Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadhewa menepis ketakutan krisis 1998 di tengah pelemahan rupiah. Namun di era TikTok, publik justru lebih percaya narasi ketakutan dibanding data resmi negara.
Tabooo.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadhewa tampil santai di panggung Jogja Financial Festival (JFF) 2026. Ia tersenyum. Sesekali ia tertawa kecil saat berdiskusi bersama Founder CT Corp Chairul Tanjung di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (22/5/2026).
Namun di balik suasana ringan itu, pemerintah menghadapi kegelisahan besar: publik mulai lebih percaya TikTok dibanding data negara.
Karena itulah Purbaya beberapa kali terlihat heran sekaligus kesal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen. Konsumsi masyarakat meningkat. Penjualan mobil dan motor ikut naik. Konsumsi listrik serta bahan bakar juga bergerak positif.
Namun di luar ruang seminar, masyarakat merasakan situasi yang berbeda.
Media sosial dipenuhi narasi bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rupiah melemah. PHK terus bermunculan. Harga kebutuhan terasa naik. Anak muda mulai merasa masa depan semakin mahal.
Akibatnya, publik mulai bertanya: siapa yang sebenarnya bohong?
Negara atau realitas sehari-hari?
Ketika Ketakutan Menjadi Mesin Konten
Purbaya lalu melontarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian peserta forum.
“Setelah saya analisa lebih lanjut, ternyata itu kebanyakan adalah analisa ekonom di TikTok,” katanya.
Kalimat itu memang terdengar seperti candaan. Namun ucapan itu sebenarnya menggambarkan perubahan besar dalam cara masyarakat memahami ekonomi.
Dulu, publik menunggu penjelasan ekonom kampus, bank sentral, atau laporan resmi pemerintah. Sekarang, algoritma media sosial justru menentukan siapa yang layak dipercaya.
Satu video berdurasi satu menit bahkan bisa memengaruhi persepsi publik lebih cepat dibanding laporan ekonomi setebal ratusan halaman.
Masalahnya sederhana: ketakutan selalu lebih laku dibanding penjelasan rasional.
Karena itu, konten bertema “Indonesia menuju krisis”, “rupiah akan hancur”, atau “1998 akan terulang” jauh lebih mudah viral dibanding grafik pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, platform digital tidak mengejar akurasi.
Platform digital mengejar emosi.
Semakin menakutkan narasi, semakin tinggi interaksi.
Semakin panik publik, semakin besar algoritma menyebarkannya.
Akibatnya, media sosial mengubah ekonomi menjadi tontonan emosional.
Trauma 1998 Masih Hidup di Kepala Publik
Purbaya mencoba memotong narasi ketakutan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan soal nilai tukar rupiah. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibanding krisis 1998.
“Jadi teman-teman enggak usah takut tuh yang ribut-ribut nilai tukar akan jeblok seperti 1998,” ujarnya.
Selain itu, Purbaya mengklaim suplai dolar besar akan segera masuk ke dalam negeri sehingga rupiah berpotensi menguat.
Optimisme itu muncul setelah pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 melalui PP Nomor 21 Tahun 2026.
Melalui aturan itu, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan 100 persen dolar hasil ekspor di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga mengharuskan retensi dolar selama beberapa bulan untuk sektor tertentu.
Logikanya sederhana. Semakin banyak dolar parkir di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah akan semakin berkurang.
Karena itu, Purbaya bahkan memberi peringatan keras kepada pelaku pasar valuta asing.
“Saya bilang pemain valas cepat-cepat buang dolarnya. Kita akan dorong rupiah ke Rp15 ribu per dolar AS,” tegasnya.
Ucapan itu terdengar penuh percaya diri. Namun justru di situlah pertanyaan besarnya muncul.
Jika ekonomi memang sekuat itu, mengapa publik tetap merasa takut?
Negara Bicara Statistik, Anak Muda Bicara Tekanan Hidup
Menariknya, kritik paling tajam dalam forum tersebut justru datang dari dua siswa SMA.
Dewi Masyitoh, siswi SMAN 3 Yogyakarta, mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan pemerintah hanya menjadi “ilusi rata-rata”.
Ia menyoroti kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir sektor padat modal dan kelompok atas. Sementara itu, masyarakat bawah justru menghadapi tekanan daya beli.
“Apakah angka pertumbuhan makro yang membaik ini sebenarnya menyimpan risiko ilusi rata-rata?” tanyanya.
Pertanyaan itu langsung mengubah arah diskusi.
Sebab banyak orang sebenarnya tidak terlalu peduli apakah ekonomi tumbuh 5 persen atau 7 persen.
Masyarakat hanya ingin tahu satu hal: apakah hidup semakin ringan atau justru semakin berat?
Di media sosial, pertanyaan itu terus muncul setiap hari.
Harga makan naik.
Biaya kos meningkat.
Lapangan kerja terasa makin sempit.
Namun pemerintah terus mengatakan ekonomi baik-baik saja.
Akhirnya, publik hidup di antara dua realitas sekaligus: realitas statistik dan realitas psikologis.
Generasi yang Tumbuh Bersama Kecemasan
Siswa SMA Taruna Nusantara, Patik Sinaga, kemudian menyinggung penurunan IHSG dan mempertanyakan kemampuan Indonesia menjaga target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada 2027.
Pertanyaannya memang terlihat polos. Namun pertanyaan itu terasa sangat relevan.
Generasi muda Indonesia hari ini tumbuh bersama ketidakpastian.
Mereka lahir setelah Reformasi.
Mereka melewati pandemi.
Media sosial terus memperlihatkan PHK massal hampir setiap hari.
Selain itu, layar ponsel mereka juga menampilkan perang global, inflasi, dan ancaman resesi tanpa jeda.
Akibatnya, generasi ini hidup dalam situasi yang unik. Ekonomi mungkin tumbuh, tetapi rasa aman tidak ikut tumbuh.
Karena itu, publik lebih mudah merasakan ketakutan dibanding mempercayai statistik.
Ini Bukan Sekadar Soal Rupiah
Purbaya mungkin benar ketika menyebut fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibanding 1998.
Namun persoalan sebenarnya tampaknya bukan lagi sekadar soal data ekonomi.
Masalah utamanya adalah krisis kepercayaan.
Publik tidak lagi hidup berdasarkan angka resmi semata.
Mereka hidup berdasarkan timeline media sosial.
Sementara itu, timeline terus memproduksi kecemasan setiap hari.
Di era digital, ketakutan bergerak jauh lebih cepat dibanding klarifikasi.
Algoritma membentuk persepsi publik bahkan sebelum negara selesai menjelaskan data.
Lalu perlahan, masyarakat mulai menaruh kepercayaan lebih besar pada konten viral dibanding institusi resmi.
Dan mungkin, di situlah ancaman terbesar ekonomi hari ini sebenarnya berada.
Bukan pada nilai tukar rupiah.
Bukan pada angka pertumbuhan ekonomi.
Melainkan pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap siapa yang layak dipercaya. @dimas
