UU Polri baru tidak hanya mengubah batas usia pensiun anggota kepolisian. Aturan ini juga membuka pertanyaan besar tentang regenerasi, pengawasan, ruang sipil, dan arah kekuasaan keamanan di Indonesia. Di atas kertas, negara menyebutnya reformasi, tapi publik berhak bertanya, reformasi untuk siapa?
Tabooo.id – Kita tidak bisa membaca revisi UU Polri hanya sebagai urusan usia pensiun. Di permukaan, negara bicara soal kebutuhan organisasi, regenerasi, teknologi, dan profesionalisme. Namun, di lapisan yang lebih dalam, publik menangkap satu pertanyaan besar, ke mana arah kekuasaan keamanan sipil setelah negara mengesahkan aturan ini?
Tapi masalahnya, modernisasi tidak selalu berarti reformasi.
Kadang, modernisasi hanya membuat kekuasaan lama punya perangkat baru, masa kerja lebih panjang, dan ruang gerak lebih luas.
Saat Jabatan Bertahan Lebih Lama
Salah satu perubahan paling mencolok dalam UU Polri baru adalah perpanjangan batas usia pensiun anggota kepolisian.
Pada aturan sebelumnya, batas usia pensiun anggota Polri berada di angka 58 tahun. Kini, batas itu berubah. Tamtama dan bintara dapat bertugas sampai 59 tahun. Perwira dapat bertugas sampai 60 tahun. Sementara itu, keputusan presiden dapat memperpanjang posisi Kapolri hingga usia 61 tahun.
Di atas kertas, negara bisa menyebut ini sebagai penyesuaian kebutuhan organisasi. Argumennya terdengar masuk akal. Polri membutuhkan personel berpengalaman, stabilitas komando, dan kesinambungan kepemimpinan.
Namun, setiap perpanjangan masa kerja selalu membawa konsekuensi.
Karier tidak bergerak di ruang kosong. Jika jabatan senior bertahan lebih lama, maka ruang naik bagi generasi di bawahnya ikut menyempit. Di sinilah muncul risiko bottleneck karier.
Perwira muda bisa menunggu lebih lama. Regenerasi bisa melambat. Struktur komando bisa makin padat di atas, tetapi tetap timpang di tengah dan bawah.
Ini bukan sekadar soal siapa pensiun kapan. Ini soal siapa menempati ruang strategis negara lebih lama.
Bottleneck Karier: Saat Regenerasi Menunggu Kursi Kosong
Dalam organisasi besar seperti Polri, regenerasi bukan perkara administratif. Ia menentukan kesegaran institusi, arah kepemimpinan, dan kemampuan membaca zaman.
Jika senior terlalu lama bertahan di posisi strategis, organisasi bisa mengalami penyumbatan.
Perwira muda yang punya kapasitas bisa tertahan. Kompetisi internal bisa berubah menjadi antrean panjang. Sementara itu, kelompok yang sama tetap menguasai posisi elite lebih lama.
Masalah ini makin penting ketika struktur organisasi sudah menunjukkan ketimpangan, yaitu dengan adanya surplus perwira tinggi di tingkat pusat, sementara sejumlah level perwira menengah justru mengalami defisit di beberapa struktur. Artinya, problemnya bukan hanya usia pensiun, tapi distribusi kekuasaan dalam tubuh organisasi.
Kalau negara hanya memperpanjang masa dinas tanpa merapikan struktur, maka aturan baru ini bisa memperpanjang masalah lama.
Reformasi Tidak Cukup Hanya Terucapkan dari Podium
DPR menyebut UU Polri baru membawa delapan substansi utama. Di dalamnya ada transformasi kepolisian yang terbuka dan profesional, penguatan pengawasan berbasis teknologi, netralitas SDM, pelayanan publik, penugasan di luar institusi Polri, perubahan usia pensiun, pendidikan berbasis HAM, serta penguatan Kompolnas.
Semua terdengar baik.
Tapi publik sudah terlalu sering mendengar kata “transparansi” tanpa melihat keterbukaan nyata. Publik juga sering mendengar kata “pengawasan” tanpa merasakan kontrol yang benar-benar tajam.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah pasalnya terdengar reformis.
Pertanyaannya: siapa yang mengawasi pelaksanaannya?
Reformasi kepolisian tidak bisa hanya hidup di naskah undang-undang. Ia harus terlihat dalam cara aparat bekerja, cara warga mendapatkan pelayanan, cara mencegah terjadinya kekerasan, cara penyalahgunaan wewenang mendapatkan hukum, dan cara institusi membuka diri terhadap kritik.
Kalau tidak, kata reformasi hanya menjadi kosmetik hukum.
Dan kosmetik selalu terlihat rapi, meskipun tidak menyentuh luka.
Saat Ruang Digital Masuk Radar Kekuasaan
Selain usia pensiun, UU Polri baru juga memunculkan sorotan karena menyentuh wilayah digital dan intelijen keamanan.
Di sinilah isu menjadi lebih sensitif.
Ketika negara memberi ruang lebih besar bagi aparat untuk masuk ke ranah penyadapan, intelijen siber, dan pengamanan digital, publik harus bertanya lebih keras. Sebab ruang digital hari ini bukan sekadar tempat orang bercanda, belanja, atau berdebat.
Ruang digital adalah ruang politik baru.
Pun ruang digital hari ini menjadi tempat orang menyampaikan kritik. Warga mengorganisir opini dari sana. Skandal bisa terbongkar lewat percakapan publik. Hari ini, kekuasaan sering mendapat gugatan pertama kali bukan di ruang rapat, tapi melalui layar ponsel warga.
