Ketika Negara Sibuk Memungut, Siapa yang Menjaga Dunia Usaha? Revisi aturan pajak UMKM memunculkan pertanyaan: mengejar penerimaan negara atau menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang?
Tabooo.id – Di sebuah meja kasir yang semakin sepi, seorang pemilik usaha kecil menghitung ulang pemasukan hariannya. Bukan karena ingin membuka cabang baru. Bukan pula karena sedang merancang ekspansi bisnis. Ia hanya memastikan gaji karyawannya masih bisa dibayar bulan depan.
Namun, pada saat yang sama, negara datang membawa kabar berbeda. Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, sebagian pelaku usaha tidak lagi dapat menikmati fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya memperbaiki tata kelola perpajakan, mencegah fragmentasi usaha, dan memastikan insentif tepat sasaran.
Di atas kertas, argumen tersebut terdengar rasional. Akan tetapi, ekonomi tidak hidup di atas dokumen kebijakan. Dunia usaha hidup di pasar, di toko-toko kecil, dan di ruang produksi yang setiap hari berhadapan dengan kenyataan.
Sementara para pembuat kebijakan berbicara mengenai optimalisasi penerimaan negara, banyak pelaku usaha justru sedang memikirkan bagaimana menjaga arus kas tetap sehat. Di sisi lain, pelanggan semakin selektif dalam berbelanja. Selain itu, biaya operasional terus bergerak naik tanpa jeda yang berarti.
Dua Indonesia yang Sedang Berbicara Berbeda
Pemerintah melihat angka.
Sebaliknya, pelaku usaha melihat kenyataan.
Di ruang rapat kementerian, yang dibahas adalah efektivitas insentif pajak. Akan tetapi, di lapangan, para pengusaha sedang bergulat dengan penjualan yang melambat. Sementara itu, biaya energi, logistik, dan bahan baku belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Karena itu, muncul pertanyaan yang sulit dihindari apakah ini waktu yang tepat untuk menambah tekanan terhadap sektor produktif?
Jawabannya tidak sesederhana tabel penerimaan negara.
Daya beli masyarakat masih rapuh. Persaingan usaha semakin ketat. Margin keuntungan terus menyusut. Bahkan banyak pelaku usaha bertahan dari proyek ke proyek tanpa kepastian yang memadai.
Meski demikian, negara tampak lebih fokus pada potensi tambahan penerimaan dibanding kapasitas bertahan dunia usaha.
Paradoks Naik Kelas
Yang menarik, kebijakan ini dibangun di atas asumsi yang tampak sederhana: ketika sebuah usaha sudah berbentuk CV atau PT, maka usaha tersebut dianggap cukup kuat untuk menerima beban lebih besar.
Masalahnya, asumsi itu sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.
Banyak CV dan PT di Indonesia hanyalah usaha keluarga. Sebagian besar tidak memiliki cadangan modal besar. Bahkan tidak sedikit yang hidup dari kontrak ke kontrak. Mereka memilih badan hukum bukan karena telah menjadi konglomerat, melainkan karena kebutuhan tender, akses perbankan, atau tuntutan regulasi pemerintah sendiri.
Ironisnya, negara mendorong masyarakat untuk menjadi formal. Setelah formalitas itu tercapai, perlakuan yang diterima justru seolah-olah mereka telah menjadi perusahaan mapan.
Di situlah paradoksnya.
Rakyat diminta naik kelas. Namun ketika berhasil naik kelas, sebagian fasilitas yang menopang pertumbuhan justru mulai dicabut.
Pajak dan Batas Ketahanan Ekonomi
Tidak ada yang menolak pajak.
Pajak merupakan fondasi negara modern. Tanpa pajak, pelayanan publik tidak akan berjalan. Namun demikian, waktu penerapan kebijakan sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Adam Smith telah mengingatkan bahwa pajak harus memenuhi prinsip keadilan dan efisiensi. Sementara itu, John Maynard Keynes menekankan bahwa ketika ekonomi melemah, negara seharusnya menjadi penyangga aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal idealnya hadir untuk memperkuat daya tahan sektor produktif, bukan menambah beban ketika kondisi sedang rapuh.
Selain itu, ilmu fiskal mengenal konsep Laffer Curve. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan beban pajak tidak selalu berujung pada peningkatan penerimaan negara. Pada titik tertentu, tekanan yang terlalu besar justru dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan mempersempit basis pajak itu sendiri.
Karena itu, pertanyaan paling penting seharusnya bukan:
“Bagaimana cara memungut pajak lebih banyak hari ini?”
Melainkan:
“Bagaimana menciptakan lebih banyak pembayar pajak lima tahun dari sekarang?”
Perbedaan kedua pertanyaan tersebut tampak sederhana. Akan tetapi, dampaknya bisa menentukan masa depan ekonomi nasional.
Ini Bukan Sekadar Pajak
Lebih jauh lagi, isu ini sebenarnya bukan hanya tentang tarif atau fasilitas perpajakan.
Yang dipertaruhkan adalah cara berpikir.
Negara yang berhasil biasanya memahami bahwa dunia usaha merupakan mitra pembangunan. Sebaliknya, negara yang terlalu fokus mengejar penerimaan jangka pendek sering kali lupa menjaga mesin pertumbuhan jangka panjang.
Ketika pengusaha berkembang, lapangan kerja bertambah.
Saat investasi meningkat, ekonomi bergerak lebih cepat.
Kemudian, ketika produktivitas tumbuh, penerimaan negara ikut menguat.
Namun jika setiap langkah pertumbuhan selalu diikuti tambahan tekanan, insentif untuk berkembang perlahan menghilang.
Pada titik tertentu, masalahnya bukan lagi soal keuntungan. Yang hilang adalah keberanian untuk mengambil risiko.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa ekonomi jarang mati karena kekurangan potensi. Sebaliknya, ekonomi lebih sering kehilangan tenaga ketika kepercayaan mulai memudar.
Dampaknya Buat Kamu
Mungkin Anda bukan pemilik CV.
Mungkin Anda juga tidak pernah mengurus laporan pajak perusahaan.
Meski demikian, dampak kebijakan seperti ini tidak berhenti di meja pengusaha.
Ketika usaha kecil dan menengah tumbuh lebih lambat, kesempatan kerja ikut menyempit. Selain itu, investasi baru menjadi lebih hati-hati. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi bergerak lebih lambat dan efeknya dirasakan masyarakat luas.
Karena itulah persoalan ini tidak semata urusan pajak.
Ini adalah soal bagaimana negara memperlakukan sektor yang menciptakan pekerjaan, menggerakkan investasi, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Pada akhirnya, negara memang membutuhkan penerimaan.
Namun pertumbuhan ekonomi jauh lebih berharga.
Sebab negara tidak hidup dari angka dalam laporan fiskal. Negara hidup dari aktivitas ekonomi rakyatnya.
Jika rakyat berkembang, negara akan kuat.
Sebaliknya, jika negara terlalu sibuk menghitung penerimaan hari ini hingga lupa menjaga sumber penerimaan masa depan, yang tersisa hanyalah laporan yang rapi di atas kertas dan ekonomi yang kehabisan tenaga di lapangan.
Dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan satu hal tidak ada negara yang bisa memajaki dirinya sendiri menuju kemakmuran. @dimas
