Kenaikan harga BBM dan pengesahan UU Polri terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada pola politik yang membuat perhatian publik bergeser?
Tabooo.id – Ketika harga BBM naik, masyarakat langsung merasakan dampaknya. Ongkos transportasi bertambah, biaya distribusi meningkat, dan harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik. Pada saat yang hampir bersamaan, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), sebuah regulasi yang memicu perdebatan tentang relasi antara negara dan warga.
Dua peristiwa itu melahirkan satu pertanyaan yang terus bergema di ruang publik:
Apakah kenaikan harga BBM sengaja mengalihkan perhatian masyarakat dari pengesahan UU Polri?
Pertanyaan tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Publik sering menemukan pola ketika pemerintah mengambil kebijakan ekonomi yang menyentuh kehidupan sehari-hari bersamaan dengan keputusan politik yang memicu kontroversi. Karena itu, banyak orang mulai mempertanyakan apakah kebetulan semacam ini benar-benar kebetulan.
Ketika Perhatian Publik Menjadi Arena Perebutan
Dalam politik modern, perhatian publik adalah sumber daya yang sangat berharga. Tidak ada masyarakat yang mampu memperhatikan seluruh isu secara bersamaan. Akibatnya, isu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari biasanya mendominasi percakapan publik.
Pakar komunikasi politik Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjelaskan fenomena tersebut melalui teori Agenda Setting. Menurut mereka, media dan aktor politik memiliki kemampuan memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Mereka mungkin tidak menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi mereka sangat berpengaruh dalam menentukan apa yang dibicarakan publik.
Semakin besar sorotan terhadap suatu isu, semakin besar pula peluang masyarakat menempatkan isu itu sebagai persoalan utama.
Dalam konteks ini, kenaikan harga BBM memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat dibanding pembahasan pasal-pasal dalam UU Polri. BBM menyentuh kebutuhan sehari-hari. Masyarakat langsung merasakan dampaknya ketika mengisi bahan bakar, membayar ongkos transportasi, atau membeli kebutuhan pokok.
Sebaliknya, substansi UU Polri menuntut waktu, perhatian, dan pemahaman yang lebih mendalam. Karena itu, banyak orang lebih dulu membicarakan harga BBM daripada membaca perubahan regulasi yang baru disahkan DPR.
Di sinilah perhatian publik mulai bergeser. Ruang diskusi yang sebelumnya bisa membahas substansi UU Polri berubah menjadi ruang keluhan tentang kenaikan biaya hidup.
Teori Pengalihan Isu dalam Kajian Akademik
Para akademisi mengenal fenomena tersebut sebagai issue diversion atau pengalihan perhatian publik.
Peneliti komunikasi Rita Colistra memperkenalkan konsep agenda-cutting, yaitu proses ketika suatu isu kehilangan sorotan karena isu lain yang lebih dominan mengambil alih perhatian publik. Menurut Colistra, aktor politik maupun media dapat memunculkan fenomena ini melalui beberapa cara.
Pertama, mereka mengurangi visibilitas isu tertentu. Kedua, mereka menghilangkan isu dari agenda pemberitaan. Ketiga, mereka mengarahkan perhatian publik pada isu lain yang lebih menarik atau lebih emosional.
Dalam praktik politik modern, agenda-cutting tidak selalu lahir dari skenario yang dirancang secara sadar. Kadang-kadang masyarakat sendiri lebih tertarik pada isu tertentu karena isu tersebut memiliki dampak yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Namun apa pun penyebabnya, hasil akhirnya tetap sama: perhatian publik terpecah.
Sejumlah penelitian komunikasi politik internasional juga menunjukkan bahwa aktor politik sering menggunakan strategi komunikasi untuk menggeser fokus masyarakat dari isu yang berpotensi merugikan mereka menuju isu yang lebih menguntungkan secara politik. Para peneliti menyebut strategi tersebut sebagai political diversion.
Apakah UU Polri Sengaja Tertutup oleh Kenaikan BBM?