Maka ketika kewenangan pengawasan digital melebar, risikonya juga ikut melebar.
Tanpa mekanisme izin pengadilan yang ketat dan pengawas independen yang kuat, kewenangan penyadapan bisa berubah menjadi alat kontrol. Tanpa batas yang jelas, keamanan siber bisa menjadi alasan untuk membatasi ekspresi publik.
Masalahnya bukan teknologi.
Masalahnya adalah siapa yang memegang teknologi itu, dengan batas apa, dan siapa yang mengawasi.
Polisi Aktif di Jabatan Sipil: Reformasi atau Kembalinya Pola Lama?
UU Polri baru juga membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu, sepanjang berkaitan dengan tugas kepolisian.
Pemerintah dan Polri bisa menjelaskan ini sebagai kebutuhan keahlian. Mereka bisa menyebutnya prosedural, berbasis permintaan resmi, melalui seleksi, dan tunduk pada sistem merit.
Namun, publik tetap punya alasan untuk curiga.
Sejarah Reformasi mengajarkan satu hal penting: aparat keamanan tidak boleh terlalu dalam masuk ke ruang sipil. Sebab ketika aparat aktif mengisi birokrasi sipil, batas antara keamanan dan pemerintahan bisa kabur.
Supremasi sipil tidak runtuh dalam semalam.
Ia bisa terkikis pelan-pelan lewat pengecualian, kebutuhan teknis, jabatan strategis, dan bahasa administratif yang terdengar wajar.
Hari ini disebut kebutuhan organisasi. Besok bisa menjadi kebiasaan negara.
Negara Meminta Percaya, Publik Meminta Bukti
Pemerintah menyebut penyusunan UU Polri baru sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Polri juga menyatakan perpanjangan usia pensiun tidak akan mengganggu regenerasi. Namun, publik tidak cukup hanya diminta percaya.
Kepercayaan publik lahir dari mekanisme kontrol. Kepercayaan publik lahir dari transparansi, keberanian institusi untuk diawasi, dan bukti bahwa aturan baru tidak memperkuat impunitas.
Kalau negara ingin publik percaya, negara harus membuka cara kerja aturan ini.
Bagaimana pelaksanaan seleksi polisi aktif ke jabatan sipil? Siapa mengawasi penyadapan? Bagaimana negara melindungi data digital warga? Apakah karier perwira muda tetap punya ruang bergerak? Dan sejauh mana Kompolnas benar-benar memiliki kewenangan untuk mengawasi, bukan sekadar menjadi pelengkap struktur?
Tanpa jawaban konkret, UU Polri baru akan terus dibaca sebagai perluasan kekuasaan, bukan reformasi kelembagaan.
Ini Bukan Sekadar UU Polri, Ini Arah Negara
Revisi UU Polri menunjukkan satu pola besar dalam politik hukum Indonesia: negara makin sering menjawab tantangan modern dengan memperkuat institusi keamanan.
Kejahatan siber dijawab dengan kewenangan digital. Kompleksitas keamanan dijawab dengan intelijen. Stabilitas organisasi dijawab dengan perpanjangan usia pensiun. Kebutuhan birokrasi dijawab dengan ruang jabatan sipil bagi aparat aktif.
Semua bisa punya alasan.
Tapi demokrasi tidak hanya bertanya apakah alasan itu masuk akal. Demokrasi juga bertanya apakah kekuasaan itu punya batas.
Sebab kekuasaan yang terus diperluas tanpa kontrol akan selalu punya risiko yang sama: ia mulai merasa dirinya perlu, lalu merasa dirinya benar, lalu merasa dirinya tidak perlu diawasi.
Di titik itulah reformasi berubah menjadi ilusi.
Privasi, Kritik, dan Relasi dengan Aparat
Buat publik, UU Polri baru bukan isu jauh di Senayan. Dampaknya bisa terasa dalam hidup sehari-hari.
Aturan ini bisa mengubah cara warga berhadapan dengan aparat. Kritik digital juga berpotensi masuk dalam ruang pantau yang lebih luas. Sementara itu, batas privasi warga menjadi semakin penting untuk dijaga. Ia juga bisa memengaruhi kualitas pelayanan kepolisian.
Jika pengawasan berjalan kuat, aturan ini bisa membantu Polri menjadi lebih profesional. Namun, jika kontrol lemah, aturan ini bisa membuat institusi kepolisian makin besar, makin lama menempati ruang kuasa, dan makin sulit dikoreksi.
Publik tidak anti keamanan.
Publik hanya tidak ingin keamanan berubah menjadi alasan untuk memperkecil ruang warga.
Pengesahan Selesai, Pertanyaan Baru Dimulai
Pengesahan UU Polri bukan akhir perdebatan. Justru setelah palu diketok, publik perlu waspada.
UU Polri baru bisa menjadi jalan reformasi, tapi juga bisa menjadi cara memperpanjang kuasa lama. Kewenangan digital bisa melindungi warga, tetapi tanpa pagar pengawasan, ia juga bisa mengawasi warga.
Sementara itu, jabatan sipil bagi polisi aktif harus dikunci ketat agar negara tidak diam-diam menghidupkan kembali pola lama dengan bahasa baru.
Negara boleh menyebut ini sebagai pembaruan. Tapi publik berhak menyebutnya ujian. Karena dalam demokrasi, institusi keamanan memang penting. Tapi justru karena penting, ia tidak boleh tumbuh tanpa batas.
Kekuasaan yang paling berbahaya bukan yang terlihat kasar. Kadang, yang paling berbahaya adalah kekuasaan yang datang dengan bahasa reformasi, lalu meminta publik untuk percaya tanpa cukup ruang untuk mengawasi. @tabooo
