21 tahun damai Aceh belum sepenuhnya menghapus kemiskinan dan kekecewaan. Kericuhan Hari Damai kembali mengingatkan janji yang belum tuntas.
Tabooo.id – Batu beterbangan di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Warga berlari mencari tempat berlindung. Suara letusan memecah suasana zikir dan doa yang seharusnya menjadi simbol ketenangan.
Ironisnya, kericuhan itu terjadi saat Aceh memperingati 21 tahun perdamaian. Momen yang semestinya mengenang berakhirnya konflik justru kembali memperlihatkan ketegangan di ruang publik.
Peringatan Hari Damai Aceh pada Sabtu (15/8/2026) berubah ricuh setelah massa membawa dan mengibarkan bendera bulan bintang. Simbol yang lekat dengan sejarah konflik Aceh itu kembali muncul di tengah keresahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi.
Namun, membaca peristiwa tersebut hanya sebagai persoalan bendera terasa terlalu sederhana.
Di balik kain yang berkibar, ada kekecewaan yang telah lama mengendap.
Dua Puluh Satu Tahun Setelah Helsinki
Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU Helsinki.
Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun. Setelah itu, senjata diturunkan dan mantan kombatan mulai masuk ke ruang politik.
Aceh juga memperoleh sejumlah kekhususan melalui skema otonomi khusus. Dana dari pemerintah pusat kemudian mengalir untuk mendukung pembangunan daerah.
Secara politik, perdamaian terlihat berhasil.
Akan tetapi, pertanyaan yang lebih sulit justru muncul setelahnya.
Apa yang berubah di meja makan rakyat Aceh?
Pengamat sosial politik Aceh dari IAIN Langsa, Muhammad Alkaf, melihat kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman sebagai luapan frustrasi yang telah lama tersimpan.
Menurut Alkaf, keresahan masyarakat tidak lagi hanya berkaitan dengan politik atau identitas. Sebaliknya, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan persoalan kesejahteraan ikut memperbesar rasa kecewa.
Dengan demikian, perdamaian memang menghentikan perang.
Tetapi perdamaian belum otomatis menghapus rasa tidak adil.
Ketika Perdamaian Tidak Terasa di Kehidupan Sehari-hari
Dua puluh satu tahun setelah MoU Helsinki, persoalan ekonomi masih menjadi salah satu pekerjaan besar Aceh.
Alkaf menilai janji perdamaian dalam bentuk kompensasi material, termasuk dana otonomi khusus dan pembagian hasil sumber daya alam, belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan yang merata.
Masalahnya kemudian terasa di lapangan.
Industri dan pabrik baru belum cukup kuat menyerap tenaga kerja. Pada saat yang sama, jumlah penduduk dan biaya hidup terus bergerak.
Akibatnya, banyak warga masih bergantung pada sektor tradisional. Pertanian, perikanan, perdagangan kecil, kedai kopi, hingga pekerjaan sebagai aparatur negara menjadi pilihan yang diperebutkan.
Situasi tersebut menciptakan paradoks.
Aceh sudah damai secara politik, tetapi sebagian masyarakat masih berjuang mencari rasa aman secara ekonomi.
Perang memang berhenti. Perjuangan hidup belum.
Bendera Bulan Bintang dan Bahasa Kemarahan
Bendera bulan bintang tidak muncul dari ruang kosong.
Simbol tersebut memiliki sejarah panjang dalam konflik Aceh. Karena itu, kemunculannya selalu membawa beban sejarah dan sensitivitas politik.
Pemerintah pusat juga belum mengesahkan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Padahal, Aceh telah menetapkan aturan mengenai bendera dan lambang melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
Polemik itu membuat bulan bintang tetap berada di wilayah yang sensitif.
Di satu sisi, sebagian masyarakat melihatnya sebagai simbol identitas dan sejarah perjuangan. Di sisi lain, pemerintah memandang penggunaannya melalui kerangka hukum dan keutuhan negara.
Karena itu, ketika keresahan publik meningkat, simbol tersebut kembali menjadi bahasa protes.
Alkaf menyebutnya sebagai cara protes yang khas Aceh. Menurut dia, kesakralan simbol itu masih bertahan karena persoalan mengenai pengakuannya belum menemukan titik akhir.
