Tabooo.id: Vibes – Di negeri yang mengaku menjunjung sopan santun, kita justru melihat ironi yang terus muncul. Pejabat yang naik pangkat sering menurunkan adab. Kini kamera menangkap lebih banyak kejadian. Warganet menyebarkan videonya lebih cepat. Akibatnya, publik menontonnya sebagai tontonan nasional lengkap dengan komentar pedas yang muncul sebelum aparat tiba di lokasi.
Seragam Menebalkan Ego
Setiap pejabat atau aparat yang marah di ruang publik biasanya memakai pola yang sama. Mereka menaikkan nada lebih dulu. Logika mereka muncul belakangan.
Mereka menegur warga karena parkir miring. Mereka juga menghentikan pengendara hanya karena tidak memberi hormat. Selain itu, mereka sering mengucapkan kalimat khas arogansi digital:
“Kamu tahu saya siapa?”
Pada dasarnya, mereka ingin diperlakukan seperti raja kecil. Ironisnya, mereka sendiri tahu bahwa jawabannya tidak penting.
Mereka Memaksa Hormat, Bukan Menghasilkan Hormat
Banyak pejabat lupa bahwa perilaku yang baik akan memunculkan hormat. Namun, di lapangan, mereka justru berteriak dan mengklaim kebenaran sekeras mungkin.
Masyarakat akhirnya memahami pola itu. Pejabat meminta hormat. Aparat meminta perlakuan khusus. Orang berpangkat meminta pelayanan.
Sementara itu, adab menghilang secepat klarifikasi standar: “Sebenarnya tidak seperti itu.”
Mereka Memakai Pangkat sebagai Kartu Debit Moral
Dalam banyak peristiwa, pejabat memakai pangkat sebagai pembenaran instan.
Mereka mengklaim benar meski mereka salah. Mereka mencari pembelaan meski mereka keliru. Bahkan mereka memutar ulang versi kronologi sendiri meski mereka melanggar aturan.
Pada faktanya, mereka memperlakukan pangkat seperti kartu debit. Mereka gesek, lalu moral pun tersisih.
Publik Hanya Bisa Merekam atau Mengalah
Warga yang menghadapi arogansi ini biasanya hanya memilih dua langkah. Mereka diam agar tidak ribut. Atau, mereka merekam agar bukti lebih dipercaya daripada laporan lisan.
Setiap video viral membawa pesan yang jelas:
ketika pangkat naik, pemiliknya wajib menaikkan adab.
Sayangnya, pesan itu lebih sering mencapai warganet daripada pelakunya.
Kita Menyadari Masalahnya, Tapi Kita Takut Menyebut Nama
Semua orang memahami bahwa jabatan sering membuat seseorang lupa menjadi manusia. Namun, banyak pihak tetap enggan menyebut nama pelakunya. Mereka takut dianggap “merusak citra institusi”.
Padahal perilakunya yang merusak citra itu—bukan kritiknya.
Pelakunya terus mengulang pola yang sama: mereka merasa berhak marah, merasa boleh menginjak, dan merasa kebal karena pangkat.
Pertanyaan yang Pejabat Selalu Hindari
Di balik setiap arogansi, muncul satu pertanyaan yang mereka hindari:
mereka memakai pangkat untuk melayani atau untuk meminta keistimewaan?
Pada akhirnya, rakyat semakin jenuh melihat “pahlawan palsu” yang bersuara lantang dan beradab tipis.
Sebaliknya, rakyat membutuhkan pejabat yang sadar bahwa jabatan itu sementara.
Terlebih lagi, jejak buruk mereka tetap hidup selamanya di internet. @jeje
