BBM naik tajam saat rupiah melemah dan tekanan fiskal membesar. Apakah ekonomi rumah tangga Indonesia sedang memasuki fase yang semakin sulit?
Tabooo.id – Di negeri ini, harga yang paling rajin bergerak naik mungkin bukan saham, bukan upah, dan bukan kesejahteraan.
Biaya hiduplah yang hampir selalu menemukan jalan untuk bertambah mahal.
Di atas kertas, perubahan tersebut hanya menyentuh BBM nonsubsidi. Namun dalam praktiknya, kenaikan harga energi jarang berhenti di pompa bensin.
Karena itu, banyak orang melihat lonjakan Pertamax bukan sekadar penyesuaian tarif. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa tekanan ekonomi semakin nyata.
Ketika Minyak Dunia dan Rupiah Menyerang Bersamaan
Pertamina menjelaskan bahwa perusahaan mengambil keputusan tersebut setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan mengevaluasi perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Secara bisnis, alasan itu dapat dipahami.
Harga minyak dunia masih bertahan di kisaran 90 dolar AS per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.141 per dolar AS. Kombinasi itu menciptakan tekanan besar terhadap biaya impor energi.
Akibatnya, biaya pengadaan BBM ikut meningkat. Selain itu, beban kompensasi energi juga bertambah. Pada akhirnya, ruang gerak pemerintah dan perusahaan energi menjadi semakin sempit.
Di sinilah persoalan mulai terasa.
Ketika harga minyak global naik, masyarakat menerima konsekuensinya. Ketika rupiah melemah, masyarakat juga ikut menanggung dampaknya. Sementara itu, ketika subsidi semakin mahal, masyarakat kembali menghadapi penyesuaian harga.
Semua penjelasan ekonomi terdengar masuk akal.
Sayangnya, tagihan dari setiap penjelasan itu hampir selalu tiba di tempat yang sama: dompet rakyat.
Kelas Menengah Menjadi Penyangga Sekaligus Korban
Selama bertahun-tahun, kelas menengah menjadi mesin konsumsi nasional.
Kelompok ini membeli rumah, mencicil kendaraan, membayar pajak, dan menjaga perputaran ekonomi tetap hidup. Namun kini mereka menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah.
Biaya pendidikan naik. Pengeluaran kesehatan meningkat. Cicilan semakin berat. Kini harga energi ikut menambah daftar beban tersebut.
Seorang pengguna Pertamax yang menghabiskan 150 liter per bulan harus menyediakan tambahan biaya sekitar Rp592.500 setiap bulan. Dalam setahun, angka itu melampaui Rp7 juta.
Jumlah tersebut bukan angka kecil.
Uang itu sebelumnya bisa masuk ke tabungan keluarga, dana darurat, atau kebutuhan pendidikan anak. Kini sebagian anggaran itu berpindah ke tangki kendaraan.
Ironisnya, kelompok yang selama ini menopang konsumsi nasional justru menghadapi tekanan paling besar ketika biaya hidup terus meningkat.
Efeknya Tidak Berhenti di SPBU
Sebagian ekonom memang menilai dampak inflasi dari kenaikan Pertamax relatif terbatas. Pengguna Pertamax hanya mewakili sekitar 10-15 persen konsumsi BBM nasional.
Meski demikian, pasar tidak hanya bergerak berdasarkan angka statistik.
Pelaku usaha mulai menghitung ulang biaya operasional. Dunia logistik mengevaluasi ongkos distribusi. Sementara itu, konsumen cenderung menahan pengeluaran ketika biaya transportasi meningkat.
Selain itu, sebagian pengguna berpotensi berpindah ke Pertalite karena selisih harga semakin lebar. Bisman Bhaktiar menilai perpindahan konsumsi seperti itu sangat mungkin terjadi dan pernah muncul pada produk BBM lain.
Jika tren tersebut membesar, tekanan terhadap subsidi energi ikut meningkat.
Alhasil, pemerintah kembali menghadapi dilema yang tidak sederhana.
Pertalite Murah, Tetapi Negara Menanggung Bebannya
Pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar. Kebijakan itu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam risiko inflasi yang lebih besar.
Namun setiap harga yang tertahan memiliki konsekuensi fiskal.
Bisman Bhaktiar menilai Pertalite sebenarnya sudah layak mengalami penyesuaian secara ekonomi. Akan tetapi, pemerintah mempertimbangkan risiko sosial, politik, dan ekonomi yang jauh lebih besar.
Jika harga Pertalite naik, inflasi berpotensi meningkat. Dunia usaha bisa mengurangi tenaga kerja. Harga barang ikut bergerak naik. Bahkan, gejolak sosial dapat muncul ketika daya beli masyarakat melemah.
Karena alasan itulah pemerintah memilih menjaga harga tetap stabil.
Meski demikian, keputusan tersebut membuat negara harus menanggung beban yang semakin berat.
Sinyal Bahwa Ruang Fiskal Mulai Menyempit
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, melihat kenaikan Pertamax sebagai sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Menurut Bhima, pemerintah menghadapi tekanan besar dari utang jatuh tempo dan pembayaran bunga yang mencapai Rp1.434 triliun. Selain itu, penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall hingga Rp340 triliun.
Pada saat bersamaan, kebutuhan belanja negara terus meningkat.
Akibatnya, pemerintah tidak lagi memiliki banyak pilihan untuk menjaga semua harga tetap rendah.
Lebih jauh lagi, pelemahan rupiah membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap kompensasi dan subsidi energi.
Hasil simulasi bahkan menunjukkan bahwa pelemahan kurs dapat menambah beban belanja negara hingga Rp91,5 triliun.
Ini Bukan Sekadar Kenaikan Pertamax
Sekilas, berita ini memang hanya berbicara tentang harga BBM.
Namun jika dicermati lebih dalam, kenaikan Pertamax menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar.
Harga minyak dunia masih tinggi. Rupiah masih rapuh. Ruang fiskal semakin sempit. Sementara itu, daya beli masyarakat terus menghadapi tekanan.
Karena itu, cerita sebenarnya tidak berada di SPBU.
Cerita sebenarnya berada pada kemampuan ekonomi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara subsidi, stabilitas fiskal, dan kesejahteraan masyarakat.
Pertamax mungkin hanya naik Rp3.950 per liter.
Akan tetapi, pertanyaan yang lebih penting justru berada di luar angka tersebut.
Sampai kapan kelas menengah mampu terus menanggung kenaikan biaya hidup yang datang bergelombang?
Dan jika kelompok yang selama ini menjadi mesin konsumsi nasional mulai melambat, siapa yang akan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap bergerak? @dimas