Dengan kata lain, bendera tersebut mungkin hanya benda, tetapi makna di belakangnya jauh lebih besar.
Sasaran Kemarahan Mulai Bergeser
Ada perubahan penting yang terlihat dari kericuhan kali ini.
Pada masa konflik, sasaran utama perlawanan berada di pemerintah pusat. Kini, sebagian kemarahan justru mengarah kepada pemimpin Aceh sendiri.
Hal itu terlihat ketika massa merobek spanduk HUT ke-81 RI yang menampilkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.
Situasi tersebut menjadi ironis karena Muzakir Manaf merupakan mantan Panglima GAM.
Namun, sejarah perjuangan ternyata tidak selalu menjadi pelindung politik.
Alkaf menilai generasi baru Aceh mulai melihat pemimpin berdasarkan kinerja hari ini. Banyak dari mereka lahir atau tumbuh setelah konflik berakhir.
Mereka tidak memiliki memori emosional yang sama dengan generasi sebelumnya. Karena itu, mereka lebih mudah menilai pemerintah dari pertanyaan yang praktis:
Apakah hidup kami menjadi lebih baik?
Pertanyaan tersebut sederhana.
Namun, justru karena sederhana, pemerintah tidak bisa menjawabnya hanya dengan nostalgia perdamaian.
Generasi Pascakonflik Tidak Hidup dari Nostalgia
Bagi generasi yang mengalami konflik, perdamaian memiliki nilai emosional yang sangat besar.
Pengalaman kehilangan dan kekerasan membuat mereka memahami betapa mahalnya harga sebuah kehidupan tanpa perang.
Generasi setelahnya tumbuh dalam kondisi berbeda.
Mereka mengenal Aceh sebagai daerah yang sudah damai. Mereka tidak merasakan langsung suara senjata seperti orang tua mereka.
Karena itu, ukuran keberhasilan pun berubah.
Bagi generasi pascakonflik, damai bukan hanya tidak adanya perang. Damai berarti memiliki pekerjaan, sekolah yang layak, infrastruktur yang berfungsi, serta masa depan yang masuk akal.
Di sinilah tantangan baru Aceh muncul.
Jika generasi lama menjaga perdamaian dengan memori perang, generasi baru akan menjaganya dengan harapan.
Ketika harapan itu terus tertunda, kekecewaan bisa mencari bentuk lain.
Bencana Menambah Beban yang Sudah Berat
Persoalan tersebut juga muncul ketika Aceh menghadapi dampak bencana ekologi akhir tahun lalu.
Sejumlah warga terdampak masih menghadapi persoalan pemulihan. Infrastruktur publik vital juga belum seluruhnya kembali seperti semula.
Alkaf menyinggung kondisi tersebut, termasuk persoalan Jembatan Kutang Blang di Bireuen.
Di Bener Meriah, masyarakat bahkan sempat patungan untuk memperbaiki Jembatan Enang-Enang.
Namun, pemerintah justru menyoroti persoalan standar keselamatan bangunan.
Secara teknis, kekhawatiran itu dapat dipahami. Infrastruktur memang harus memenuhi standar keselamatan.
Akan tetapi, dari sudut pandang warga, persoalannya jauh lebih sederhana.
Mereka membutuhkan jembatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Di titik itulah jarak antara negara dan warga bisa terasa.
Pemerintah berbicara tentang prosedur. Warga berbicara tentang kebutuhan.
Ketika dua bahasa tersebut tidak bertemu, frustrasi mudah tumbuh.
Yang Berbahaya Bukan Hanya Simbolnya
Kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman tentu tidak bisa dibenarkan begitu saja. Pengibaran simbol yang memiliki persoalan hukum dapat memicu ketegangan.
Aparat juga memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban.
Namun, persoalan tidak berhenti pada siapa yang melempar batu atau siapa yang menurunkan bendera.
Ada pertanyaan yang lebih besar.
Mengapa keresahan itu muncul pada peringatan Hari Damai?
Pertanyaan tersebut penting karena pendekatan keamanan saja tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi.
Kemiskinan tidak selalu membawa spanduk. Pengangguran tidak selalu hadir dalam aksi massa. Kekecewaan juga tidak selalu terdengar melalui pengeras suara.