Sampai hari ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah menaikkan harga BBM untuk menutupi pengesahan UU Polri.
Tidak ada dokumen resmi, pernyataan pejabat, maupun data yang membuktikan adanya koordinasi semacam itu. Karena itu, jurnalisme yang bertanggung jawab tidak boleh langsung menyimpulkan adanya pengalihan isu yang disengaja.
Namun persoalannya tidak berhenti pada soal niat.
Yang jauh lebih penting adalah dampaknya.
Ketika masyarakat memusatkan perhatian pada harga BBM, mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk membahas substansi UU Polri. Media sosial dipenuhi keluhan tentang biaya hidup. Ruang publik membicarakan harga energi. Sementara itu, pembahasan mengenai perubahan regulasi bergerak ke pinggir percakapan.
Padahal UU Polri menyangkut persoalan yang jauh lebih panjang umurnya dibanding kenaikan harga BBM.
Harga BBM bisa berubah dalam hitungan bulan.
Sebaliknya, regulasi yang mengatur kewenangan aparat dan struktur kelembagaan negara bisa memengaruhi kehidupan publik selama bertahun-tahun.
Yang Sebenarnya Sedang Dipertaruhkan
Dalam negara demokrasi, pengawasan publik terhadap kebijakan adalah salah satu fondasi utama kontrol kekuasaan.
Masalah muncul ketika tekanan ekonomi menyita sebagian besar energi masyarakat. Banyak orang akhirnya lebih fokus bertahan hidup daripada mengawasi perubahan kebijakan yang terjadi di tingkat struktural.
Di sinilah ironi itu muncul.
Masyarakat harus memikirkan biaya hidup yang terus meningkat. Pada saat yang sama, perubahan regulasi tetap berjalan dan membutuhkan pengawasan publik yang memadai.
Kondisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya konspirasi besar. Namun kondisi itu menunjukkan bagaimana perhatian publik sering menjadi arena perebutan yang menentukan arah percakapan nasional.
Ini Bukan Sekadar BBM dan UU Polri
Jika kita melihatnya secara terpisah, kenaikan BBM adalah isu ekonomi dan UU Polri adalah isu hukum.
Namun jika kita melihatnya dalam bingkai yang lebih besar, keduanya berbicara tentang hubungan antara negara dan masyarakat.
BBM berbicara tentang beban ekonomi yang harus ditanggung rakyat.
UU Polri berbicara tentang bagaimana negara mengelola kewenangan dan menjalankan kekuasaan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukanlah:
“Apakah ini pengalihan isu?”
Melainkan:
“Mengapa setiap kali muncul perubahan besar dalam struktur kekuasaan, masyarakat justru sedang menghadapi persoalan ekonomi yang mendesak?”
Pertanyaan itulah yang seharusnya mendorong diskusi publik lebih jauh.
Analisis Tabooo
Dalam politik modern, perhatian publik adalah mata uang kekuasaan.
Siapa pun yang menguasai perhatian publik sering kali ikut mengarahkan percakapan nasional.
Karena itu, pengalihan perhatian tidak selalu membutuhkan rapat rahasia, dokumen bocor, atau skenario besar di balik layar. Terkadang pola tersebut muncul melalui rangkaian peristiwa yang secara tidak langsung mengubah fokus masyarakat.
Ketika rakyat sibuk menghitung kenaikan pengeluaran, mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk mengawasi perubahan regulasi.
Ketika kecemasan ekonomi memenuhi ruang diskusi publik, pengawasan terhadap kebijakan lain ikut melemah.
Mungkin ini kebetulan.
Mungkin juga bukan.
Namun sejarah menunjukkan satu kenyataan yang berulang:
Demokrasi tidak selalu melemah karena negara melarang rakyat berbicara. Kadang demokrasi melemah karena rakyat terlalu sibuk bertahan hidup sehingga tidak sempat memperhatikan apa yang sedang berubah di atas mereka. @dimas
