Program besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai menjanjikan. Namun di banyak desa, rakyat mulai merasa kebutuhan lokal makin tersisih.
Tabooo.id – Indonesia sedang bergerak cepat. Negara membangun program besar dengan bahasa ambisi Indonesia Emas 2045, Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, hingga Koperasi Merah Putih. Di atas kertas, semuanya terdengar menjanjikan. Namun di bawah, di desa-desa yang jalannya masih rusak dan irigasinya belum selesai, muncul pertanyaan yang mulai terasa semakin keras: pembangunan ini sebenarnya sedang berjalan bersama rakyat, atau justru menjauh dari mereka?
Program Besar dan Ambisi Negara
Pemerintah kini menjalankan proyek pembangunan paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol utamanya. Negara mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk membangun generasi sehat dan menurunkan angka stunting. Target penerima manfaatnya mencapai puluhan juta orang.
Secara konsep, program ini terlihat masuk akal. Negara ingin memastikan kemiskinan tidak diwariskan lewat malnutrisi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Namun persoalannya bukan sesederhana “setuju atau menolak MBG”.
Di banyak daerah, masyarakat mulai melihat ironi yang terasa nyata. Anak-anak menerima makan bergizi, tetapi jalan menuju sekolah masih rusak. Program nasional berjalan besar-besaran, sementara kebutuhan dasar lokal justru tertunda.
Keresahan yang Tumbuh di Desa
Keresahan itu tidak selalu muncul lewat demonstrasi besar. Kadang ia hadir dalam obrolan kecil di warung kopi desa. Kadang muncul dari kepala desa yang mulai kesulitan menjelaskan ke warga kenapa anggaran lokal menyusut demi proyek pusat.
Situasi serupa terlihat dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah mewajibkan sebagian besar Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan koperasi dan infrastruktur pendukungnya. Secara teori, negara ingin memperkuat ekonomi desa dan memotong rantai tengkulak.
Namun di lapangan, banyak desa justru menghadapi tekanan baru. Program lokal tertunda. Jalan desa belum selesai diperbaiki. Drainase dan irigasi terbengkalai.
Kepala desa akhirnya berdiri di tengah dua tekanan sekaligus. Negara meminta loyalitas terhadap agenda nasional. Warga meminta jawaban atas kebutuhan sehari-hari.
Di titik inilah keresahan rakyat berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam: rasa kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri.
Ketika Pembangunan Terasa Semakin Terpusat
Ini bukan sekadar soal MBG atau koperasi desa. Ini soal bagaimana pembangunan mulai terasa semakin tersentralisasi, sementara masyarakat lokal merasa ruang menentukan prioritas hidupnya makin menyempit.
Dampaknya bukan cuma soal angka anggaran. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari:
- jalan desa tertunda,
- irigasi belum selesai,
- layanan kesehatan masih minim,
- program lokal berhenti,
- dan warga mulai merasa keputusan hidup mereka dibuat terlalu jauh dari tempat mereka tinggal.
Perasaan kehilangan kontrol inilah yang perlahan berubah menjadi kegelisahan sosial.
Negara Besar Butuh Empati Besar
Negara memang membutuhkan visi besar. Namun pembangunan yang terlalu sibuk mengejar masa depan bisa kehilangan sensitivitas terhadap kegelisahan hari ini.
Demokrasi tidak runtuh hanya karena krisis besar. Kadang demokrasi melemah perlahan ketika rakyat merasa suaranya tidak lagi menentukan arah pembangunan.
Pada akhirnya, legitimasi negara tidak lahir dari pidato ambisius atau angka triliunan rupiah. Legitimasi lahir ketika rakyat kecil masih merasa negara berjalan bersama mereka.
Indonesia mungkin sedang membangun masa depan besar. Namun jika rakyat mulai merasa asing di dalam prosesnya sendiri, pertanyaannya sederhana: pembangunan ini sebenarnya sedang membawa siapa? @dimas
