Tabooo.id: Nasional – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan sistem verifikasi biometrik untuk pembelian LPG 3 kilogram (kg). Sistem ini menggunakan sidik jari hingga pemindaian retina untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Said menilai kebocoran subsidi masih terjadi karena data penerima belum sepenuhnya akurat. Ia meminta pemerintah memperketat mekanisme penyaluran agar hanya masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Yang diperlukan justru subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Gedung DPR RI, pada Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan data pemerintah saja tidak cukup untuk mengontrol distribusi. Menurutnya, pemerintah perlu mengulang verifikasi dengan data biometrik agar penyaluran lebih akurat.
“Bukan hanya data sentral, tapi perlu verifikasi ulang dengan sidik jari atau retina bagi yang berhak,” tegasnya.
Banggar DPR mencatat penerima LPG 3 kg yang benar-benar layak jauh lebih kecil dari kuota yang tersedia. Dari total 8,6 juta penerima, hanya sekitar 5,4 juta yang masuk kategori tepat sasaran.
Dengan sistem biometrik, pemerintah bisa mengurangi pemborosan anggaran subsidi energi yang selama ini dinilai tidak efisien.
“Kalau tepat sasaran, anggaran tidak terbuang,” kata Said.
Subsidi BBM vs LPG: DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM
Said menolak usulan pengurangan subsidi BBM untuk menekan defisit APBN. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menambah beban masyarakat.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah mengatur harga BBM non-subsidi sesuai mekanisme pasar. Namun ia meminta pemerintah tetap menghitung dampaknya terhadap inflasi.
“Kalau mau diatur, yang dijual dengan harga keekonomian itu lebih masuk akal,” tambahnya.
Tekanan Energi Global Dorong Perdebatan Kebijakan Subsidi
Perdebatan subsidi kembali menguat di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebelumnya mengusulkan pengurangan subsidi BBM untuk menekan defisit dan utang negara.
JK menilai subsidi yang terus naik dapat membebani APBN dalam jangka panjang.
“Kalau subsidi terus naik, utang juga akan naik,” ujar JK.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dengan jelas kepada publik agar tidak menimbulkan penolakan.
Catatan: Dua Arah Kebijakan, Satu Tekanan Fiskal
DPR mendorong perbaikan sistem subsidi melalui verifikasi biometrik. Sementara itu, sebagian pihak mendorong pengurangan subsidi energi secara langsung.
Kedua pendekatan ini menunjukkan satu tekanan yang sama beban subsidi energi yang terus meningkat di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
Di tengah perdebatan ini, satu pertanyaan tetap muncul apakah masalah subsidi Indonesia terletak pada besarnya anggaran, atau pada cara negara menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima? @dimas
