Bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang transformasi digital. Kita membangun pusat data, melatih talenta digital, dan berlomba mengadopsi kecerdasan buatan (AI). Namun baru sekarang negara memiliki Direktur AI yang membawahi Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem.
Tabooo.id – Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memakai AI atau sudah memiliki Direktur AI. Pertanyaannya jauh lebih besar siapa yang akan mengendalikan AI ketika teknologi ini mulai mengendalikan cara negara bekerja?.
Pelantikan Said Mirza Pahlevi sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi penanda bahwa pemerintah akhirnya menempatkan AI sebagai urusan strategis negara, bukan sekadar proyek transformasi digital. Namun di balik jabatan baru itu, muncul pertanyaan yang lebih penting: apakah birokrasi Indonesia benar-benar siap menghadapi revolusi AI, atau hanya mengejar tren yang sudah lebih dulu berlari?
AI Bukan Lagi Teknologi Masa Depan
Selama tiga tahun terakhir, dunia berubah jauh lebih cepat dibanding satu dekade sebelumnya.
Ledakan ChatGPT pada akhir 2022 menjadi titik balik. AI tidak lagi menjadi alat laboratorium perusahaan teknologi, tetapi masuk ke ruang kelas, kantor pemerintahan, rumah sakit, hingga meja kerja pegawai negeri Indonesia pun mulai bergerak.
Komdigi melantik Said Mirza Pahlevi sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem bersama sejumlah pejabat lain, termasuk Gunawan Hutagalung sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital serta Aju Widya Sari sebagai Direktur Tata Kelola Ekosistem Digital.
Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menegaskan bahwa AI tidak boleh berhenti sebagai jargon transformasi digital.
“Kita tidak membangun AI hanya untuk mengikuti tren. Kita harus memastikan teknologi ini memberikan manfaat nyata, baik untuk pelayanan publik, industri, maupun masyarakat luas,” ujar Ismail, dikutip Rabu, 29/07/2026.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah ingin AI menjadi instrumen yang membantu pelayanan publik, mempercepat proses kerja, sekaligus meningkatkan akurasi birokrasi.
Di Balik Layar
AI bukan lagi proyek masa depan, AI sudah mulai mengubah cara pemerintah bekerja. Tetapi pertanyaan yang lebih penting justru muncul dari dalam birokrasi sendiri. Apakah birokrasinya ikut berubah?
Karena membangun direktorat jauh lebih mudah dibanding membangun budaya kerja baru. AI tidak hanya membutuhkan server dan AI membutuhkan data yang rapi, Regulasi yang jelas, SDM yang memahami teknologi Dan keberanian birokrasi untuk berubah.
Mengapa Baru Sekarang?
Pelantikan direktur AI bukan terjadi di ruang kosong karena dalam dua tahun terakhir pemerintah justru semakin agresif berbicara mengenai AI berdaulat (sovereign AI), talenta digital, hingga penyusunan Peraturan Presiden tentang AI sebagai fondasi tata kelola nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan AI harus mencakup model lokal, infrastruktur komputasi, dan ekosistem nasional yang tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi asing.
Artinya, pembentukan direktorat ini kemungkinan bukan hanya respons terhadap popularitas ChatGPT.
Ada tekanan yang jauh lebih besar.
- Persaingan AI antarnegara Asia semakin ketat.
- Investasi digital bergeser menuju AI.
- Otomasi mulai mengubah pasar tenaga kerja.
- Pemerintah membutuhkan regulator sekaligus orkestrator ekosistem AI nasional.
Dalam bahasa sederhana, Indonesia terlambat jika tidak segera memiliki “pusat kendali” AI.
Indonesia Masih Berlari di Tengah Perlombaan Asia
Di kawasan Asia, perlombaan AI bukan lagi sekadar inovasi teknologi. China menjadikan AI sebagai instrumen geopolitik.
Singapura fokus membangun regulasi dan talenta. Korea Selatan mengintegrasikan AI dengan industri manufaktur. Sementara Indonesia masih berada pada fase membangun fondasi.
