Dunia semakin tidak pasti. Indonesia membutuhkan statecraft ekonomi agar fiskal, moneter, dan pembangunan bergerak dalam satu arah strategis.
Tabooo.id – Selama bertahun-tahun, dunia ekonomi hidup dengan satu keyakinan besar pasar akan bekerja, globalisasi akan tumbuh, dan negara hanya perlu menjaga keseimbangan. Pemerintah mengurus pembangunan. Bank sentral menjaga inflasi. Masing-masing menjalankan tugasnya dalam batas yang jelas.
Namun, dunia yang melahirkan keyakinan itu perlahan menghilang.
Perang dagang muncul di berbagai kawasan. Ketegangan geopolitik meningkat. Negara-negara besar menggunakan teknologi, energi, investasi, bahkan sistem pembayaran sebagai alat pengaruh politik. Pasar global yang dulu terlihat terbuka kini berubah menjadi arena perebutan kepentingan nasional.
Dalam situasi seperti itu, muncul satu gagasan yang semakin relevan Statecraft Ekonomi. Gagasan ini menempatkan ekonomi bukan sekadar urusan pasar, melainkan bagian dari strategi negara untuk mempertahankan daya saing, keamanan, dan pengaruhnya di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Karena itu, pertanyaan hari ini bukan lagi apakah negara perlu ikut campur dalam ekonomi, melainkan seberapa mampu negara menyatukan seluruh instrumen kebijakannya untuk menghadapi perubahan zaman.
Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan yang layak diajukan apakah Indonesia masih bisa mengelola ekonomi dengan cara lama ketika dunia sudah berubah total?
Dunia Berubah, Aturan Main Ikut Bergeser
Beberapa dekade setelah Perang Dingin berakhir, banyak negara menikmati stabilitas yang relatif panjang. Perdagangan internasional berkembang pesat. Modal mengalir lintas negara dengan lebih bebas. Rantai pasok global tumbuh semakin efisien. Pemerintah dan bank sentral dapat menyusun kebijakan dengan asumsi bahwa dunia akan tetap terbuka dan dapat diprediksi.
Hari ini, asumsi itu semakin sulit dipertahankan.
Investor menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Perusahaan global mulai memindahkan rantai pasok demi alasan keamanan strategis. Negara-negara besar membangun blok ekonomi baru. Risiko geopolitik kini ikut menentukan arah investasi dan perdagangan.
Akibatnya, tekanan terhadap perekonomian nasional tidak lagi datang dari dalam negeri saja. Guncangan global bisa muncul kapan saja dan menyebar jauh lebih cepat dibanding satu dekade lalu.
Indonesia tentu tidak kebal terhadap perubahan itu.
Tekanan terhadap rupiah, fluktuasi pasar saham, perubahan arus modal, dan kenaikan biaya pendanaan menjadi pengingat bahwa ekonomi nasional beroperasi di lingkungan yang semakin rapuh. Dalam kondisi seperti ini, pasar tidak hanya menilai angka pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi. Pasar juga menilai kualitas koordinasi negara.
Ekonomi Bukan Hanya Soal Angka
Banyak orang mengira ekonomi bergerak karena data.
Padahal ekonomi juga bergerak karena persepsi.
Pelaku usaha mengambil keputusan berdasarkan keyakinan terhadap masa depan. Investor menanamkan modal karena percaya pada arah kebijakan. Rumah tangga membelanjakan uang karena merasa situasi masih aman.
Kepercayaan sering kali muncul lebih dulu sebelum angka ekonomi berubah.
Karena itu, ketika rupiah melemah atau pasar saham terkoreksi, yang sedang diuji bukan hanya fundamental ekonomi. Pasar juga menguji apakah negara memiliki arah yang jelas dalam menghadapi ketidakpastian.
Masalahnya, kepercayaan sulit tumbuh jika institusi-institusi utama negara mengirimkan sinyal yang berbeda.
Pasar tidak membaca pemerintah dan bank sentral secara terpisah. Pasar membaca negara sebagai satu kesatuan.
Mengapa Sinkronisasi Menjadi Penting?
Selama ini publik sering memandang kebijakan fiskal dan moneter sebagai dua dunia yang berbeda.
Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja negara, pembangunan infrastruktur, insentif ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, bank sentral menjaga inflasi, nilai tukar, likuiditas, serta stabilitas sistem keuangan.
Keduanya memang memiliki mandat yang berbeda.
Namun tujuan akhirnya sama: menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di sinilah konsep statecraft economy menjadi relevan. Konsep ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai regulator, melainkan sebagai pengarah strategi pembangunan nasional. Fiskal, moneter, perdagangan, investasi, energi, pendidikan, dan teknologi harus bergerak menuju tujuan yang sama.
Sinkronisasi tidak berarti pemerintah mengendalikan bank sentral. Sinkronisasi juga tidak berarti independensi moneter harus dikorbankan.
Yang perlu disamakan adalah cara membaca tantangan dan arah pembangunan nasional.
Ketika pemerintah mendorong investasi, sektor keuangan harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Ketika bank sentral menjaga stabilitas, kebijakan fiskal perlu memperkuat fondasi ekonomi riil agar stabilitas tersebut menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Tantangan Besar Indonesia Tidak Bisa Dijawab Secara Sektoral
Indonesia saat ini tidak hanya mengejar pertumbuhan tahunan.
Indonesia sedang menjalankan agenda transformasi besar.
Hilirisasi industri, ketahanan pangan, ketahanan energi, transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah membutuhkan kerja yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar menjaga angka pertumbuhan ekonomi.
Agenda sebesar ini membutuhkan kesamaan arah.
Jika setiap lembaga bergerak dengan logikanya sendiri, energi nasional akan terpecah. Program pembangunan berjalan, tetapi dampaknya tidak maksimal. Stabilitas tercipta, tetapi transformasi tidak bergerak cepat.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang paling berperan.
Pertanyaannya adalah apakah seluruh instrumen negara bergerak menuju tujuan yang sama.
Kepercayaan Adalah Modal yang Tak Terlihat
Ada satu aset yang jarang masuk dalam laporan ekonomi kepercayaan.
Padahal aset ini sering menentukan keberhasilan sebuah negara.
Masyarakat bekerja karena percaya masa depan masih menjanjikan. Dunia usaha berekspansi karena percaya kebijakan akan konsisten. Investor menanamkan modal karena percaya negara mampu mengelola risiko.
Ketika negara menunjukkan arah yang jelas, kepercayaan tumbuh.
Ketika arah itu terlihat kabur, ketidakpastian ikut membesar.
Dalam era global yang penuh gejolak, kemampuan membangun kepercayaan kolektif sama pentingnya dengan kemampuan menjaga inflasi atau pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, harmonisasi fiskal dan moneter bukan sekadar urusan teknokrasi. Harmonisasi juga menjadi cara negara membangun keyakinan publik bahwa ada strategi yang jelas di tengah ketidakpastian global.
Ini Bukan Sekadar Koordinasi, Ini Soal Membaca Zaman
Perdebatan mengenai independensi atau koordinasi sering kali membawa diskusi ke arah yang keliru.
Tantangan Indonesia hari ini bukan memilih salah satunya.
Indonesia membutuhkan independensi yang kuat sekaligus koordinasi yang solid.
Bank sentral harus tetap independen. Pemerintah harus tetap menjalankan fungsi fiskalnya secara profesional. Namun keduanya perlu membaca risiko global dengan kacamata yang sama dan bergerak menuju tujuan strategis yang sama.
Sebab dunia tidak lagi bergerak dalam kondisi normal.
Ketika ketidakpastian menjadi keadaan permanen, negara tidak cukup hanya memiliki kebijakan yang baik. Negara membutuhkan kemampuan mengorkestrasi seluruh instrumen ekonominya menjadi satu strategi besar.
Dan mungkin di situlah ujian terbesar Indonesia hari ini.
Bukan soal siapa yang paling benar.
Tetapi soal apakah seluruh mesin negara mampu bergerak ke arah yang sama ketika dunia terus berubah.
Pasar masih bisa memaafkan kesalahan kebijakan. Tetapi pasar hampir tidak pernah memaafkan negara yang terlihat bingung menentukan arah. @dimas
