Sayembara tangkap begal memicu perdebatan tentang efektivitas penanganan kejahatan. Benarkah ini solusi cepat, atau justru tanda negara mulai kewalahan menjamin keamanan publik?
Tabooo.id – Delapan dekade setelah Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kemewahan bagi sebagian warga. Jalan yang seharusnya menjadi ruang publik kini berubah menjadi ruang ketakutan. Ketika malam tiba, banyak orang memilih menghindari perjalanan sendirian karena khawatir menjadi korban kejahatan.
Kisah seorang perempuan di Bandung yang memesan tiga pengemudi ojek online untuk mengawal perjalanan pulangnya menjadi potret nyata kondisi tersebut. Keputusan itu memang terasa tidak biasa, tetapi memperlihatkan satu kenyataan: sebagian masyarakat mulai mengandalkan perlindungan pribadi ketika rasa aman di ruang publik semakin memudar.
Merespons situasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi siapa pun yang berhasil menangkap pelaku begal. Kebijakan itu segera memancing perhatian publik. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai langkah tegas, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan kejahatan jalanan.
Di balik perdebatan itu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa masyarakat membutuhkan sayembara untuk menghadapi begal? Bukankah negara memiliki kewajiban utama menjamin keamanan setiap warganya?
Begal Bukan Sekadar Kejahatan Jalanan
Fenomena begal tidak hanya menunjukkan meningkatnya angka kriminalitas. Aksi tersebut juga mencerminkan persoalan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menjaga keamanan.
Kriminolog Robert K. Merton melalui Strain Theory menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang memilih jalan pintas melalui tindak kriminal ketika kesempatan memperoleh kehidupan yang layak semakin sempit. Dalam kondisi itu, tekanan sosial ikut membentuk keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan.
Penelitian Septriani (2024) memperkuat pandangan tersebut. Studi itu menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum saling berkaitan dalam memicu kejahatan jalanan. Dengan kata lain, begal tidak lahir begitu saja. Berbagai persoalan sosial ikut menciptakan ruang bagi kejahatan untuk berkembang.
Sayembara Bukan Jawaban Akhir
Sejumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola yang serupa. Seorang pengemudi ojek online di Jakarta kehilangan nyawanya setelah penumpang membunuhnya demi menguasai sepeda motor korban. Di Kendari, pelaku begal menyerang warga secara brutal demi membawa kabur kendaraan mereka. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku terus memanfaatkan lemahnya pengawasan dan tingginya tekanan ekonomi.
Karena itu, sayembara tidak bisa menjadi jawaban utama. Kebijakan tersebut mungkin memberi efek psikologis bagi pelaku sekaligus mendorong partisipasi masyarakat membantu aparat. Namun, langkah itu belum menyentuh akar persoalan yang memicu kejahatan.
Pemerintah tetap perlu memperkuat patroli, mempercepat penindakan, dan menegakkan hukum secara konsisten. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus membuka lebih banyak lapangan kerja, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempersempit kesenjangan ekonomi. Hunter (2010) menyebut pendekatan tersebut sebagai macro-level crime prevention, yaitu strategi mencegah kejahatan dengan memperbaiki kondisi sosial yang melatarbelakanginya.
Negara Harus Mengembalikan Rasa Aman
Rasa aman tidak boleh berubah menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki uang atau akses perlindungan tambahan. Negara harus hadir sebelum kejahatan terjadi, bukan hanya setelah korban berjatuhan.
Sayembara tangkap begal mungkin mampu membantu aparat menangkap beberapa pelaku. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menciptakan lingkungan yang membuat masyarakat tidak lagi merasa perlu mencari pengawal untuk pulang ke rumah.
Bangsa yang benar-benar merdeka tidak cukup membangun jalan dan infrastruktur. Bangsa yang merdeka juga memastikan setiap warga dapat melintasi jalan tersebut dengan aman, tenang, dan tanpa rasa takut. Ketika rasa aman menjadi hak yang benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, barulah kemerdekaan memiliki makna yang utuh. @dimas
