Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan politik dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21/10/2026. Ia mengapresiasi kerja keras koalisi gemuk yang bernama Kabinet Merah Putih sekaligus menjelaskan alasan pemerintah merangkul banyak kekuatan politik.
Tabooo.id – Pernyataan tentang koalisi gemuk dibawah nama Kabinet Merah Putij tersebut menegaskan keyakinan pemerintah bahwa dukungan politik yang luas dapat memperkuat pelaksanaan agenda nasional. Namun, jumlah partai yang bergabung tidak otomatis menentukan kualitas pemerintahan. Publik membutuhkan hasil nyata berupa pelayanan yang lebih baik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kesempatan kerja yang layak, serta penegakan hukum yang adil.
.“Koalisi kita besar, benar, karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk jalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujar Prabowo.
Persoalan ini melalui satu pertanyaan mendasar apakah koalisi besar memperkuat kemampuan negara menyelesaikan masalah, atau justru membuat kekuasaan semakin nyaman tanpa pengawasan memadai?.
Koalisi Gemuk: Persatuan Elite dan Tantangan Demokrasi
Koalisi besar dapat membantu pemerintah memperlancar pembahasan anggaran, mempercepat legislasi, dan menjaga stabilitas politik. Dukungan parlemen juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program strategis.
Namun, stabilitas membutuhkan pengawasan yang sehat. Ketika banyak partai masuk ke pemerintahan, parlemen harus tetap berani menguji kebijakan, memeriksa anggaran, dan meminta pertanggungjawaban pejabat.
Kajian mengenai koalisi dan oposisi dalam demokrasi Indonesia menyoroti risiko ketika koalisi luas melemahkan oposisi serta mekanisme checks and balances. Situasi tersebut dapat mengurangi ruang kritik apabila lembaga pengawas tidak menjalankan fungsinya secara optimal.
Karena itu, demokrasi tidak cukup mengandalkan banyaknya dukungan politik. Masyarakat juga membutuhkan lembaga yang berani mengoreksi keputusan pemerintah. Kritik berbasis fakta justru membantu pejabat menemukan kekurangan sebelum dampaknya semakin luas.
Koalisi yang kuat seharusnya membuat pemerintah lebih efektif, bukan membuatnya kebal terhadap kritik.
Kerja Keras Koalisi Gemuk Harus Terukur
Apresiasi terhadap kinerja koalisi gemuk dibawah panji Kabinet Merah Putih menjadi penting, tetapi masyarakat tidak bisa menilai keberhasilan hanya dari banyaknya rapat atau program yang diluncurkan. Mereka membutuhkan indikator yang menunjukkan perubahan nyata.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah programnya memperbaiki akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas lapangan kerja, dan menjaga daya beli. Setiap anggaran juga harus memiliki sasaran jelas serta evaluasi yang dapat diperiksa publik.
Jumlah bantuan yang tersalurkan, misalnya, belum otomatis membuktikan bahwa kemiskinan menurun. Begitu pula pertumbuhan investasi tidak selalu menjamin tersedianya pekerjaan layak bagi warga sekitar.
Melalui indikator yang transparan, masyarakat dapat membandingkan janji dengan hasil. Tanpa evaluasi terbuka, klaim keberhasilan berisiko berhenti sebagai narasi politik.
Ketahanan Nasional Dimulai dari Tata Kelola
Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo turut menyoroti tantangan Indonesia sebagai negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa. Ia mengingatkan pentingnya persatuan di tengah persaingan global, termasuk dalam sektor pangan, perdagangan, dan mata uang.
Ketahanan nasional memang tidak hanya menyangkut pertahanan. Negara juga membutuhkan pasokan pangan yang stabil, ekonomi tangguh, sumber daya manusia berkualitas, dan institusi yang dipercaya masyarakat.
Konflik geopolitik dapat mengganggu perdagangan dan pasokan strategis. Tekanan ekonomi global pun berpotensi memengaruhi nilai tukar, harga barang, serta daya beli masyarakat.
Untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah perlu memperkuat produksi pangan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan koordinasi antarkementerian menghasilkan kebijakan yang konsisten. Persatuan nasional akan lebih bermakna ketika masyarakat merasakan perlindungan dari dampak krisis.
Karhutla Menguji Ketegasan Pemerintah
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Prabowo. Pada 21/10/2026, ia meminta aparat menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dan menegaskan pentingnya penindakan terhadap pelanggaran.
Kementerian Kehutanan melaporkan pada 19/102026 bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait karhutla. Luas areal terbakar yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Aparat juga memproses 125 subjek hukum melalui jalur pidana.
Data tersebut menunjukkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan, bukan bukti bahwa seluruh pihak yang diperiksa telah bersalah. Pemerintah perlu menjelaskan perkembangan perkara, memastikan proses hukum berbasis bukti, dan menindak pihak yang terbukti melanggar.
Dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan hutan. Asap mengganggu kesehatan warga, menghambat kegiatan belajar, dan mengurangi produktivitas pekerja. Karena itu, penanganan harus mencakup pemulihan lingkungan serta pencegahan kebakaran berulang.
Ketegasan bukan sekadar pernyataan keras. Publik perlu melihat penindakan yang konsisten dan perlindungan nyata bagi masyarakat.
MSCI dan Ujian Transparansi
Pada 15/10/2026, MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Lembaga penyedia indeks global itu menyoroti transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan konsistensi reformasi pasar modal. MSCI menjadwalkan keputusan akhir paling lambat 30/06/2027.
OJK kemudian menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi pasar modal. Langkah ini penting karena transparansi membantu investor menilai risiko dan menjaga kredibilitas pasar.
Pemerintah boleh menunjukkan keyakinan terhadap ekonomi Indonesia. Namun, investor membutuhkan aturan yang jelas, informasi yang dapat dipercaya, dan pengawasan yang konsisten. Reformasi harus terlihat melalui penerapan aturan, bukan hanya pengumuman.
Siapa Mengawasi Ketika Semua Bersatu?
Koalisi besar memberi Prabowo peluang mempercepat agenda pemerintahan. Namun, dukungan politik yang luas juga menuntut pengawasan lebih kuat agar kompromi elite tidak mengalahkan kepentingan publik.
Parlemen harus menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Regulator perlu membuka informasi, sementara aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan bukti dan mandatnya. Media serta masyarakat sipil juga membutuhkan ruang untuk menguji kebijakan.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menilai seberapa besar koalisi yang berhasil dibangun Prabowo. Mereka akan melihat apakah kekuatan tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum yang adil, dan ekonomi yang memberi kesempatan luas.
Persatuan politik baru bernilai ketika menghasilkan perubahan nyata. Kekuasaan dapat menyatukan banyak orang, tetapi hasil kerja yang membuktikan apakah persatuan itu benar-benar berpihak kepada rakyat. @teguh
