Republik diuji ketika hukum bertemu kekuasaan. Mengapa integritas penegak hukum menentukan masa depan negara hukum Indonesia?
Tabooo.id – Negara hukum tidak runtuh saat seorang pejabat melanggar hukum. Negara mulai kehilangan pijakan ketika masyarakat berhenti percaya bahwa hukum masih mampu mengadili para penjaganya sendiri.
Tidak ada sirene yang menandai runtuhnya sebuah negara hukum.
Republik tidak roboh seperti gedung yang diguncang gempa. Ia juga tidak hancur oleh ledakan yang terdengar dalam semalam. Sebaliknya, keruntuhan itu bergerak perlahan, nyaris tanpa suara. Mula-mula, masyarakat kehilangan keyakinan. Setelah itu, mereka mulai meragukan hukum. Pada akhirnya, mereka mempertanyakan negara itu sendiri.
Sejak saat itulah republik memasuki ujian yang sesungguhnya.
Masyarakat tidak lagi bertanya apakah ada penyidik, jaksa, atau hakim. Mereka justru mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Masih mampukah hukum menjangkau orang-orang yang selama ini memegang kewenangan untuk menegakkannya?
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun sesungguhnya, masa depan negara hukum bergantung pada jawabannya.
Hukum Tidak Pernah Menguji Penjahat
Banyak orang mengukur keberhasilan hukum dari jumlah pelaku kejahatan yang masuk penjara. Ukuran itu memang penting. Namun sejarah menunjukkan ukuran yang jauh lebih mendasar.
Hukum justru menghadapi ujian terberat ketika kekuasaan berhadapan dengan dirinya sendiri.
Negara relatif mudah menangkap pencopet. Aparat juga mampu memburu bandar narkoba atau koruptor kelas bawah. Akan tetapi, situasi berubah sepenuhnya ketika proses hukum menyentuh aparat penegak hukum, pejabat tinggi, atau pemegang kewenangan negara.
Pada titik itu, perhatian publik tidak lagi tertuju pada satu perkara.
Publik mulai menilai apakah seluruh sistem masih bekerja dengan jujur.
Mengapa Publik Selalu Gelisah?
Jawabannya bukan sekadar karena jabatan.
Aparat penegak hukum memegang kewenangan yang langsung menyentuh kehidupan manusia. Penyidik dapat membatasi kebebasan seseorang. Jaksa menentukan arah penuntutan. Hakim memutus masa depan seseorang melalui putusannya.
Kewenangan sebesar itu lahir dari satu sumber yang sama: kepercayaan publik.
Karena itu, ketika kepercayaan mulai retak, kewenangan kehilangan fondasi moralnya. Masyarakat mungkin masih menaati putusan pengadilan. Namun, mereka belum tentu lagi mempercayainya.
Di situlah bahaya mulai tumbuh.
Negara Hukum Tidak Hidup karena Pasal
Sebagian orang mengira negara hukum berdiri di atas ribuan pasal.
Padahal, pasal hanyalah rangkaian kalimat.
Yang menghidupkan hukum adalah integritas orang-orang yang menjalankannya.
Konstitusi memang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Akan tetapi, kalimat itu sesungguhnya bukan sekadar deklarasi. Konstitusi sedang mengikat seluruh pemegang kekuasaan dengan janji yang sama.
Janji itu sederhana.
Kekuasaan harus tunduk kepada hukum.
Selain itu, tidak ada jabatan yang berada di atas konstitusi.
Lebih jauh lagi, tidak seorang pun boleh kehilangan hak-haknya hanya karena sedang menjalani proses hukum.
Apabila salah satu janji itu gagal dipenuhi, negara memang masih memiliki gedung pengadilan. Namun, masyarakat mulai kehilangan alasan untuk mempercayainya.
Kerugian Terbesar Bukan Uang Negara
Korupsi memang menguras anggaran negara.
Namun kerusakan terbesar justru muncul ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap keadilan.
Negara dapat memulihkan kerugian keuangan. Pemerintah dapat membangun kembali gedung yang rusak. Bahkan ekonomi dapat bangkit setelah krisis.
Sebaliknya, kepercayaan publik membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk kembali.
