingin mencetak sumber daya manusia unggul. Pendidikan juga diposisikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
Namun, seorang mahasiswa berprestasi masih bisa tersandung persoalan biaya dan administrasi karena di titik itulah data perlu bertemu manusia.
Bagaimana Jika Dian Adalah Anak Kita?
Sekarang, coba ubah sudut pandangnya jangan melihat Dian sebagai angka dalam daftar penerima bantuan.
Bayangkan ia adalah adikmu. Teman satu kelasmu. Atau suatu hari, anakmu sendiri.
Ia masuk kuliah dengan IP 4,0. Semester berikutnya, prestasi tersebut tetap terjaga dengan IP 3,9. Di tengah keterbatasan keluarga, proses belajar terus ia jalani.
Lalu sebuah sistem menyatakan keluarganya tidak memenuhi kategori penerima bantuan. Apa yang harus ia lakukan?, Belajar lebih keras?.
Nilainya sudah sangat tinggi, Bekerja sambil kuliah? Waktunya belum tentu cukup. Meminta orang tua membayar? tapi penghasilan keluarga memang terbatas.
Pada akhirnya, pertanyaan tersebut kembali kepada kebijakan. Apakah mahasiswa dari keluarga rentan harus membuktikan kemiskinannya berkali-kali agar bisa terus belajar?.
Jangan Romantisasi Perjuangan
Kita sering menyebut mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebagai pejuang. Mereka disebut tangguh karena mampu bertahan di tengah keterbatasan.
Cerita seperti itu memang menginspirasi. Namun, ada bahaya ketika perjuangan tersebut terlalu romantis. Kita bisa lupa bahwa mereka seharusnya tidak perlu berjuang sendirian.
Negara tidak cukup hanya memuji ketangguhan mahasiswa. Negara juga harus mengurangi alasan yang membuat mereka terpaksa menjadi tangguh.
Jika data tidak sesuai kondisi lapangan, pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi. Ketika mahasiswa berprestasi terancam berhenti karena biaya, harus ada jalur penyelamatan.
Bila keluarga berada di wilayah abu-abu kemiskinan, sistem perlu menyediakan ruang untuk melihat kondisi faktual.
Data Harus Menjadi Jembatan
Sistem bantuan sosial tetap membutuhkan data. Namun, data seharusnya menjadi jembatan menuju bantuan, bukan tembok menuju penolakan.
Kasus seperti Dian membutuhkan beberapa lapisan perlindungan: verifikasi lapangan, mekanisme banding, pemutakhiran kondisi ekonomi, serta jalur khusus bagi mahasiswa berprestasi yang terancam berhenti kuliah.
Kampus dan pemerintah daerah juga perlu berkomunikasi ketika kondisi mahasiswa membutuhkan penanganan cepat. Dengan begitu, sistem tidak hanya bertanya apakah seseorang memenuhi kategori.
Ruang penjelasan juga harus tersedia ketika warga menghadapi kondisi yang tidak terwakili dalam database. Algoritma membaca data. Manusia menjalani akibatnya.
Jangan Sampai IP 4,0 Kalah oleh Angka di Layar
Dian sudah menunjukkan kemampuannya di ruang kelas. Kini, sistem perlu menunjukkan kemampuan membaca kehidupan di luar layar.
Pendapatan keluarga bisa berubah. Kebutuhan hidup dapat meningkat. Status sosial ekonomi pun bisa bergeser.
Sementara itu, masa kuliah terus berjalan. Tidak ada tombol jeda untuk semester berikutnya. Tidak ada tombol ulang untuk kesempatan yang hilang.
Karena itu, ketika mahasiswa dengan IP 4,0 dan 3,9 terancam berhenti kuliah karena persoalan biaya, publik berhak bertanya.
Apakah sistem sudah benar-benar membaca kondisi keluarganya? Jika belum, ruang koreksi harus tersedia.
Sebab pendidikan tidak seharusnya menjadi hadiah bagi mereka yang mampu bertahan secara finansial.
Pendidikan seharusnya menjadi jalan agar seseorang bisa keluar dari keterbatasan tersebut.
Dan kadang, yang membuat seseorang hampir putus kuliah bukan nilai jelek. Melainkan rekening keluarga yang tidak pernah cukup. @teguh
