Di Bali, Sabtu 18/04/2026, panggung bicara soal masa depan kembali menyala. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut adopsi kecerdasan buatan atau AI bisa menambah kontribusi hingga 3,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka itu terdengar besar. Namun, di balik tepuk tangan ekonomi.
Tabooo.id: Vibes – Namun dibalik tepuk tangan peserta yang hadir Muncul pertanyaan yang lebih sunyi ketika mesin makin pintar, manusia mau diposisikan sebagai apa? “Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” kata Meutya dalam forum The Power of AI.
Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi maknanya tajam. Selama puluhan tahun, bangsa ini terbiasa bicara batu bara, sawit, nikel, tanah, dan laut. Kini, nilai ekonomi bergeser ke data, algoritma, serta kecepatan membaca pola.
Meutya menambahkan, “Nilai kini bergeser, bukan lagi soal sumber daya, tetapi kemampuan kita mengelola data menjadi solusi.”
Pesannya jelas. Dunia sedang pindah rumah dari tanah ke layar, dari gudang ke server, dari otot ke kecerdasan digital.
Indonesia Sedang Berdiri di Simpang Jalan
Data Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-41 dari 198 negara dan masuk kategori A dalam transformasi digital publik. Pemerintah melihat posisi itu sebagai modal besar.
“Indonesia terus memperkuat posisi sebagai kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara,” ujar Meutya.
Meski begitu, pertumbuhan digital tidak otomatis melahirkan keadilan digital.
Ekonom senior Universitas Indonesia, almarhum Faisal Basri, dalam banyak forum ekonomi pernah mengingatkan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan hanya menghasilkan angka indah di atas kertas, tetapi meninggalkan luka di lapangan.
Karena itu, jika AI hanya dinikmati kota besar, korporasi besar, dan mereka yang sudah melek teknologi, desa, pekerja kecil, serta UMKM bisa tertinggal lebih jauh.
Mesin Bisa Membantu, Tapi Juga Menggeser
Pemerintah mendorong AI masuk ke sektor kesehatan, pertanian, dan manufaktur. Secara teori, ini kabar baik. Petani dapat membaca cuaca lebih presisi. Rumah sakit mampu mempercepat diagnosis. Industri pun bisa menekan biaya produksi.
Di sisi lain, sosiolog Universitas Gadjah Mada Prof. Sunyoto Usman pernah menegaskan bahwa setiap lompatan teknologi selalu membawa dua sisi efisiensi dan ketimpangan. Siapa cepat belajar akan naik. Siapa lambat beradaptasi berisiko tersingkir.
Pada titik ini, AI bukan sekadar alat. Teknologi ini telah menjadi ujian sosial.
Manusia Takut Diganti, Bukan Dibantu
Psikolog klinis Universitas Indonesia, Dr. Anna Surti Ariani, dalam sejumlah diskusi publik menjelaskan bahwa ketakutan terbesar masyarakat terhadap teknologi bukan pada mesin itu sendiri, melainkan rasa kehilangan peran.
Karena itulah banyak orang gelisah saat mendengar AI menulis, mendesain, menghitung, bahkan menjawab pertanyaan. Mereka bukan semata takut pada teknologi, melainkan takut tak lagi dibutuhkan. Perasaan itu nyata dan terus tumbuh.
Hukum Selalu Datang Belakangan
Meutya menegaskan regulasi AI bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Pemerintah juga mengaku telah merampungkan Peraturan Presiden mengenai peta jalan dan etika AI nasional.
Langkah tersebut penting. Praktisi hukum siber Universitas Padjadjaran, Dr. Sinta Dewi Rosadi, berulang kali mengingatkan bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada hukum. Saat aturan terlambat, penyalahgunaan lebih dulu terjadi.
Risikonya beragam, mulai dari pencurian data, manipulasi wajah digital, bias algoritma, hingga keputusan otomatis yang merugikan warga.
Jika negara bergerak lambat, publik berpotensi menjadi bahan uji coba.
UMKM dan Rakyat Kecil Jangan Jadi Penonton
Pemerintah menyebut AI juga akan didorong untuk UMKM. Bagian ini sangat penting, sebab ekonomi Indonesia hidup dari jutaan usaha kecil.
Bayangkan pedagang kecil memakai AI untuk membaca tren pasar, menata stok, membuat promosi, dan melayani pelanggan lebih cepat. Itu revolusi yang terasa nyata.
Sebaliknya, bila akses AI mahal, rumit, dan hanya tersedia dalam bahasa elite digital, rakyat kecil cuma akan menonton seminar masa depan yang tak pernah mereka masuki.
Ini Bukan Soal Mesin, Ini Soal Martabat
Narasi AI terlalu sering berhenti di angka PDB. Padahal hidup manusia tidak selesai di statistik.
Bangsa ini memang butuh ekonomi tumbuh. Kita juga perlu inovasi maju. Pada saat yang sama, masyarakat memerlukan rasa aman, ruang kerja baru, pendidikan ulang, serta etika yang jelas. Akhirnya, pertanyaan terbesar bukan apakah AI bisa menambah 3,67 persen PDB.
Pertanyaan sesungguhnya ialah ketika mesin mulai berpikir, apakah negara sudah menyiapkan manusia agar tetap berarti?. @teguh
