Tabooo.id: Global – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengunci satu kesepakatan yang akan memengaruhi arah perdagangan Indonesia ke depan. Keduanya menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Pemerintah menyebutnya sebagai tonggak baru. Namun bagi jutaan pekerja, ini bukan sekadar simbol diplomasi ini soal nasib pekerjaan dan harga hidup.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, kedua pemimpin sepakat mempercepat implementasi kerja sama tersebut. Mereka bahkan memerintahkan para menteri untuk membuka “era keemasan baru” hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat.
Kalimatnya terdengar optimistis. Tetapi di balik jargon itu, ada angka konkret yang langsung menentukan daya saing produk Indonesia.
Tarif Turun, Tapi Negosiasi Panjang dan Mahal
Salah satu poin terpenting dalam kesepakatan ini adalah penurunan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia menjadi 19 persen. Sebelumnya, Washington menetapkan tarif hingga 32 persen. Artinya, Indonesia berhasil memangkas beban tarif hampir setengahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, angka 19 persen ini termasuk yang paling rendah di kawasan ASEAN. Pemerintah menganggapnya sebagai kemenangan negosiasi.
Namun kemenangan itu tidak datang tiba-tiba. Indonesia mengirim empat surat resmi, datang langsung ke Washington DC empat kali, menjalani tujuh putaran negosiasi, dan melakukan lebih dari sembilan pertemuan lanjutan, baik langsung maupun virtual. Pemerintah bernegosiasi intensif dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Keuangan AS.
Diplomasi dagang modern memang tidak pernah murah. Ia memakan waktu, tenaga, dan konsesi.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga membuka akses pasar lebih luas bagi produk Amerika. Ini berarti persaingan di pasar domestik akan semakin ketat.
Nol Persen Tarif: Harapan Besar bagi Sawit, Tekstil, dan Elektronik
Di tengah kompromi itu, pemerintah membawa pulang satu kabar baik. Sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapat tarif nol persen.
Produk tersebut mencakup komoditas strategis seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga komponen pesawat.
Sektor tekstil dan pakaian jadi juga mendapat perlakuan khusus melalui skema Tariff Rate Quota.
Airlangga menyebut, kebijakan ini langsung berdampak pada sekitar 4 juta pekerja. Jika menghitung anggota keluarga mereka, dampaknya bisa menyentuh 20 juta orang Indonesia.
Bagi buruh pabrik tekstil di Jawa Barat, pekerja sawit di Sumatera, hingga teknisi elektronik di Batam, kesepakatan ini bisa berarti satu hal sederhana: pekerjaan mereka tetap ada.
Atau bahkan bertambah.
Council Baru, Tapi Siapa yang Paling Diuntungkan?
Kesepakatan ini juga melahirkan lembaga baru bernama Council of Trade and Investment. Dewan ini akan menjadi forum utama untuk menyelesaikan sengketa dagang dan investasi.
Di atas kertas, ini terlihat seperti mekanisme pengaman.
Namun dalam praktik global, lembaga semacam ini sering menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Negara yang lebih kuat biasanya memiliki daya tawar lebih besar.
Amerika Serikat bukan sekadar mitra dagang biasa. Ia adalah ekonomi terbesar dunia.
Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan.
Surplus Besar, Tapi Ketergantungan Nyata
Sepanjang 2025, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 41,05 miliar dollar AS. Ini adalah surplus ke-68 berturut-turut sejak Mei 2020.
Angka itu terlihat kuat. Tetapi ia juga menunjukkan satu fakta lain: Indonesia sangat bergantung pada ekspor.
Ketika akses ke pasar Amerika membaik, ekonomi Indonesia mendapat napas tambahan.
Namun ketika hubungan dagang terguncang, dampaknya bisa langsung terasa di pabrik, pelabuhan, dan dapur rumah tangga.
Diplomasi Tinggi, Dampak Sampai ke Meja Makan
Bagi investor, perjanjian ini berarti peluang.
Bagi pemerintah, ini berarti stabilitas.
Tetapi bagi masyarakat biasa, dampaknya jauh lebih sederhana.
Kesepakatan ini menentukan apakah pabrik tetap buka, apakah pekerja tetap digaji, dan apakah harga kebutuhan tetap terjangkau.
Di ruang konferensi Washington, kesepakatan ini terlihat seperti dokumen diplomatik.
Namun di Indonesia, hasilnya akan terasa di pasar, di pabrik, dan di meja makan.
Karena pada akhirnya, setiap perjanjian dagang global selalu berakhir pada satu pertanyaan paling lokal: siapa yang benar-benar diuntungkan? @dimas
