Tabooo.id: Kriminal – Kasus dugaan pelecehan verbal di FHUI tidak berhenti di permintaan maaf. Kampus mulai bergerak ke arah yang lebih konkret: sanksi.
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FHUI langsung mencabut status keanggotaan aktif sejumlah mahasiswa yang diduga terlibat. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026.
Langkah ini jadi sinyal awal. Tapi jelas, ini belum akhir.
UI Siapkan Sanksi Akademik: Skorsing hingga Drop Out
Jika investigasi membuktikan pelanggaran, UI bisa menjatuhkan skorsing hingga pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
Artinya, konsekuensi kasus ini bisa mengakhiri status akademik pelaku.
Potensi Pidana: Kasus Bisa Naik Level
UI juga membuka kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Jika tim investigasi menemukan unsur pidana, kampus akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ini membuat kasus ini tidak lagi sekadar urusan internal kampus.
Batasnya jelas, dari pelanggaran etika bisa berubah jadi pelanggaran hukum.
Satgas PPKS Pegang Kendali: Proses Masih Berjalan
Saat ini, Satgas PPKS UI menangani seluruh proses investigasi.
Tim menjalankan verifikasi laporan, mengumpulkan bukti, dan memanggil pihak terkait. Mereka juga menggunakan pendekatan berbasis korban untuk menjaga keadilan.
Proses ini menentukan arah sanksi ke depan. Namun tanpa bukti kuat, pihak kampus tidak bisa menjatuhkan sanksi secara sembarangan.
FHUI Bergerak Cepat: Internal Sudah Diproses
Di tingkat fakultas, FHUI juga sudah bergerak.
Pihak fakultas memanggil mahasiswa yang diduga terlibat dan langsung menelusuri kasus ini secara internal. Dengan langkah ini, mereka mempercepat proses sebelum universitas mengambil keputusan.
Namun, publik mulai melihat satu hal, kecepatan tidak selalu berarti ketegasan.
Sanksi Selalu Datang Setelah Viral
Kalau kamu perhatikan, pola ini sebenarnya sudah lama muncul.
Kasus muncul, lalu publik bereaksi, kemudian isu menjadi viral, dan akhirnya kampus mulai bertindak hingga menjatuhkan sanksi.
Ini bukan sekadar respons. Sebaliknya, pola ini menunjukkan respons yang reaktif.
Kampus perlu menjatuhkan sanksi tegas untuk menciptakan efek jera. Namun, sanksi yang setengah hati justru membuat pelanggaran terasa “aman dilakukan”.
Dan di situlah budaya salah bisa terus hidup.
Sanksi sudah mulai berjalan. Tapi pertanyaan yang belum selesai, apakah sanksi ini benar-benar akan menghentikan kasus serupa, atau hanya jadi respons setiap kali publik marah? @tabooo
