Tabooo.id: Nasional – Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito resmi memulai babak baru dalam kariernya. Ia tidak lagi memimpin pasukan di medan militer, tetapi kini memikul tanggung jawab yang jauh lebih luas menjaga sistem jaminan kesehatan bagi ratusan juta rakyat Indonesia.
Usai pelantikan di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Jumat (20/2/2026), Prihati langsung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menunjuknya sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Penunjukan ini mengakhiri masa jabatan Ali Ghufron Mukti sekaligus membuka fase baru bagi lembaga yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan nasional.
“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan penugasan ini,” ujar Prihati.
Namun ucapan terima kasih itu hanya pembuka. Tantangan sebenarnya sudah menunggu di depan.
Mengelola Nasib Kesehatan 283 Juta Orang
Prihati tidak menutupi besarnya beban yang kini ia pikul. BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 283 juta peserta angka yang hampir setara dengan seluruh populasi Indonesia. Artinya, setiap keputusan yang ia ambil akan langsung memengaruhi akses kesehatan jutaan keluarga, terutama kelompok miskin dan pekerja rentan.
Ia juga harus memastikan kerja sama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan sekitar 3.000 rumah sakit tetap berjalan lancar. Tanpa koordinasi yang kuat, layanan kesehatan bisa tersendat, dan rakyat kecil akan menjadi korban pertama.
“Saya menerima amanah besar. Kami harus memastikan jaminan kesehatan sosial berjalan baik bagi seluruh peserta,” tambahnya.
Pernyataan itu bukan sekadar formalitas. Dalam praktiknya, BPJS Kesehatan sering menghadapi keluhan panjang: antrean pasien, keterbatasan layanan, hingga persoalan pembiayaan. Semua itu kini menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan baru.
Janji Melanjutkan Fondasi Lama, Tapi Tekanan Terus Bertambah
Prihati menegaskan bahwa ia tidak akan memulai dari nol. Ia memilih melanjutkan fondasi yang telah dibangun direksi sebelumnya. Menurutnya, kesinambungan penting agar sistem tidak terguncang.
“Kami akan melanjutkan program yang sudah berjalan baik dan memperkuat pelayanan,” tegasnya.
Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Jumlah peserta terus bertambah, biaya kesehatan meningkat, dan ekspektasi publik semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya ingin jaminan kesehatan, tetapi juga pelayanan yang cepat, mudah, dan manusiawi.
Di sinilah ujian sebenarnya dimulai. BPJS Kesehatan bukan sekadar lembaga administratif. Ia adalah wajah kehadiran negara dalam melindungi rakyat saat sakit.
Dampak Langsung bagi Rakyat dan Pekerja
Pergantian kepemimpinan ini paling dirasakan oleh peserta BPJS, terutama masyarakat kelas menengah bawah. Mereka sangat bergantung pada layanan ini untuk mengakses rumah sakit tanpa harus membayar mahal.
Jika kepemimpinan baru berhasil memperbaiki layanan, jutaan orang akan merasakan manfaatnya. Sebaliknya, jika sistem tersendat, rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling rentan.
Selain itu, sektor kesehatan rumah sakit, tenaga medis, dan industri pendukung juga ikut terdampak. Stabilitas BPJS Kesehatan menentukan kelangsungan pembiayaan layanan kesehatan nasional.
Dari Seragam Militer ke Sistem Jaminan Sosial
Latar belakang militer Prihati memunculkan harapan sekaligus tanda tanya. Pengalaman kepemimpinan yang tegas bisa membawa disiplin baru dalam birokrasi BPJS. Namun, sistem jaminan kesehatan membutuhkan lebih dari sekadar ketegasan. Ia membutuhkan empati, efisiensi, dan kemampuan membaca kebutuhan rakyat.
Prihati sendiri berjanji akan bekerja keras untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.
“Kami siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat,” pungkasnya.
Janji itu kini tercatat. Publik akan menagihnya, satu per satu.
Karena pada akhirnya, BPJS bukan hanya soal angka, laporan, atau jabatan. Ia adalah soal siapa yang bisa berobat dan siapa yang harus pulang membawa penyakit dan negara selalu diuji dari situ. @dimas