Namun, semuanya dapat menumpuk dalam waktu lama.
Kemudian, sebuah simbol lama muncul dan menjadi wadah bagi kemarahan baru.
Kericuhan Hari Damai Aceh bukan semata cerita tentang bendera. Peristiwa itu juga menunjukkan jarak antara perdamaian politik dan keadilan sosial.
Aceh Tidak Bisa Dibaca Hanya dengan Kacamata Konflik
Pemerintah pusat perlu berhati-hati membaca situasi tersebut.
Jika setiap kemunculan simbol bulan bintang langsung dipahami sebagai kebangkitan separatisme, pemerintah berisiko melewatkan pesan sosial di baliknya.
Sebaliknya, negara tetap perlu menegakkan hukum ketika ada tindakan yang melanggar aturan.
Keduanya tidak harus bertentangan.
Penegakan hukum dapat berjalan bersamaan dengan dialog sosial. Keamanan dapat dijaga tanpa menutup ruang kritik.
Pendekatan itu menjadi semakin penting karena skala massa kali ini tidak otomatis menunjukkan kembalinya konflik masa lalu.
Yang muncul justru persoalan baru: bagaimana membuat perdamaian terasa adil bagi generasi yang tidak pernah mengalami perang?
Perdamaian Harus Masuk ke Rumah-Rumah
Warga Banda Aceh, Ibrahim (37), berada di sekitar lokasi ketika kericuhan terjadi.
Ia melihat massa datang dengan membawa atribut bulan bintang. Mereka kemudian berorasi mengenai sejumlah persoalan, termasuk kekecewaan terhadap pemerintah dan pemulihan Aceh setelah bencana.
Situasi berubah tegang ketika massa mengibarkan bendera tersebut di sejumlah titik halaman masjid. Bahkan, bendera Merah Putih sempat diganti di salah satu tiang.
Benturan dengan aparat kemudian terjadi.
Batu berterbangan. Warga berlari. Suara letusan terdengar.
Bagi Ibrahim, pengalaman itu menghadirkan satu kekhawatiran sederhana: jangan sampai Aceh kembali ke masa lalu.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto juga menegaskan harapannya agar Aceh tetap aman dan kondusif.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengingatkan bahwa konflik tidak memberikan keuntungan bagi siapa pun.
Menurut Fadhlullah, konflik masa lalu ikut membuat ekonomi Aceh tertinggal. Karena itu, perdamaian harus dijaga agar pembangunan ekonomi dapat terus berjalan.
Pesan tersebut penting.
Namun, menjaga damai membutuhkan lebih dari sekadar meminta masyarakat menahan diri.
Masyarakat juga membutuhkan alasan untuk percaya bahwa masa depan mereka memang layak diperjuangkan.
Damai Tidak Cukup Dirayakan Setahun Sekali
Hari Damai Aceh tidak seharusnya berhenti sebagai seremoni tahunan.
Setiap 15 Agustus, masyarakat memang bisa mengenang sejarah. Mereka bisa mengingat MoU Helsinki. Mereka juga bisa menghormati orang-orang yang kehilangan nyawa selama konflik.
Namun, setelah panggung dibongkar, persoalan sehari-hari tetap menunggu.
Lapangan kerja masih dibutuhkan.
Pendidikan masih harus diperbaiki.
Infrastruktur harus dipulihkan.
Kemiskinan perlu ditekan.
Janji perdamaian juga harus terus dievaluasi.
Sebab, perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya perang.
Ukuran perdamaian bukan hanya seberapa lama senjata berhenti berbicara. Ukurannya juga terlihat dari ruang kelas yang tetap hidup, pekerjaan yang tersedia, dan warga yang merasa suaranya didengar. Jika semua itu belum terasa, wajar jika pertanyaan tentang makna perdamaian terus muncul.
Di sinilah pekerjaan terbesar Aceh sebenarnya berada.
Dua puluh satu tahun lalu, senjata berhasil dibuat diam.
Sekarang, tantangannya adalah memastikan keresahan tidak kembali berbicara melalui kekerasan.
Sebab jika damai hanya berarti tidak ada perang, kita baru menyelesaikan separuh pekerjaan.
Separuh lainnya adalah membuat rakyat merasa bahwa perdamaian memang membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. @dimas