Mengapa?
Karena masyarakat tidak membangun kepercayaan melalui pidato.
Mereka membangunnya melalui pengalaman.
Setiap hari publik mengamati bagaimana hukum memperlakukan rakyat biasa. Akan tetapi, mereka jauh lebih memperhatikan bagaimana hukum memperlakukan orang-orang yang memegang kekuasaan.
Praduga Tak Bersalah Melindungi Hukum
Media sosial mengubah kecepatan informasi.
Sebuah potongan video dapat membentuk opini hanya dalam hitungan menit. Sebuah unggahan anonim mampu memancing penghakiman massal sebelum penyidik selesai memeriksa saksi pertama.
Namun negara hukum tidak boleh mengikuti irama itu.
Justru sebaliknya, hukum harus bergerak lebih tenang.
Karena itulah asas praduga tak bersalah memiliki arti yang sangat penting.
Prinsip tersebut bukan hadiah bagi tersangka.
Prinsip itu menjaga martabat hukum.
Jika masyarakat membiarkan opini menggantikan pembuktian, siapa pun dapat menjadi korban berikutnya. Hari ini seorang pejabat. Besok seorang jurnalis. Lusa warga biasa.
Tidak ada lagi batas yang melindungi siapa pun.
Demokrasi Jarang Mati karena Kudeta
Sejarah modern memperlihatkan kenyataan yang berbeda.
Demokrasi lebih sering melemah karena institusinya kehilangan integritas.
Gedung pengadilan tetap berdiri.
Parlemen tetap bersidang.
Pemilu tetap berlangsung.
Namun perlahan masyarakat berhenti percaya.
Kondisi seperti itu jauh lebih berbahaya daripada kerusuhan yang terlihat di jalan.
Sebab republik tampak utuh dari luar, tetapi fondasinya mulai rapuh dari dalam.
Institusi Tidak Perlu Takut Diawasi
Sebagian orang menganggap pengawasan sebagai ancaman.
Padahal demokrasi justru membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak berubah menjadi privilese.
Institusi yang sehat tidak menghindari pemeriksaan.
Sebaliknya, institusi yang sehat membuka ruang koreksi secara terbuka, profesional, dan objektif.
Semakin besar kewenangan yang dimiliki sebuah lembaga, semakin besar pula tanggung jawab moralnya kepada publik.
Karena itu, pengawasan tidak melemahkan institusi.
Pengawasan justru memperkuat legitimasi lembaga di mata masyarakat.
Republik Berdiri di Atas Kepercayaan
Orang sering mengira republik berdiri di atas gedung parlemen, istana negara, atau mahkamah.
Sesungguhnya republik berdiri di atas sesuatu yang jauh lebih rapuh.
Kepercayaan.
Tidak ada anggaran yang dapat membeli kepercayaan.
Tidak ada konferensi pers yang mampu menciptakannya.
Hanya satu hal yang dapat menumbuhkannya secara perlahan.
Konsistensi.
Setiap kali hukum memperlakukan seluruh warga negara dengan ukuran yang sama, kepercayaan tumbuh sedikit demi sedikit.
Sebaliknya, setiap kali hukum tampak memilih siapa yang layak diperiksa, republik kehilangan sebagian fondasinya.
Republik Selalu Diukur dari Keberaniannya
Pada akhirnya, setiap perkara akan selesai.
Hakim berganti.
Pejabat berganti.
Pemerintahan juga berganti.
Namun satu pertanyaan akan selalu bertahan.
Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua orang?
Ataukah kekuasaan diam-diam berdiri di atas hukum?
Republik tidak membutuhkan jawaban berupa pidato.
Republik membutuhkan proses hukum yang jujur, transparan, independen, dan konsisten.
Sebab kekuatan sebuah negara tidak pernah bergantung pada besarnya kekuasaan yang dimiliki para pejabatnya.
Sebaliknya, kekuatan republik lahir ketika hukum tetap berani mengadili siapa pun dengan ukuran yang sama.
Di situlah keadilan memperoleh maknanya.
Dan di situlah masyarakat memutuskan apakah republik ini masih layak mereka percaya. @dimas
