Nasionalisme atau kapitalisme negara? Arah baru ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh kualitas institusi, kepastian hukum, dan keberpihakan kebijakan kepada rakyat.
Tabooo.id: – Pidato Presiden Prabowo Subianto saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Bandar Lampung kembali membangkitkan optimisme mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Dengan mengutip semangat Pasal 33 UUD 1945, Prabowo menegaskan bahwa nasionalisme merupakan energi utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berkembang.
Narasi tersebut terdengar meyakinkan. Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Korea Selatan kerap menjadi contoh negara yang mampu tumbuh karena membangun nasionalisme ekonomi secara konsisten.
Namun, optimisme itu menyisakan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah nasionalisme cukup dibangun melalui sentralisasi kekuasaan dan perluasan peran negara, atau justru bertumpu pada institusi yang kuat, riset yang matang, serta partisipasi publik yang luas?
Perdebatan itulah yang kini menentukan arah baru kebijakan ekonomi Indonesia.
Antara Pasal 33 dan Kapitalisme Negara
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menunjukkan kekagumannya terhadap model pembangunan China. Bahkan melalui buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022), ia menilai praktik kapitalisme negara di China memiliki kemiripan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan negara sebagai pengendali cabang-cabang produksi penting demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemerintah kemudian menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam sejumlah kebijakan strategis.
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai single exporter, pembentukan Agrinas dan Perminas, hingga pendekatan terpusat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Sekolah Rakyat menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
Melalui berbagai langkah itu, negara mengambil peran yang semakin dominan dalam aktivitas ekonomi.
Pemerintah meyakini pendekatan tersebut dapat mempercepat pengambilan keputusan, memangkas birokrasi, sekaligus mengonsolidasikan sumber daya nasional untuk mengejar pertumbuhan.
Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa kapitalisme negara tidak hanya bergantung pada besarnya peran pemerintah, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang menopangnya.
Nasionalisme Ekonomi Bukan Sekadar Negara Menguasai
Banyak pihak masih memaknai nasionalisme ekonomi sebagai dominasi negara atas seluruh aktivitas ekonomi.
Padahal, esensi nasionalisme ekonomi justru memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, bukan melayani kepentingan kelompok elite.
Bung Karno memandang nasionalisme ekonomi sebagai turunan dari sosio-nasionalisme. Negara memang memegang peran penting, tetapi tujuan akhirnya bukan memperbesar kekuasaan pemerintah. Fokus utamanya ialah menciptakan kemakmuran bersama.
Karena itu, ukuran nasionalisme ekonomi tidak terletak pada banyaknya badan usaha milik negara atau besarnya intervensi pemerintah.
Pertanyaannya justru lebih sederhana.
Sudahkah rakyat memperoleh kesempatan ekonomi yang setara?
Mampukah pelaku usaha lokal berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat?
Yang tak kalah penting, apakah setiap kebijakan benar-benar memperkuat daya saing nasional?
China dan Jepang: Nasionalisme yang Tumbuh dari Masyarakat
China sering menjadi rujukan ketika membahas keberhasilan kapitalisme negara.
Namun, keberhasilan itu tidak muncul hanya karena pemerintah mengambil alih peran pasar.
Selama puluhan tahun, pemerintah China membangun industri nasional, memperkuat riset, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong masyarakat mencintai produk dalam negeri.
Survei McKinsey pada 2021 menunjukkan bahwa konsumen China memiliki kecenderungan kuat memilih merek lokal (guochao), bahkan ketika tersedia produk asing dengan kualitas serupa.
Patriotisme ekonomi akhirnya berkembang menjadi budaya konsumsi.
Jepang menunjukkan pola yang hampir sama.
Masyarakat mempertahankan loyalitas terhadap produk domestik sehingga perusahaan terus meningkatkan kualitas demi menjaga kepercayaan konsumen.
Kolaborasi antara negara, industri, dan masyarakat berkembang secara alami.
Dengan demikian, nasionalisme ekonomi di kedua negara tidak berhenti pada regulasi semata.
Nilai tersebut tumbuh menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Ketika Institusi Menentukan Nasib Negara
Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana negara menjalankan peran tersebut.
Ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menjelaskan bahwa banyak negara gagal bukan karena kekurangan sumber daya.
Mereka gagal karena membangun institusi ekstraktif.
Institusi semacam ini memusatkan kekuasaan, membatasi kompetisi, mempersempit partisipasi publik, serta mengalihkan manfaat pembangunan kepada kelompok tertentu.
Sebaliknya, negara yang berhasil justru membangun institusi inklusif.
Institusi tersebut membuka kesempatan bagi siapa pun untuk berusaha, menjamin kepastian hukum, sekaligus memungkinkan masyarakat mengawasi jalannya kebijakan.
Perbedaan inilah yang sering menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dinikmati seluruh masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir elite.
Kebijakan Cepat, Kajian yang Tertinggal
Sejumlah pengamat mulai mengkritik berbagai program strategis pemerintah dari sudut pandang tersebut.
Mereka menilai beberapa kebijakan lahir lebih cepat daripada kesiapan institusinya.
Kajian akademik, diskusi publik, studi kelayakan, hingga kesiapan basis data sering kali belum mencapai tingkat kematangan yang memadai ketika implementasi dimulai.
Padahal, Presiden Prabowo pernah membuka ruang dialog dengan para pimpinan perguruan tinggi dan menempatkan universitas sebagai pusat inovasi serta pengembangan gagasan.
Ironisnya, sejumlah kebijakan strategis justru lebih banyak lahir dari inisiatif eksekutif daripada sintesis riset akademik yang komprehensif.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan.
Persoalan tata kelola, koordinasi antarlembaga, efektivitas anggaran, hingga potensi penyimpangan menjadi isu yang terus mendapat perhatian.
Dalam dunia bisnis, kualitas institusi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi.
Investor tidak hanya mencari negara yang kuat.
Mereka juga membutuhkan regulasi yang stabil, transparan, konsisten, serta mudah diprediksi.
Bisnis Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Optimisme
Optimisme memang penting.
Namun, pasar bergerak berdasarkan kepercayaan.
Kepercayaan lahir dari institusi yang kredibel, regulasi yang konsisten, dan tata kelola yang mampu menekan risiko.
Tanpa fondasi tersebut, nasionalisme ekonomi akan sulit berubah menjadi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.
Ketidakpastian hukum, perubahan kebijakan yang terlalu cepat, atau pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada figur pemimpin justru dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha.
Karena itu, pembangunan ekonomi tidak lagi sekadar memperdebatkan pilihan antara pasar atau negara.
Indonesia membutuhkan hubungan yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar pertumbuhan berjalan lebih berkelanjutan.
Bukan Sekadar Kapitalisme Negara, tetapi Kualitas Negara
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta pasar domestik yang besar.
Modal tersebut dapat menjadi kekuatan apabila institusi berkembang secara inklusif, profesional, dan akuntabel.
Sebaliknya, ketika negara memperluas perannya tanpa memperbaiki kualitas tata kelola, sentralisasi berpotensi memperbesar inefisiensi, membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatkan risiko korupsi.
Pada akhirnya, ukuran nasionalisme ekonomi bukan terletak pada seberapa besar negara menguasai aktivitas ekonomi.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana rakyat benar-benar menikmati hasil pembangunan.
Ekonomi yang kuat tidak lahir hanya karena negara berani mengambil alih peran yang lebih besar.
Ekonomi yang tangguh tumbuh ketika negara mampu membangun institusi yang sehat, memberi kepastian bagi dunia usaha, mendorong inovasi akademik, dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan untuk berkembang bersama. @dimas