Pemerintah memang mulai mendorong pengembangan AI lokal, transfer teknologi, penguatan talenta digital, hingga kerja sama internasional. Namun tantangannya jauh lebih kompleks karena Indonesia harus mengejar beberapa hal sekaligus: infrastruktur komputasi, talenta, regulasi, dan industri.
Regulasi Belum Boleh Tertinggal
AI berkembang jauh lebih cepat daripada hukum. Karena itu pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang AI yang menekankan prinsip etis, transparan, dan akuntabel. Indonesia juga aktif dalam pembahasan tata kelola AI di forum UNESCO dan PBB, termasuk isu integritas informasi serta perlindungan anak Namun regulasi hanyalah pagar Yang menentukan tetap manusianya.
SDM: Mesin AI Tidak Akan Berjalan Tanpa Manusia
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria berulang kali menegaskan bahwa AI tidak cukup dibangun dengan perangkat lunak.
“Antara manusia dan juga infrastruktur, kita perlu melakukannya secara bersamaan, paralel,” ujar Nezar Patria saat menerima audiensi Indonesia Chip Design Collaborative Center, 08/07/2026.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa AI bukan sekadar membeli GPU atau membangun pusat data. Tanpa SDM yang memahami AI, teknologi secanggih apa pun hanya menjadi pajangan digital.
Sudut Pandang Ahli
Pengamat teknologi informasi Budi Rahardjo sejak lama mengingatkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata mengadopsi teknologi, melainkan membangun kapasitas manusia dan ekosistem inovasi agar tidak hanya menjadi pengguna produk asing. Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan memperkuat riset, pendidikan, dan industri nasional agar AI benar-benar memberi nilai tambah bagi Indonesia.
Sementara akademisi dan peneliti kebijakan teknologi global juga berulang kali menekankan bahwa AI tanpa tata kelola berisiko memperbesar ketimpangan, bias algoritma, hingga penyalahgunaan data. Berbagai kajian internasional menyebut keberhasilan AI sangat bergantung pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan pengawasan etis.
AI Bisa Menggantikan Pekerjaan. Tapi Juga Menciptakan Pekerjaan Baru.
Inilah paradoks terbesar AI yang dapat menyebabkan sebagian pekerjaan administratif akan semakin otomatis.
Namun pada saat yang sama muncul profesi baru, AI engineer, Prompt engineer, AI auditor, Ethics officer, Data governance specialist.
Persoalannya bukan apakah pekerjaan hilang melainkan apakah Indonesia mampu menyiapkan pekerjanya sebelum perubahan datang.
Membaca yang Tak Terlihat
Pelantikan Direktur AI terlihat seperti berita birokrasi biasa. Padahal sesungguhnya ini adalah sinyal bahwa negara mulai mengakui AI sebagai persoalan strategis nasional.
Namun jabatan baru tidak otomatis melahirkan kesiapan baru. Yang diuji bukan kemampuan membuat struktur organisasi.
Yang diuji adalah keberanian mengubah cara negara mengambil keputusan karena AI bukan sekadar mesin pintar.
AI adalah teknologi yang akan menentukan siapa yang memimpin ekonomi digital, siapa yang menguasai data, dan siapa yang hanya menjadi pasar.
Jika Indonesia gagal membangun regulasi, SDM, dan industri AI sendiri, kita mungkin akan menjadi pengguna paling ramai dari teknologi yang dikembangkan negara lain.
Dan sejarah menunjukkan, negara yang hanya menjadi pengguna biasanya tidak pernah menjadi penentu arah.
Pertanyaan yang Tertinggal
Ini bukan sekadar pelantikan seorang direktur tap[i ini adalah awal pertarungan baru. Pertarungan bukan antara manusia melawan mesin.
Melainkan antara negara yang mampu mengelola AI dan negara yang hanya menjadi konsumen AI.
Hari ini Indonesia akhirnya memiliki Direktur Kecerdasan Artifisial. Besok, publik akan menunggu satu hal yang jauh lebih penting:
Apakah yang dibangun hanya jabatan baru, atau benar-benar masa depan baru?. @teguh
