Dibalik kata “Ampun, Bos”, tersimpan pertanyaan besar tentang arah demokrasi Indonesia. Apakah budaya feodalisme masih membentuk relasi kekuasaan sehingga loyalitas kepada penguasa lebih dominan daripada tanggung jawab kepada rakyat?
Tabooo.id – “Ampun, bos.” Ucapan itu keluar spontan. Tidak ada naskah. Tidak ada podium. Hanya sebuah respons singkat ketika Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ditanya soal isu reshuffle kabinet.
Sebagian orang menganggapnya sekadar gurauan. Sebagian lagi melihatnya sebagai ekspresi yang manusiawi. Namun, dalam politik, spontanitas sering kali berbicara lebih jujur daripada pidato resmi.
Pilihan kata yang muncul tanpa persiapan biasanya lahir dari kebiasaan yang sudah mengakar. Ia memantulkan cara seseorang memandang hubungan dengan kekuasaan. Karena itu, publik tidak hanya mendengar dua kata tersebut, tetapi juga menangkap cara berpikir yang berada di baliknya.
Di situlah persoalan bermula.
Ucapan sederhana itu membuka kembali pertanyaan yang belum pernah benar-benar selesai sejak Reformasi: mengapa banyak pejabat masih memandang kekuasaan secara feodal, padahal Indonesia sudah memilih jalan demokrasi?
Reformasi Mengganti Sistem, Bukan Selalu Cara Berpikir
Sejak 1998, Indonesia mengubah banyak hal. Presiden tidak lagi dipilih melalui kompromi elite. Rakyat memilih langsung pemimpinnya. Lembaga negara juga bekerja di bawah konstitusi yang membatasi kekuasaan.
Namun perubahan sistem tidak otomatis mengubah budaya politik.
Mentalitas sering bergerak lebih lambat daripada aturan. Ketika hukum melangkah ke depan, cara berpikir justru kerap tertinggal di belakang.
Jejak itu masih terlihat dalam kehidupan politik sehari-hari. Banyak pejabat lebih sibuk membaca sinyal dari pusat kekuasaan daripada membaca keresahan masyarakat. Mereka menghitung peluang bertahan, bukan hanya peluang menyelesaikan persoalan publik.
Kondisi tersebut menunjukkan satu hal: demokrasi memang berhasil mengubah mekanisme, tetapi belum sepenuhnya mengubah orientasi.
Jabatan Dipandang sebagai Hadiah, Bukan Amanah
Cara seseorang memandang jabatan akan menentukan cara ia bekerja.
Jika seorang pejabat meyakini bahwa rakyat menjadi sumber legitimasi, maka ia akan mengejar hasil kerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Keberhasilan pembangunan, pelayanan yang cepat, serta kebijakan yang efektif akan menjadi ukuran utamanya.
Sebaliknya, ketika seseorang menganggap jabatan sebagai pemberian seorang pemimpin, perhatian akan bergeser. Menjaga kedekatan dengan pusat kekuasaan terasa lebih penting daripada menjaga kepercayaan masyarakat.
Perlahan-lahan, loyalitas berubah arah.
Yang seharusnya mengalir kepada konstitusi justru mengarah kepada figur.
Yang semestinya berpusat pada kepentingan rakyat bergeser menjadi upaya mempertahankan posisi.
Perubahan orientasi inilah yang diam-diam melemahkan kualitas demokrasi.
Bahasa Sering Membocorkan Cara Kerja Kekuasaan
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi.
Setiap pilihan kata membawa cara pandang tertentu. Seorang pejabat mungkin tidak berniat menyampaikan pesan politik. Namun kata-kata yang keluar secara spontan sering memperlihatkan hubungan yang sebenarnya ia rasakan dengan kekuasaan.
Ketika seorang menteri menyebut Presiden sebagai “bos”, publik tentu memahami konteks percakapan itu. Akan tetapi, istilah tersebut juga memperlihatkan pola relasi yang menyerupai hubungan atasan dan bawahan.
Padahal konstitusi menempatkan keduanya dalam posisi yang berbeda.
Presiden memang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun jabatan menteri tetap merupakan jabatan publik. Tanggung jawab utamanya bukan melayani kepentingan pribadi Presiden, melainkan menjalankan amanat negara dan melayani masyarakat.
Perbedaan itu terlihat sederhana. Dampaknya justru sangat besar.
Sebab bahasa perlahan membentuk cara berpikir. Cara berpikir membentuk perilaku. Lalu perilaku yang terus berulang akhirnya melahirkan budaya politik.
Mengapa Isu Reshuffle Selalu Mengubah Arah Perhatian?
Setiap kali isu reshuffle muncul, ruang publik hampir selalu bergerak ke arah yang sama.
Media menyusun daftar menteri yang dianggap aman dan yang diperkirakan tersingkir. Elite politik mulai menghitung peluang. Para pejabat membaca setiap sinyal yang datang dari lingkaran kekuasaan.
Di tengah hiruk-pikuk itu, pembahasan mengenai pelayanan publik justru menyusut.
Padahal masyarakat tidak pernah memilih pemerintahan agar para menterinya mahir bertahan dalam jabatan.
Publik menginginkan hasil yang jauh lebih konkret. Harga kebutuhan pokok harus terkendali. Jalan harus selesai dibangun. Sekolah harus layak digunakan. Pelayanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau.
Fokus semacam itulah yang semestinya mendominasi ruang publik, bukan sekadar spekulasi mengenai siapa yang akan tetap duduk di kursi kabinet.
Demokrasi Membutuhkan Keberanian, Bukan Ketakutan
Negara demokrasi tidak membutuhkan pejabat yang pandai mencari rasa aman.
Negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, siap dievaluasi, dan bersedia mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat.
Rakyat juga tidak menilai seorang menteri dari seberapa dekat ia dengan pusat kekuasaan. Mereka menilai hasil kerja yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Kepercayaan publik lahir dari kinerja, bukan dari kedekatan politik.
Legitimasi tumbuh melalui pelayanan, bukan melalui loyalitas personal.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak pernah bergantung pada apakah ia selamat dari reshuffle.
Sejarah justru mengingat mereka yang meninggalkan perubahan nyata, bukan mereka yang paling lama bertahan di lingkaran kekuasaan.
“Ampun, bos” mungkin hanya dua kata.
Namun dua kata itu menghadirkan cermin yang memantulkan persoalan jauh lebih besar.
Hampir tiga dekade setelah Reformasi, Indonesia berhasil membangun prosedur demokrasi yang semakin matang. Meski begitu, sebagian budaya politik masih membawa warisan lama: memandang kekuasaan sebagai hubungan patron dan bawahan, bukan sebagai amanah konstitusi.
Selama orientasi itu belum berubah, demokrasi akan terus menghadapi paradoks. Kita memang berhasil memilih pemimpin secara demokratis, tetapi belum sepenuhnya membangun cara berpikir yang demokratis di dalam birokrasi dan elite politik.
Demokrasi sejati tidak hanya mengubah cara memilih pemimpin. Demokrasi juga harus mengubah cara para pemimpin memahami siapa sesungguhnya yang mereka layani. @dimas
